Pembatasan Sosial Berkala Besar sangat krusial dalam menentukan keberhasilan penanganan Covid-19. Karena itu, pemerintah harus sungguh-sungguh memastikannya berjalan optimal.
Oleh
·4 menit baca
Pembatasan sosial berskala besar sangat krusial dalam menentukan keberhasilan penanganan Covid-19. Karena itu, pemerintah harus sungguh-sungguh memastikannya berjalan optimal.
JAKARTA, KOMPAS -- Penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di DKI Jakarta membutuhkan dukungan semua pihak, termasuk dari daerah sekitarnya. Jika langkah ini tak optimal, penyebaran Covid-19 di Jakarta dan daerah lain sulit dibendung.
Tujuan PSBB mengurangi pergerakan warga dengan sangat siginifikan harus tercapai. Hanya dengan cara itu, Indonesia dinilai akan berhasil menekan penyebaran virus krona baru penyebab Covid-19.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menerapkan pembatasan sosial berskala besar mulai Jumat (10/4/2020). Langkah ini diambil setelah ada persetujuan dari Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Selasa silam, mengatakan, PSBB berlangsung 14 hari, dan bisa saja diperpanjang.
Dalam jumpa pers, Rabu (8/4) sore, Anies menuturkan, peraturan gubernur terkait PSBB sudah selesai dibuat, tetapi belum bisa diluncurkan. Penyebabnya, pemerintah provinsi dan pusat masih berkoordinasi dengan perusahaan operator ojek daring. ”Perusahaan operator ojek mengatakan memiliki standar operasional keamanan di masa pandemi Covid-19. Materi ini masih kami diskusikan dengan pemerintah pusat. Jika disetujui, ojek daring bisa tetap mengangkut penumpang,” tutur Anies.
Sudah kritis
Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Indonesia Ari Fahrial Syam, di Jakarta, Rabu (8/4) mengatakan, kondisi rumah sakit di Jakarta sudah kritis karena daya tampung kian terbatas. Meski sejumlah rumah sakit swasta ikut disiapkan merawat pasien Covid-19, langkah itu tetap tak akan menolong jika kasus infeksi terus bertambah.
”Harapan kami sebagai dokter dan petugas kesehatan, PSBB mampu lebih membatasi pergerakan warga. Saat ini pembatasan fisik belum optimal mengingat jumlah kasus terus meningkat. Khusus Jakarta, peningkatan kasus mencapai 100 kasus per hari,” ucap Ari yang juga menjadi dokter praktik.
Menurut dia, PSBB di Jakarta harus benar-benar menekan mobilitas. ”Jika ini gagal, kita tak akan bisa menekan penyebaran virus,” jelas Ari.
Kondisi rumah sakit di Jakarta sudah kritis karena daya tampung kian terbatas.
Selama PSBB, segala jenis kegiatan yang melibatkan lebih dari lima orang dilarang. Kegiatan seremonial, seperti pernikahan dan khitanan, diperbolehkan dengan syarat tanpa resepsi. Pernikahan hanya boleh dilakukan di Kantor Urusan Agama atau lembaga pemerintah lain yang berwenang.
Ada delapan sektor yang tetap berkegiatan selama PSBB selain jajaran pemerintahan. Sektor itu meliputi layanan dan industri kesehatan; pangan; energi; komunikasi; logistik distribusi barang yang mencakup kegiatan kurir ojek daring; kebutuhan sehari-hari seperti retail, toko kelontong, dan warung; serta industri strategis.
Pada Rabu, dilaporkan terjadi 218 kasus positif baru Covid-19 sehingga total 2.956 kasus. Jumlah pasien sembuh bertambah 18 orang sehingga total 222 orang, sedangkan keseluruhan korban meninggal telah mencapai 240 orang.
Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto mengutarakan, pemerintah berupaya mewujudkan percepatan penanganan Covid-19. Caranya, memperkuat program jaga jarak fisik dengan memberi kesempatan kepada pemerintah daerah yang ingin menerapkan PSBB. Jakarta menjadi daerah pertama yang menerapkannya.
Selain itu, pemerintah terus menelusuri orang-orang yang pernah kontak dengan mereka yang positif Covid-19. Hal ini dilakukan dengan penyaringan lewat metode tes cepat, yang 450.000 alat tesnya sudah disebar ke seluruh Indonesia. Pengetasan dilakukan pula kepada tenaga medis yang pernah menangani kasus positif Covid-19.
Pemerintah pun berupaya melakukan penegasan diagnosis kasus positif Covid-19 dengan tes PCR. Upaya itu dilakukan tidak secara acak melainkan terpilih atau terstruktur. Artinya, tes hanya bagi orang-orang yang sudah positif Covid-19 dari tes cepat dan mempunyai gejala klinis kian parah. ”Pemerintah sudah melakukan pemeriksaan PCR terhadap 15.000 spesimen. Ketersediaan alat tes PCR mencapai kapasitas 200.000 spesimen,” tutur Yurianto.
Sulit dilakukan
Menjelang pemberlakukan PSBB di Jakarta, penerapan pembatasan di kawasan padat penduduk bukan perkara mudah. Di Kelurahan Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, misalnya, warga masih berkerumun meski akses pintu gerbang menuju permukiman telah ditutup. Purwanto (56), warga setempat, berkumpul dengan para tetangga saat ditemui kemarin.
Menurut dia, sulit mempraktikkan PSBB di lingkungannya lantaran rumah kontrakannya berukuran 3x2 meter dan dihuni empat anggota keluarga. Tempat tinggal yang sempit membuatnya lebih betah di luar rumah. Saat mandi, ia menggunakan kamar mandi umum yang dipakai banyak orang. Alhasil, interaksi fisik di dalam dan di luar rumah sulit dihindari.
Sementara itu, ahli epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko Wahyono, mengatakan, penerapan 14 hari PSBB di wilayah DKI Jakarta tak akan efektif. PSBB baru dapat menihilkan pertambahan jumlah kasus baru setelah diterapkan paling tidak selama dua bulan. Hal ini pun baru berhasil jika disertai tes masif dan pelacakan kontak secarakomprehensif.