Presiden Instruksikan Gugus Tugas Covid-19 Fokus di Enam Provinsi

Keenam provinsi, yaitu Jawa Timur, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Papua, dan Nusa Tenggara Barat, perlu jadi fokus karena penambahan kasus baru Covid-19 cukup tinggi.

Kompas/Heru Sri Kumoro

Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato pengantar dalam rapat terbatas melalui konferensi video dari Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (27/5/2020). Rapat membahas persiapan pelaksanaan protokol tatanan normal baru produktif dan aman Covid-19.

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo menyoroti enam provinsi yang mengalami penambahan kasus Covid-19 cukup tinggi. Keenam provinsi itu adalah Jawa Timur, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Papua, dan Nusa Tenggara Barat. Presiden pun menginstruksikan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan kementerian/lembaga yang menangani Covid-19 untuk membantu keenam daerah tersebut.

”Saya ingin Gugus Tugas dan kementerian fokus pada provinsi yang memiliki kasus baru cukup tinggi,” kata Presiden dalam rapat terbatas tentang percepatan penanganan pandemi Covid-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (27/5/2020).

Tersambung dari kantor masing-masing dalam rapat melalui telekonferensi tersebut adalah Wakil Presiden Ma’ruf Amin, sejumlah menteri, dan pimpinan lembaga pemerintah.

Berdasarkan data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, penyakit yang menyerang sistem pernapasan itu telah menyebar di 406 kabupaten dan kota di 34 provinsi di Indonesia. Kasus tercatat hingga 26 Mei 2020 mencapai 23.165 kasus. Sebanyak 5.877 kasus di antaranya dinyatakan sembuh dan 1.418 kasus lainnya meninggal.

Baca juga: Penerapan Normal Baru Tergantung Kesiapan Pemerintah Daerah

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Suasana lalu lintas yang padat pada jam pulang kerja di Surabaya, Jawa Timur, di tengah pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar, Selasa (12/5/2020).

Dukungan bantuan yang diinstruksikan presiden untuk enam provinsi tersebut antara lain berkaitan dengan kesiapan rumah sakit rujukan dan rumah sakit darurat, percepatan pengujian sampel, dan pelacakan orang-orang yang terpapar.

Sejalan dengan itu, Presiden menginstruksikan agar target uji 10.000 spesimen per hari agar bisa dilaksanakan.

Arus balik

Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya para menteri dan pimpinan lembaga pemerintah untuk mengendalikan arus balik. Hal ini penting untuk menghindari penyebaran virus yang akhirnya berpotensi memunculkan gelombang kedua penularan Covid-19, terutama di wilayah Jabodetabek.

”Data terakhir tadi (Rabu) pagi, tren R0 dan RT di DKI Jakarta sudah di bawah 1 sehingga ini perlu terus kita tekan agar lebih menurun lagi,” kata Presiden.

RO merupakan indeks rata-rata orang yang akan ditularkan oleh satu orang yang terinfeksi Covid-19. Adapun RT merupakan indeks awal penularan Covid-19 sebelum pemerintah melakukan berbagai langkah guna mencegah penyebaran.

Baca juga: Cegah Gelombang Kedua, Arus Balik ke Jakarta Dibatasi

KOMPAS/YOLA SASTRA

Pedagang mengikuti pengambilan tes usap (swab) hidung massal di lantai IV Mal Pelayanan Publik Kota Padang, Pasar Raya Padang, Padang, Sumatera Barat, Kamis (21/5/2020). Tes swab massal dilakukan untuk menjaring pedagang yang positif Covid-19 sehingga rantai penularan di kluster Pasar Raya Padang, kluster terbesar di Sumbar, bisa diputus.

Dalam keterangan pers seusai rapat, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo menyatakan, pihaknya telah mengirimkan dua unit mobile BSC-2 ke Jawa Timur menyusul tingginya penularan Covid-19 di sejumlah kota dan kabupaten di provinsi tersebut.

Kedua unit laboratorium bergerak itu masing-masing mampu memeriksa 800 spesimen per hari. Selain itu, disiapkan pula tiga stasioner yang kini sudah berada di RSUD Dr Soetomo, BBLK, dan Tulungagung.

Gugus Tugas juga membantu menyiapkan rumah sakit darurat, termasuk balai pelatihan SDM dan rumah sakit lapangan Indrapura. Untuk tiga rumah sakit lapangan berupa tenda lengkap dengan fasilitas AC dan pendukung lainnya, disalurkan dana Rp 10 miliar. Keberadaan rumah-rumah sakit tambahan diharap memadai untuk merawat warga yang terinfeksi di Jatim.

Pengujian spesimen secara masif dan pelacakan secara agresif, kata Doni, juga perlu dilakukan kepada masyarakat berstatus orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP) yang beraktivitas di luar rumah.

Baca juga: Ketimpangan Risiko

KOMPAS/BAGIAN HUMAS PEMKAB MAMBERAMO TENGAH

Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah menutup akses masuk ke daerah tersebut, Selasa (31/3/2020). Kebijakan ini untuk mencegah penyebaran Covid-19 di Mamberamo Tengah.

Pemda bersama jajaran sampai tingkat RT/RW dan para tokoh masyarakat juga perlu terus mengingatkan masyarakat untuk mengenakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan sebagai langkah pencegahan penularan Covid-19. Upaya intensif ini dibantu unsur TNI/Polri di Jatim serta semua komponen masyarakat diyakini akan cepat memutus rantai penularan Covid-19.

Terkait instruksipPresiden untuk mengendalikan arus balik, Doni menjelaskan bahwa ini perlu dilakukan untuk mencegah timbulnya gelombang kedua penularan Covid-19, apalagi beberapa daerah mulai menunjukkan penurunan R0 sampai di bawah angka satu.

Ihwal data kasus terkonfirmasi Covid-19, sebagian besar adalah kasus dari pekerja migran yang kembali dari luar negeri. Kasus Covid-19 dari pekerja migran ini mencapai 539 kasus.

Bila kasus-kasus dari kelompok masyarakat asal luar Jakarta ini dikeluarkan, beban Jakarta akan berkurang. Keyakinan ini ditambah hunian rumah sakit untuk pasien kasus Covid-19 di Jakarta yang pekan lalu 54,3 persen kini turun menjadi 46,9 persen. Angka ini dimaknai bahwa pasien yang dirawat di rumah sakit rujukan sudah di bawah 50 persen dari kapasitas rumah sakit dalam merawat pasien Covid -19.

Baca juga: Ketua DPR: Lakukan Kajian Ilmiah Sebelum Penerapan Normal Baru

KOMPAS/ISMAIL ZAKARIA

Kendaraan melewati baliho besar berisi ajakan untuk memutus rantai penuralan Covid-19 di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Selasa (21/4/2020).

Pengendalian arus balik, Doni mengatakan, juga dilakukan dengan patroli TNI/Polri di sepanjang wilayah Pulau Jawa, termasuk di pintu-pintu masuk menuju Jawa, seperti Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Aparat bertugas mengontrol dan mengingatkan masyarakat untuk menunjukkan surat keterangan baik terkait perjalanan dinas, surat bukti tes PCR untuk masa berlaku tujuh hari, maupun surat bukti tes cepat untuk periode berlaku tiga hari.

”Mereka yang tidak bisa menunjukkan dokumen tersebut diminta untuk tidak melanjutkan perjalanan baik melalui darat, laut, maupun udara,” kata Doni,

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dalam kesempatan sama menyatakan, pihaknya telah melaporkan kepada presiden bahwa insentif para tenaga kesehatan sudah mulai disalurkan mulai 22 Mei lalu.