Inovasi Daerah Krusial dalam Tangani Pandemi

Kreativitas dan inovasi pimpinan daerah dinilai sangat krusial dalam keberhasilan penanganan pandemi Covid-19. Meski ada kebijakan pusat, penyesuaian di daerah tak kalah penting.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Warga mengenakan masker di dagu saat berkendara di kawasan Teluk Gong, Jakarta Pusat, Minggu (7/2/2021). Pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali telah diperpanjang dua kali dan akan berakhir pada Senin (8/2/2021). Selama satu bulan diterapkan, kebijakan tersebut belum berjalan efektif dalam mengendalikan penularan dan lonjakan kasus baru Covid-19.

JAKARTA, KOMPAS — Kebijakan pengendalian pandemi Covid-19 dari pemerintah pusat  tak akan efektif jika tanpa disertai  keseriusan kepala daerah. Kreativitas dan inovasi pimpinan daerah  menentukan kesuksesan penanganan pandemi.

Presiden Joko Widodo, dalam rapat terbatas yang disiarkan via Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (31/1/2021), menyampaikan, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) belum mampu menekan penularan Covid-19. Hal ini mengingat  PPKM  belum konsisten dilaksanakan.

Baca juga: Strategi Berbeda Tiap Daerah Cegah Penularan Covid-19

Mulai Selasa (9/2/2021) hingga 22 Februari diberlakukan  PPKM skala mikro. Program ini sama dengan PPKM sebelumnya, tetapi  penanganannya berkonsentrasi di komunitas atau RT/ RW.

Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Djohermansyah Djohan,  Jumat (5/2/2021), mengatakan, kebijakan itu lebih bersifat menyeluruh dan tidak bisa diseragamkan ke semua daerah. Jika ingin efektif, setiap kebijakan harus membuka ruang bagi usulan daerah mengingat kepala daerah paling memahami kondisi wilayahnya.

KOMPAS/NINA SUSILO

Guru Besar IPDN Djohermansyah Djohan

”Jadi, daerah harus mengikuti arahan  pusat, tetapi dibolehkan membuka ruang muatan lokal  sepanjang dilaporkan dan diminta persetujuan ke pusat. Muatan lokal ini bisa membantu  menuntaskan persoalan sesuai kondisi lokal,” ujar Djohermansyah, yang menambahkan bahwa pelaporan ke  pusat ini  penting supaya  perkembangan pengendalian pandemi secara menyeluruh terpantau.

PPKM skala mikro diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tentang PPKM Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19. Dalam instruksi Mendagri itu juga diatur sejumlah pembatasan terkait kegiatan perkantoran dengan  50 persen bekerja dari rumah dan 50 persen dari kantor serta kegiatan belajar mengajar secara daring.

Muatan lokal ini bisa membantu  menuntaskan persoalan sesuai kondisi lokal.

Ditetapkan juga aturan 50 persen makan di tempat untuk restoran, pusat perbelanjaan atau mal buka hingga pukul 21.00, 50 persen kegiatan di tempat ibadah, penghentian sementara fasilitas umum dan acara sosial-budaya berdampak kerumunan, serta pengaturan kapasitas dan jam operasional transportasi umum.

Kepemimpinan kuat

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal sependapat dengan Djohermansyah. Kepemimpinan daerah menentukan hasil akhir PPKM skala mikro. ”Artinya, dengan kepemimpinan kuat, seluruh program akan bisa  diimplementasikan dengan sukses. Namun, tanpa perhatian, tanpa pengendalian, tanpa atensi, sulit,” ujarnya.

Selain faktor pemimpin daerah, menurut Safrizal, faktor lain yang memengaruhi kesuksesan PPKM, di antaranya kolaborasi, keterlibatan, dan sarana-prasarana. ”Tetapi, kepemimpinan daerah itu  yang utama. Harus mampu mengambil keputusan cepat terhadap perubahan-perubahan yang terjadi,” katanya.

Baca juga: Penanggulangan Setengah Hati, Covid-19 Tak Terbendung

Di Surabaya, menurut Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, situasi pandemi  di Jatim membaik setelah  PPKM tahap kedua pada 26 Januari-8 Februari 2021. Perbaikan terlihat dari jumlah harian pasien sembuh melampaui pasien baru meski belum konsisten di semua indikator.

Kompas/Bahana Patria Gupta

Tenaga kesehatan Kota Surabaya mendapatkan vaksin Covid-19 saat berlangsung vaksinasi massal di Graha YKP, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (31/1/2021). Pada hari tersebut, Surabaya melakukan vaksinasi serentak kepada 7.400 tenaga kesehatan. Pemerintah menargetkan 21 Februari vaksinasi kepada tenaga kesehatan tahap pertama selesai.

Menurut Khofifah,  setelah PPKM, tingkat keterisian tempat tidur (BOR) isolasi pasien turun dari 79 persen menjadi 54 persen, sudah di bawah anjuran Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) 60 persen. Indikator lainnya adalah BOR di unit rawat intensif (ICU) dari 72 persen menjadi 69 persen. Namun, perbandingan jumlah kasus dengan tes (positivity rate) dari 20 persen menjadi 18 persen masih  di atas standar WHO 5 persen.

Baca juga: 3.160 Kampung Tangguh Semeru Jadi Modal Sosial PPKM Mikro di Jatim

Di Jawa Barat, kepatuhan menjalankan protokol kesehatan diklaim meningkat selama PPKM. Namun,  kasus Covid-19  justru melonjak. Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan, peningkatan laporan kasus harian disebabkan datanya masih tercampur  data lama. Ia  sudah mengusulkan kepada pemerintah pusat agar memperbaiki sistem pelaporan kasus tersebut.

Menurut Kamil, PPKM efektif meningkatkan kepatuhan masyarakat menjalankan protokol kesehatan 3M (memakai masker, menjaga jarak,  dan mencuci tangan pakai sabun). Menurut dia, berdasarkan survei dari laporan  Polri, TNI, dan satpol PP, kedisiplinan publik meningkat dari 50 persen menjadi 80 persen. ”Jika warga disiplin, produktivitas ekonomi tak akan dibatasi lagi,” ujarnya.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Polisi menghentikan kendaraan berplat nomor ganjil yang melintas di pos penyekatan lalulintas seiring penerapan peraturan ganjil genap di pintu keluar tol Jagorawi di Baranangsiang, Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu (6/2/20201). Penerapan peraturan lalu lintas berdasar plat nomor kendaraan ganjil genap ini merupakan bagian langkah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di wilayah Kota Bogor.

Iwan Ariawan, pakar Biostatistik UI yang juga anggota Tim Sinergi Mahadata UI Tanggap Covid-19, mengatakan, PPKM  mulai menurunkan aktivitas publik, tetapi belum menurunkan penambahan kasus positif. Kajian tim itu menyimpulkan, PPKM tak seefektif pembatasan sosial berskala besar tahap pertama pada Maret-April 2020. Jumlah yang tertular lebih tinggi daripada yang menularkan.

PPKM tak seefektif pembatasan sosial berskala besar tahap pertama.

”Secara umum di Jawa-Bali, PPKM menurunkan jumlah kasus. Perkiraan jika  Jawa-Bali tanpa PPKM, jumlah kasus harian per 31 Januari bisa  lebih dari 12.000. Data menunjukkan, per 31 Januari jumlah kasus positif harian  di kisaran 10.000,” kata Iwan,  Minggu (7/2/2021).

Sesuai data tim UI, perlu cakupan protokol kesehatan minimal 85 persen untuk setiap aspek 3M. Faktanya, hingga akhir Januari 2021, tak satu pun aspek  mencapai angka itu.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Warga melewati jembatan penyeberangan multi guna Tanah Abang, Jakarta Pusat, Minggu (7/2/2021). Pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali telah diperpanjang dua kali dan akan berakhir pada Senin (8/2/2021). Selama satu bulan diterapkan, kebijakan tersebut belum berjalan efektif dalam mengendalikan penularan dan lonjakan kasus baru Covid-19.

Data olahan Center for Metropolitan Studies (Centropolis) Universitas Tarumanagara tak jauh berbeda. Mereka mengategorikan daerah dengan jumlah kasus positif 100 ke atas sebagai daerah hitam. Menurut data  6 Februari,  dari 265 kelurahan, ada 88  kasus aktif di atas 100. Kepulauan Seribu satu-satunya wilayah dengan kasus aktif di bawah 100.

Persentase terbanyak ada di Jakarta Utara yang 52 persen kelurahannya daerah hitam. Diikuti  Jakarta Timur (45 persen), Jakarta Selatan (35 persen), Jakarta Barat (32 persen), dan Jakarta Pusat (5 persen).

Baca juga: Ujung Tombak Penelusuran Masih Lemah

”Masalahnya, tidak ada penjelasan kenapa di kelurahan-kelurahan ini kasusnya tinggi. Klusternya dari mana? Kalau kluster keluarga sekalipun, pastinya harus ada pola yang terlacak,” kata peneliti senior Centropolis, Suryono Herlambang.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Jakarta Dwi Oktavia T Lestari Handayani mengatakan, 33 persen pasien positif di Jakarta  pasien bergejala. Bahkan, sampai dengan gejala kritis yang perlu dirawat di rumah sakit rujukan.

Kini, tingkat keterisian tempat tidur di RS rujukan Covid-19 Jakarta  72 persen dan keterisian unit perawatan intensif (ICU)  74 persen.