LEGIAN, KOMPAS — Teknologi informasi dan komunikasi harus mampu menjadi pendukung pembangunan ekonomi sosial di masyarakat. Perspektif seperti ini perlu dimiliki oleh pemerintah, akademisi, dan pelaku industri telekomunikasi secara khusus.
Direktur Biro Pembangunan Telekomunikasi di Perserikatan Telekomunikasi Dunia (International Telecommunication Union/ITU) Brahima Sanou mengatakan hal tersebut dalam pembukaan Forum Pembangunan Regional dan Pertemuan Persiapan Regional untuk menyongsong World Telecommunication Development Conference (WTDC) 2017, Senin (20/3), di Legian, Bali.
Forum Pembangunan Regional dan Pertemuan Persiapan Regional dihadiri 188 pelaku industri telekomunikasi yang merupakan perwakilan dari 29 negara Asia Pasifik. Mereka akan membahas pengalaman dan langkah yang akan dilakukan setiap negara dalam mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk program pembangunan masyarakat. Hasilnya menjadi bahan WTDC 2017 di Argentina pada Oktober mendatang.
Brahima menyebutkan, salah satu isu hangat adalah pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) tahun 2030. SDGs mencakup 17 isu, antara lain kualitas pendidikan, kesehatan, industri, inovasi, dan infrastruktur. Semua isu tersebut bisa dicapai dengan kolaborasi antarsektor, termasuk sektor industri TIK.
United Nations Resident Coordinator for Indonesia, Douglas Broderick, dalam sambutan pembukaan forum menyorot isu inklusi keuangan. Di beberapa negara berkembang di kawasan Asia Pasifik, seperti Indonesia, masih banyak penduduk yang belum mendapat akses keuangan perbankan. Di sini, peran pelaku industri telekomunikasi terlibat penuh mendukung langkah pemerintah meningkatkan inklusi keuangan.
Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Farida Dwi Cahyarini mengungkapkan, pertemuan tersebut juga menyorot soal konektivitas infrastruktur TIK di negara-negara berkembang di kawasan Asia Pasifik. Ini merupakan hal yang vital untuk menyokong SDGs.
Menurut dia, perwakilan Indonesia akan mempresentasikan tentang proyek Palapa Ring, Rencana Pita Lebar Indonesia 2014-2019, dan dukungan kementerian terkait pengadaan pemancar telekomunikasi di daerah perbatasan.
