Pagi Ini Wapres Kalla Pimpin Kembali Rapat Persiapan Asian Games 2018

Kompas/Adrian Fajriansyah

Pekerja terus mempercepat pembangunan venue dayung untuk Asian Games 2018 di kompleks olahraga Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (28/3). Pembangunan tiga venue baru, yakni venue menembak, dayung, dan bowling, untuk perhelatan Asian Games 2018 di Palembang terus dikebut oleh pihak kontraktor.

JAKARTA, KOMPAS — Mengejar waktu persiapan yang tak lama lagi, rapat persiapan penyelenggaraan Asian Games 2018 kembali dilanjutkan hari ini, Kamis (30/3). Wakil Presiden Jusuf Kalla selaku Ketua Pengarah Panitia Penyelenggara Nasional Asian Games 2018 melangsungkan rapat terkait sponsorship Asian Games di kantor Wapres, Jakarta, pagi ini.

Kemarin, rapat juga digelar membahas soal finalisasi Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang dan Jasa  dalam Penyelenggaraan Asian Games 2018 serta revisi sejumlah keputusan presiden sebagai payung hukum panitia nasional penyelenggara Asian Games melakukan pengadaan barang (Inasgoc). Selain itu, beberapa rektor perguruan tinggi negeri juga hadir untuk memberi masukan terkait penggunaan teknologi dalam Asian Games untuk meningkatkan prestasi para atlet.

Sejauh ini, payung hukum terkait Inasgoc masih difinalisasi di eselon I lintas kementerian sebelum dibahas dan ditandatangani Presiden. Salah satu pengaturan paling krusial dalam perpres ini terkait status hukum Inasgoc dan pengadaan barang jasa untuk Asian Games.

KOMPAS/PRIYOMBODO

Aktivitas pekerja di proyek renovasi lapangan panahan di kompleks Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Rabu (29/3). Proyek pembangunan dan renovasi venue-venue olahraga di Jakarta dan Palembang dalam Asian Games 2018 pada 18 Agustus-2 September 2018 terus dikebut.

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Prabowo mengatakan, supaya Inasgoc bisa menggunakan APBN yang dialokasikan untuk Asian Games, tak bisa tidak, Inasgoc harus menjadi satuan kerja pemerintah. Selain itu, pengadaan barang dan jasa Asian Games ditegaskan secara khusus dalam perpres tersebut. “Salah satu pasal dalam perpres itu kira-kira berbunyi \'Inasgoc dibiayai oleh APBN. Manakala APBN dibelanjakan, caranya diatur dalam juknis tersendiri\',” kata Agus.

Dengan pengaturan tersendiri, pengadaan barang dan jasa untuk Asian Games bisa sangat leluasa dan lebih fleksibel dari Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Tak semua pengadaan bernilai Rp 200 juta harus dilelang. Bahkan, dalam penjelasan lelang, bisa saja merek barang disebutkan sesuai yang ditentukan OCA.

Meskipun demikian, Inasgoc tetap harus akuntabel. Semua pengeluaran dan pemasukan pun akan diaudit. Inasgoc dan pengaturan khusus ini berakhir saat penyelenggaraan Asian Games usai.