India Bersiap Membuat Perubahan Kebijakan Besar untuk Tinggalkan Mobil Konvensional

Getty Images/Daniel Berehulak

Kendaraan di jam sibuk di New Delhi Indina (13/2/2009).

NEW DELHI, SENIN – Badan perencanaan pembangunan nasional India menyiapkan draf rekomendasi yang bakal memicu perubahan besar kebijakan terkait industri dan pasar otomotif di negara tersebut. Jika jadi diterapkan, kebijakan ini berambisi mengganti seluruh kendaraan bermotor di negeri berpenduduk 1,28 miliar jiwa itu dengan kendaraan bertenaga listrik pada 2032.

Kantor berita Reuters, yang telah melihat draf cetak biru kebijakan setebal 90 halaman itu, menyebutkan, Badan Nasional untuk Transformasi India (NITI Aayog) merekomendasikan penurunan pajak dan bunga pinjaman untuk pembelian kendaraan listrik, sekaligus menerapkan pembatasan mobil-mobil konvensional.

Rancangan kebijakan itu juga menyarankan pemerintah untuk membuka pabrik-pabrik baterai mobil listrik pada akhir 2018, dan memanfaatkan pemasukan pajak dari penjualan mobil berbahan bakar fosil untuk membangun infrastruktur pengecasan baterai (charging station) dan penggantian baterai di seluruh India.

Ini menandai perubahan mendasar pada kebijakan otomotif di negara yang angka penjualan mobilnya saat ini mencapai 3 juta unit per tahun tersebut. Saat ini, Pemerintah India baru memberlakukan kebijakan pemberian insentif kepada mobil-mobil hibrida (menggabungkan mesin konvensional dengan motor listrik) dan mobil listrik. Kebijakan baru ini terlihat akan fokus sepenuhnya pada elektromobilitas alias kendaraan-kendaraan yang murni bertenaga listrik.

“Potensi India untuk menciptakan paradigma mobilitas baru, yakni berbagi (kendaraan), bertenaga listrik, dan saling terkoneksi, bisa memberi dampak signifikan secara domestik ataupun global,” sebut salah satu paragraf rancangan rekomendasi berjudul Transformative Mobility Solutions for India itu. Rekomendasi kebijakan itu akan diumumkan pekan ini.

Rencana India untuk melewati teknologi hibrida dan langsung melompat ke elektromobilitas penuh itu dibuat setelah China mengumumkan langkah-langkah agresif tahun lalu untuk mendorong penjualan mobil-mobil listrik yang bisa dicas layaknya gawai (plug-in electric vehicles). Pemerintah China telah mengumumkan kebijakan pemberian subsidi dan pembiayaan riset mobil listrik, dan berbagai aturan yang bertujuan menghalangi mobil-mobil berbahan bakar fosil di kota-kota besarnya.

Tantangan besar

Walau demikian, para pejabat India mengakui ada tantangan besar yang harus dihadapi untuk mewujudkan ambisi elektromobilitas tersebut. Hingga saat ini, harga baterai yang masih mahal membuat harga mobil-mobil listrik di dunia juga masih sangat tinggi. Selain itu, masih kurangnya titik pengecasan mobil listrik dan berbagai infrastruktur lain juga berarti para produsen mobil di negara itu harus melakukan investasi baru untuk membangun infrastruktur tersebut.

Pilihan mendorong industri mobil listrik ini juga membawa dilema tersendiri. "Jika kita mempercepat pertumbuhan mobil listrik, akan terjadi gangguan besar terhadap sektor industri otomotif dan membutuhkan investasi. Namun, kalau kita tidak segera beradaptasi (pada teknologi baru ini), kita berisiko menjadi importir murni baterai mobil listrik,” ujar seorang pejabat yang terlibat dalam penyusunan rencana kebijakan itu kepada Reuters.

Hingga saat ini, para pemain utama di industri otomotif India belum ada yang melakukan perubahan besar-besaran menuju elektromobilitas. Produsen otomotif terbesar di negara itu, Maruti Suzuki, baru berinvestasi pada teknologi hibrida ringan (mild-hybrid technology), yang sekadar memanfaatkan tenaga motor listrik untuk sedikit menopang performa mesin berbahan bakar fosilnya. Salah satu produknya yang saat ini sudah beredar di Indonesia adalah Suzuki Ertiga Diesel yang dilengkapi motor listrik untuk mendongkrak torsi mesin.

Sementara Toyota Motor Corp baru memasarkan mobil hibrida di segmen mobil mewah, yakni Toyota Camry Hybrid di India. Baru produsen Mahindra & Mahindra yang sudah memproduksi mobil listrik di India.

Dok Mahindra

Salah satu mobil listrik buatan pabrikan India, Mahindra & Mahindra, yakni Mahindra e2o-Plus.

Pada 2015, Pemerintah India meluncurkan skema kebijakan Percepatan Adopsi dan Manufaktur Kendaraan Hibrida dan Listrik. Dalam kebijakan itu, pemerintah memberikan insentif kepada mobil-mobil berteknologi bahan bakar bersih untuk meningkatkan penjualan mobil-mobil ramah lingkungan ini menjadi 7 juta unit pada 2020.

Namun, walau insentifnya cukup besar, yakni mencapai 140.000 rupee (sekitar Rp 29 juta) untuk mobil-mobil tertentu, progres kebijakan ini belum signifikan. Penjualan mobil elektrik dan hibrida di India hanya sebagian kecil dibandingkan dengan total 3 juta mobil yang terjual pada 2016. Skema kebijakan ini, yang sudah berakhir pada 31 Maret lalu, telah diperpanjang enam bulan sementara pemerintah menyiapkan kebijakan baru yang lebih lengkap.

Tiga fase

Rekomendasi terbaru  NITI Aayog ini, yang disusun bersama lembaga konsultan asal AS, Rocky Mountain Institute, menjabarkan rencana jangka menengah selama 15 tahun yang dibagi dalam tiga fase dimulai tahun 2017.

Salah satu rekomendasinya adalah membatasi registrasi mobil-mobil baru bermesin konvensional dengan membuat sistem undian seperti yang sudah diterapkan di China. Selain itu, untuk memulai perubahan menuju mobil listrik ini, laporan itu menyarankan pembelian besar-besaran (bulk procurement) mobil listrik oleh institusi, membuat baterai dengan kualitas terstandardisasi dan bisa diganti-ganti pada kendaraan roda dua dan roda tiga, dan menyusun struktur tarif listrik yang mendukung pengecasan mobil listrik.

Pemerintah juga akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur produksi baterai dan stasiun pengecasan. Pemerintah menargetkan pada 2018 telah dibangun pabrik baterai dengan kapasitas 250 megawatt per jam. Kapasitas produksi ini akan terus ditingkatkan menjadi 1 gigawatt per jam pada 2020.

Rencana ini juga menargetkan pembangunan tempat-tempat penggantian baterai (battery swapping stations) pada 2018. Kemudian juga ditetapkan berbagai fasilitas manufaktur komponen yang sama untuk menurunkan biaya produksi mobil listrik. Ditambah skema subsidi pada kendaraan listrik sehingga ongkos operasionalnya akan menyamai kendaraan bermotor konvensional pada 2025.

Saran lain adalah memberi insentif bagi penggunaan mobil listrik untuk armada taksi, seperti dengan penurunan pajak kendaraan dan penurunan bunga kredit kendaraan, serta penurunan tarif listrik untuk operator armada mobil listrik. Produsen mobil listrik untuk pembeli berjumlah besar (fleet) seperti ini juga akan mendapat keringanan bea.

India telah mulai melangkah, bagaimana dengan Indonesia? (Reuters/DHF)