Pemerintah Berencana Temui Langsung Pengelola Telegram

Kompas/Lucky Pransiska

Kementerian Komunikasi dan Informatika merencanakan pemblokiran aplikasi Telegram yang dinilai sebagai medium penyebaran paham radikalisme dan terorisme. Pengguna aplikasi Telegram di Jakarta, Minggu (16/7), masih bisa menggunakan aplikasi tersebut.

JAKARTA, KOMPAS — Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Semuel Abrijani Pangerapan yang dikonfirmasi, Minggu (16/7), mengaku telah mengirim surel balasan kepada pimpinan Telegram kemarin. Surel balasan itu berisi sambutan positif Pemerintah Indonesia dan ajakan berdiskusi lebih jauh untuk memerangi konten negatif.

CEO Telegram Pavel Durov melalui kanal resmi Telegram-nya, seperti dikutip dari Kompas.com, menyebutkan tiga poin solusi agar pemerintah tak perlu melakukan pemblokiran total layanan komunikasi Telegram Messenger. Pertama, pihak Telegram akan memblokir semua saluran publik yang berhubungan dengan terorisme sesuai laporan dari Kemkominfo.

Kedua, Durov telah menghubungi Kemkominfo via surel untuk menjalin komunikasi personal sehingga ke depannya lebih efisien berhubungan terkait pemberantasan konten terorisme.

Ketiga, Telegram sedang membentuk tim khusus yang paham bahasa dan budaya Indonesia. Dengan begitu, laporan-laporan tentang konten berbau terorisme bisa diproses dengan lebih cepat dan akurat.

”Kami akan menindaklanjuti tiga permintaan Durov tersebut. Tentu saja, kami berencana akan bertemu langsung dengan Durov dan tim Telegram. Tujuannya agar pembicaraan teknis penanganan konten negatif lebih efektif,” ujar Semuel.

Dia kembali menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia berupaya keras mengawasi konten negatif, seperti terorisme, yang membahayakan kesatuan bangsa. Sejauh ini, kementerian sudah rutin berdiskusi dengan petinggi perusahaan internet global, seperti Google, Facebook, dan Twitter, untuk topik yang sama. (MED)