Markus Nari Tersangka Baru Kasus KTP Elektronik

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menetapkan satu politisi lagi sebagai tersangka terkait dengan perkara dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik. Kali ini, politisi Golkar, Markus Nari, yang dinaikkan statusnya oleh lembaga antirasuah itu.

”Setelah mencermati fakta persidangan terhadap dua terdakwa, yaitu Irman dan Sugiharto, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan seorang lagi sebagai tersangka, yaitu MK, karena diduga melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (19/7).

Berdasarkan temuan tim penyidik, Markus diduga ikut memuluskan proses pembahasan anggaran dan penambahan nominal untuk pengadaan KTP elektronik pada 2013. Saat itu, Kementerian Dalam Negeri meminta penambahan anggaran sekitar Rp 1,49 triliun untuk menjalankan proses lanjutan dari KTP elektronik.

Markus kemudian meminta uang pelicin kepada Irman agar pengajuan tersebut bisa diloloskan. Markus pun menerima uang Rp 4 miliar dari proses pembahasan anggaran dan pengadaan KTP elektronik ini. Atas perbuatannya, Markus disangkakan melanggar Pasal 3 atau Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Sebelumnya, Markus juga sudah berstatus tersangka untuk perkara menghalang-halangi penanganan perkara. Markus diduga memengaruhi politisi Hati Nurani Rakyat, Miryam S Haryani, untuk mencabut keterangannya dalam berita acara pemeriksaan.

Kompas/Wisnu Widiantoro

Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Anti-Korupsi menunjukkan KTP elektronik mereka saat menyampaikan aspirasi di depan Gedung KPK, Jakarta, Minggu (12/3). Selain memberikan dukungan bagi KPK untuk mengungkap kasus korupsi KTP elektronik, mereka juga menyerukan agar pejabat yang tersebut dalam dakwaan mengundurkan diri.