Tindak Tegas Pelaku Ujaran Kebencian

JAKARTA, KOMPAS — Penyebaran informasi yang menyesatkan, pemutarbalikan fakta, ujaran kebencian, dan ucapan yang mengadu domba sangat berbahaya. Untuk itu, pelaku memang perlu ditindak tegas, tetapi dalam kerangka penegakan hukum.

”Itu memang tugas pemerintah dan kami selalu mendengar banyak permintaan dari masyarakat supaya pemerintah tegas. Kalau dibiarkan, hoaks, info-info menyesatkan, info-info yang memutarbalikkan fakta, kebohongan, ucapan mengadu domba akan membahayakan dan menimbulkan keresahan di masyarakat,” tutur Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, di Jakarta, Jumat (29/9).

Kamis (28/9), Jon Riah Ukur Ginting yang lebih dikenal sebagai Jonru memenuhi panggilan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Metro Jaya. Setelah diperiksa, Jonru pun ditetapkan sebagai tersangka kasus ujaran kebencian di media sosial.

Jonru dua kali dilaporkan ke kepolisian. Pertama, pengacara Muannas Al Aidid melaporkannya atas unggahan berisi fitnah. Kedua, pengacara Muhamad Zakir Rasyidin melaporkannya atas pencemaran nama baik dan atau fitnah yang bermuatan kebencian dan SARA. Untuk berbagai ujaran kebenciannya di media sosial, Jonru dikenai Pasal 27 Ayat (3) jo Pasal 28 Ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menurut Teten, tindakan tegas dari pemerintah memang diharapkan masyarakat. Oleh karenanya, penegakan hukum dilakukan. Namun, ini bukanlah kesewenang-wenangan. Sebab, proses penegakan hukum bisa diuji melalui pengadilan secara bertingkat.