Pemerintah Optimistis Capai Target Penerimaan

Kompas/Alif Ichwan

Presiden Joko Widodo memberikan arahan kepada para wajib pajak dan undangan yang hadir dalam acara sosialisasi terakhir Tax Amnesty di Jakarta, Selasa (28/2).

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menilai pertumbuhan ekonomi tetap positif. Melihat kondisi ekonomi saat ini, pemerintah tetap menjaga momentum dan optimistis target penerimaan pajak masih bisa dicapai.

Menteri Keuangan Sri Mulyani yang didampingi Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Selasa (3/10). Sri Mulyani yang tiba pukul 14.20 baru meninggalkan Kompleks Istana Kepresidenan sekitar pukul 16.00.

Dalam pertemuan itu, beberapa hal disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. Salah satunya terkait penerimaan pajak dan kondisi ekonomi setiap sektor.

Penerimaan pajak sampai September 2017, menurut Sri Mulyani, memang terlihat lebih rendah ketimbang periode sama pada 2016. Sebab, September tahun 2016, program pengampunan pajak (tax amnesty) sudah dimulai. Namun, bila penerimaan dari program pengampunan pajak ini tak digabungkan dalam penerimaan September 2016, penerimaan sampai September 2017 dinilai masih sangat baik dan meningkat.

”Semua penerimaan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) naik luar biasa, hampir 14 persen. PPN impor juga naik, bahkan 26 persen. Penerimaan perpajakan kita dari seluruh sektor ekonomi, di sektor-sektor yang dianggap mengalami tekanan, ternyata juga cukup positif. Manufaktur positif, perdagangan yang selama ini dianggap daya beli menurun juga ternyata positif, jasa-jasa titipan kurir bahkan meningkat lebih dari 100 persen,” kata Sri Mulyani.

Kenaikan PPN ini, menurut Ken, menunjukkan daya beli masyarakat tetap baik. Namun, konsumsi masyarakat memang bergeser ke arah pariwisata, gaya hidup seperti ke kedai kopi modern, dan tak hanya membeli barang di toko konvensional.

Peningkatan pajak dari berbagai sektor ekonomi ini menunjukkan kegiatan ekonomi Indonesia sudah mulai meningkat. Presiden Joko Widodo pun mengingatkan supaya optimisme dan momentum ekonomi yang sudah ada dijaga.

Akurasi prosedur

Secara riil, penerimaan Direktorat Jenderal Pajak sampai September 2017 ini baru 60 persen dari target Rp 1.241, 8 triliun atau sekitar Rp 744 triliun. Pemerintah sesungguhnya menargetkan penerimaan sebesar Rp 1.750,3 triliun dengan Rp 1.498,9 triliun di antaranya dari penerimaan perpajakan dan Rp 250 triliun dari penerimaan negara bukan pajak. Penerimaan perpajakan ini berasal dari penerimaan Ditjen Pajak dan penerimaan Bea Cukai.

Sisa tahun anggaran 2017 tinggal tiga bulan. Namun, Ken optimistis target penerimaan Ditjen Pajak bisa dicapai. ”Dari pajak rutin saja dapat 30 persen. Tinggal menambahkan 10 persennya,” ujar Ken.

Untuk mengejar target penerimaan DJP ini, menurut Sri Mulyani, akan diteliti lagi prosedur pelayanan di semua kantor pelayanan pajak (KPP) ataupun kantor wilayah. Pelayanan yang baik dan prosedur yang mudah akan diberikan untuk membuat para wajib pajak nyaman. Diharapkan, aturan yang ada memberikan kepastian dan kemudahan untuk pelaku usaha.

Di sisi lain, akurasi penghitungan pajak yang dibayarkan pun ditingkatkan. Saat ini, menurut Sri Mulyani, masih sangat banyak yang kurang akurat. Perbaikan ketepatan pembayaran PPN ini diyakini akan mendukung penerimaan pajak negara. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang positif juga akan menaikkan penerimaan PPN.

Di sisi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terkait pajak perorangan, momentum positif yang sudah terbentuk dari perbaikan laporan pada program pengampunan pajak dijaga.

Selain itu, kata Ken, disiapkan juga peraturan Menteri Keuangan terkait pajak untuk perusahaan dagang daring. Perusahaan daring ini yang akan memotong dan membayarkan PPN kepada negara. Menurut Ken, pajak untuk perusahaan daring ini di bawah 10 persen.

Selain itu, Kementerian Keuangan juga akan membuat kajian terkait tarif PPh. Hal ini menyusul kebijakan Pemerintah Amerika Serikat yang akan menurunkan tarif PPh.