Struktur Perekonomian Harus Berubah

Ada pemberian uang tunai untuk meraih loyalitas warga. Ketika gerakan demokrasi melanda Timur Tengah, Pemerintah Arab Saudi mengeluarkan 130 miliar dollar AS, salah satunya untuk mencegah potensi kerusuhan. Demikian dituliskan situs Bloomberg edisi Kamis (9/11). Mungkin juga bisa diterjemahkan, kekayaan dari minyak memungkinkan Pemerintah Arab Saudi memberi warga insentif dan fasilitas gratis. Di samping keluarga kerajaan yang dapat santunan rutin, warga bisa juga dibuai dengan subsidi.Pada tingkat tertentu, Indonesia pernah mengalami hal serupa pada dekade 1970-an. Ada buku-buku pelajaran gratis dari pemerintah. Ada pengadaan sekolah-sekolah negeri gratis hingga subsidi besar untuk bahan bakar minyak.Dalam komposisi pengeluaran agregat pada ilmu ekonomi, itu semua disimbolkan dengan G, pengeluaran pemerintah. Di negara-negara kaya minyak, G mendominasi perekonomian. Indonesia sudah lama meninggalkan dominasi G dan mendorong perekonomian dengan reformasi berkelanjutan agar rakyat tak tergantung pada penerimaan negara dari minyak. Penurunan harga minyak pada dekade 1980-an menyebabkan Indonesia serius mencanangkan reformasi ekonomi.Kini, giliran Arab Saudi melakukan hal serupa. Putra Mahkota Pangeran Mohammed bin Salman menggulirkan visi 2030 untuk diversifikasi kegiatan ekonomi sekaligus perubahan sosial. Kejatuhan harga minyak tahun 2014 menjadi penyebab semua itu. Pemerintah Arab Saudi telah mengurangi subsidi listrik, mulai menaikkan pajak, dan mengembangkan industri nonmigas. Sektor swasta didorong agar mampu menggerakkan perekonomian hingga memiliki kontribusi 65 persen terhadap produksi domestik bruto (PDB) dari hanya 40 persen saat ini.Terkait itu, 23 Oktober lalu, Arab Saudi menggelar konferensi akbar. Hadir di acara itu, antara lain, Pemimpin Eksekutif HSBC Stuart Gulliver, Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Christine Lagarde, dan Ketua SoftBank (Jepang) Masayoshi Son. Ini bertujuan merangsang investasi asing.Kini, sekitar 70 persen dari 33 juta warga Saudi dipekerjakan di pemerintahan terkait usaha migas. Pemerintah pun tak bisa lagi mengeluarkan dana seperti dulu, ketika warga yang tidak bekerja pun bisa hidup karena ada hibah pemerintah.Berdasarkan kalkulasi IMF, Pemerintah Arab Saudi hanya bisa mempertahankan anggaran berimbang jika harga minyak ada di level 86 dollar AS per barrel. Sejak 2014, harga minyak anjlok ke level di bawah 50 dollar AS per barrel. Hal ini membuat Pemerintah Arab Saudi mengalami defisit sekitar 15 persen dari PDB. PDB Arab Saudi anjlok menjadi 646,4 miliar dollar AS pada 2016 dari 756,4 miliar dollar AS pada 2014.Tanpa perombakan perekonomian menyeluruh, negara kerajaan itu akan kehabisan uang kas dalam lima tahun. Demikian dikatakan IMF, seperti dikutip CNN, 26 April 2016. Semuanya harus berubah. Langkah antikorupsi pun dicanangkan Pangeran Mohammed karena ada dugaan penyalahgunaan dana negara, seperti disinyalir Jaksa Agung Saud al-Mojeb. "Tak diragukan, dia memahami tantangan," kata Robin Niblett, Direktur Chatham House, London. Mungkin ada ketidaksabaran atau ketergesa-gesaan Pangeran Mohammed. Namun, Menteri Perekonomian Turki Nihat Zeybekci dalam harian Hurriyet edisi 9 November mengatakan, "Kejadian di Arab Saudi tidak harus dipandang negatif. Perkembangan ini sesuatu yang menyehatkan dan positif." (AFP/AP/REUTERS/MON)