Jaga Keamanan dan Ketertiban Selama Pilkada

Kompas/Kornelis Kewa Ama

Kepala Kepolisian Daerah NTT Irjen  Agung Sabar Santosa ketika berbicara dalam rapat kerja dengan para bupati dan wali kota se-NTT di Kupang, Kamis (16/11).

KUPANG, KOMPAS — Selama proses persiapan, pelaksanaan, dan  pasca-pemilihan kepala daerah di 10 kabupaten dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Timur 2018, semua pihak perlu menjaga keamanan dan ketertiban.

Para bupati, wali kota, dan camat bersama aparat kepolisian harus selalu berkoordinasi menjaga keamanan dan ketertiban bersama di masyarakat. Masyarakat diajak tidak muda percaya pada berita bohong (hoax) dan informasi yang mengadu domba atau memprovokasi.

Imbauan itu muncul dalam rapat kerja Gubernur NTT Fransiskus Lebu Raya dengan para bupati, wali kota, Kepala Kepolisian Daerah NTT Irjen Agung Sabar Santosa dan Komandan Korem 161/Wisakti Kupang Brigjen Teguh Mudji Angkasa di Kupang, Kamis (16/11).

Mari kita jaga keamanan dan ketertiban selama persiapan, pelaksanaan, dan pemilihan kepala daerah serentak pada 28 Juni 2018 serta pasca-pemilihan.

Lebu Raya mengatakan, menjelang pilkada di NTT 2018, suhu politik mulai memanas. Berbagai informasi sekitar bakal calon bupati, dan gubernur yang datang dari sejumlah sumber mulai menghiasi media sosial.

• Solidaritas Bangsa Mendesak Dibangun

”Mari kita jaga keamanan dan ketertiban selama persiapan, pelaksanaan, dan pemilihan kepala daerah serentak pada 28 Juni 2018 serta pasca-pemilihan,” kata Lebu Raya.

Mulai panas

Gubernur juga mengatakan, ”Suhu politik di daerah ini mulai terlihat memanas, tetapi daerah ini tidak terbiasa tampil dalam berbagai event dengan kekerasan. Hanya saja perlu diantisipasi secara dini karena selalu ada pihak yang ingin mengganggu keamanan dan ketenteraman bersama di NTT.”

Lebu Rayu meminta penyelenggara pilkada di NTT agar memperhatikan semua ketentuan Undang-Udang Pilkada sehingga tidak menyimpang. Data pemilih harus diperhatikan dengan akurat, termasuk pemilih pemula.

Ketika daftar pemilih sementara dipasang di kantor desa, banyak warga tidak membaca karena mereka lebih memilih ke ladang atau sawah dibandingkan ke kantor desa untuk membaca pengumuman di sana.

Kompas/Frans Sarong

Gubernur NTT Fransiskus Lebu Raya

Masyarakat jangan mudah percaya pada kabar bohong dengan sumber-sumber yang tidak jelas. Ikuti perkembangan tentang pilkada di NTT pada media-media yang dipercaya dan diakui pemerintah.

Masyarakat harus memilah informasi mana yang benar-benar akurat dan layak dipercaya.

Saat ini semua orang boleh menyampaikan apa saja di media sosial. Masyarakat harus memilah informasi mana yang benar-benar akurat dan layak dipercaya.

• Anggaran Pengawasan Jangan Ditunda Lagi

Komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah, petugas Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK), dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) harus bekerja keras melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih aktif mendaftarkan diri jika nama mereka belum masuk dalam daftar pemilih sementara.

Harus matang

Persiapan pilkada masih sisa delapan bulan. Karena itu, jauh hari sejumlah persiapan harus dilakukan secara matang dan akurat sesuai ketentuan yang berlaku.

Rapat kerja dengan tema ”Membangun Indonesia di NTT” itu dihadiri para bupati dari 21 kabupaten dan wali kota Kupang, forum komunikasi pimpinan daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pimpinan media massa lokal.

• Dilantik, Bupati-Wakil Bupati Flores Timur dan Lembata

Kepala Polda NTT Irjen Agung Sabar Santosa mengatakan, keamanan dan ketertiban sangat ditentukan oleh masyarakat, penyelenggara pilkada, serta para bakal calon bupati-wakil bupati, gubernur, dan wakil gubernur.

Jika semua pihak menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat dan mengendalikan massa pendukung masing-masing, situasi akan aman terkendali.

Jika semua pihak menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat dan mengendalikan massa pendukung masing-masing, situasi akan aman terkendali.

• Nusa Tenggara Timur Mengundang Investor

Polisi akan tetap bekerja mengamankan pilkada bersama masyarakat, mulai dari persiapan, pelaksanaan, sampai pasca-pemilihan.

”Untuk itu, kami minta agar penjualan minuman keras lokal dikurangi dan masyarakat yang selama ini mengonsumsi minuman jenis itu membatasi diri. Sejumlah kasus kriminal di masyarakat selama ini sering berawal dari minuman keras jenis produksi lokal,” katanya.