Separuh Warga Jerman Ingin Pemilu Baru

AFP PHOTO / Odd ANDERSEN

Dalam foto bertanggal 18 September 2017 ini, terlihat karikatur di sebuah perahu bergambar wajah Kanselir Jerman Angela Merkel dan pesaingnya, Martin Schulz, Ketua Partai Sosial Demokrat (SPD), sedang meminum air dengan sedotan di Sungai Spree saat perahu itu melewati samping gedung Parlemen Jerman (Bundestag) di Berlin, Jerman.

BERLIN, RABU -- Sebagian rakyat Jerman menginginkan pemilihan umum baru untuk menyelesaikan krisis politik yang melanda negara itu. Kanselir Angela Merkel juga diharapkan masih mencalonkan diri sebagai kanselir dalam pemilu baru.

Jajak pendapat yang dilakukan INSA untuk harian Bild menunjukkan, sebanyak 49,9 persen responden menginginkan pemilu baru. Sedangkan 48,5 persen menilai, Partai Sosial Demokrat (SPD) yang meraih posisi kedua dalam pemilu lalu sebaiknya tidak berkoalisi dengan partai Merkel, Uni Demokratik Kristen (CDU) dan partai sekandung Uni Sosial Kristen (CSU).

Selain itu, sebanyak 28 persen menilai pemimpin Partai Demokrat Bebas (FDP) Christian Lindner sebagai penyebab kegagalan perundingan. Namun, 27 persen menilai Merkel yang bertanggung jawab atas gagalnya perundingan itu.

• Merkel gagal bentuk koalisi
• Presiden Jerman melobi partai-partai untuk mengatasi krisis politik
• Tajuk Rencana: Angela Merkel Terpojok
• Opini A Agus Sriyono: Dilema Angela Merkel

REUTERS/Axel Schmidt/File Photo

Kanselir Angela Merkel menghadiri sidang Parlemen Jerman (Bundestag) di Berlin, Jerman, Selasa (21/11).

Sejak FDP menarik diri dari perundingan tiga partai (CDU/CSU, Partai Hijau, dan FDP), belum ditemukan jalan keluar dari krisis politik ini.

Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier saat ini berupaya keras agar partai-partai politik kembali ke meja perundingan dan bersedia berkompromi untuk membentuk pemerintahan. Ia sudah bertemu dengan CDU, Partai Hijau, dan—kemarin—dengan FDP untuk mendesak partai-partai itu mengedepankan kepentingan negara.

Steinmeier yang berasal dari SPD juga akan berbicara dengan partainya, Kamis (23/11). Namun, sejak krisis terjadi, SPD telah menegaskan bahwa mereka tidak berminat menjalin koalisi dan "menjadi jangkar" bagi Merkel.

REUTERS/Sandra Steins/BPA/Handout via REUTERS

Ketua Uni Sosial Kristen (CSU) di Bavaria, Horst Seehofer (kanan), berbicara dengan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier di Berlin, Jerman, Rabu (22/11).

Dalam perkembangan terakhir, 30 anggota parlemen dari SPD mempertanyakan kebijakan partai yang menolak melakukan koalisi, termasuk Menlu Sigmar Gabriel.

Jika upaya Steinmeier untuk melobi partai-partai gagal, pilihannya adalah apakah Merkel bersedia membentuk pemerintahan minoritas, atau melaksanakan pemilu baru. Saat bertemu Steinmeier, Merkel menegaskan pihaknya lebih memilih pemilu baru.

Hanya saja, jika diadakan pemilu baru, kemungkinan besar hasilnya tak berbeda dengan komposisi perolehan suara yang ada saat ini. Dalam jajak pendapat kemarin, CDU meraih 30 persen suara, SPD 21 persen, Hijau 10 persen dan FDP 11 persen. Dengan komposisi seperti ini, maka koalisi yang mungkin terjadi adalah CDU dengan SPD, atau CDU, FDP dan Hijau.

Sebanyak empat dari 10 responden juga menyatakan Merkel harus mencalonkan diri lagi jika ada pemilu baru.

AP Photo/Markus Schreiber

Kanselir Jerman Angela Merkel (keempat dari kiri) memimpin sidang kabinet di kantor Kanselir Jerman, Berlin, Jerman, Rabu (22/11).

Reformasi UE

Para pemimpin zona euro rencananya akan memulai diskusi selama enam bulan terkait integrasi yang lebih kuat di antara 19 negara zona euro, seperti yang diusulkan Presiden Perancis Emmanuel Macron. Krisis politik di Jerman menimbulkan pertanyaan, apakah 19 negara UE ini bisa meraih konklusi pada Juni 2018.

AFP PHOTO/EMMANUEL DUNAND

Komisioner Uni Eropa untuk Urusan Kurs Tunggal Euro, Valdis Dombrovskis, di kantor Komisi Eropa di Brussels, Belgia, Selasa (21/11).

Terkait itu, Valdis Dombrovskis, Komisioner Uni Eropa untuk Urusan Kurs Tunggal Euro menegaskan, Brussels akan tetap melaksanakan peluncuran proposal itu pada 6 Desember. Dumbrovskis menolak anggapan bahwa krisis di Jerman telah menutup peluang reformasi UE pasca Brexit.

"Kita tidak bisa menghentikan pekerjaan hanya karena ada satu negara yang butuh waktu lebih lama untuk melakukan koalisi," kata Dombrovskis. (AP/AFP/REUTERS)