Prosedur Tak Efisien

JAKARTA, KOMPAS — Hampir separuh dari sekitar 9 juta pekerja migran asal Indonesia pergi ke luar negeri tanpa melalui jalur resmi. Mahal, rumit, dan lamanya prosedur yang harus dilalui menjadi pemicu tingginya migrasi non-prosedural. Pemerintah diminta membuatnya lebih efisien. Bank Dunia dalam laporan bertajuk "Pekerja Global Indonesia: antara Peluang dan Risiko" yang dipaparkan di Jakarta, Selasa (28/11), menyebutkan, jumlah warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri lebih dari 9 juta orang pada tahun 2016. Namun, hanya sekitar 51 persen yang berangkat melalui jalur resmi. Sedikitnya ada 22 tahapan yang harus dilalui calon pekerja yang butuh waktu 5-6 bulan. Akibatnya, biaya keberangkatan 52 persen lebih mahal dibandingkan secara non-prosedural.Ekonom Bank Dunia Ririn Salwa Purnamasari mengatakan, Indonesia bisa belajar dari Filipina yang merampingkan prosedur sehingga jadi lebih murah atau bahkan gratis. Caranya adalah mengintegrasikan seluruh proses yang terkomputerisasi.Sejumlah prosedur yang harus dilalui, antara lain, menyiapkan dokumen (KTP, akta kelahiran, dan ijazah), mendaftar di kantor dinas tenaga kerja, menghadiri sosialisasi tentang tawaran kerja, menandatangani perjanjian penempatan, mengurus paspor/visa, dan mengikuti pembekalan akhir. Tak hanya mengefisienkan prosedur, pemerintah perlu meningkatkan kompetensi calon pekerja untuk memaksimalkan produktivitas kerja. Saat ini lebih dari 78 pekerja migran Indonesia adalah lulusan sekolah menengah pertama (SMP) atau lebih rendah, setengahnya bahkan hanya lulus sekolah dasar.Risiko turun Namun, ada sejumlah perbaikan yang berbuah positif tiga tahun terakhir berdasarkan survei itu. Pengalaman negatif dan traumatis oleh pekerja migran saat ini, seperti penganiayaan dan pelecehan seksual terhadap pekerja perempuan, 50 persen lebih rendah dibandingkan purna pekerja migran. Survei digelar bersama Badan Pusat Statistik (BPS) yang terintegrasi dengan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2013-2014. Survei nasional mengenai migrasi internasional dan remitansi (World Bank Indonesia\'s International Migration and Remittances/WB-IIMR) difokuskan pada daerah yang dianggap sebagai daerah kantong migran. Analisis awal untuk memperkirakan jumlah pekerja migran rumah tangga dilakukan dengan menggunakan data Susenas 2005-2007. Data kemudian diperiksa silang dengan jumlah pekerja migran yang didapat dari Pendataan Potensi Desa (Posdes) 2011. Sampel mencakup 4.660 pekerja migran dari 3.940 rumah tangga migran yang tersebar di 104 kabupaten di 15 provinsi.Menurut Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, pemerintah memiliki target mengefisienkan prosedur keberangkatan. Salah satu yang dinilai menghambat adalah pelatihan menjadi bagian dari proses penempatan. Kini pelatihan dikeluarkan sehingga proses lebih pendek. Terkait biaya keberangkatan, ada yang bisa dievaluasi, seperti beberapa biaya tambahan yang dibebankan agen. Namun, ada biaya yang terkait dengan lembaga lain, seperti tes kesehatan, tes psikologi, dan pengurusan paspor. "Kami terus berupaya mengefisienkan," ujar Hanif. Country Director Indonesia dan Timor Leste Bank Dunia Rodrigo A Chaves menyebutkan, migrasi berdampak positif bagi perekonomian Indonesia. Selama 2016, menurut catatan Bank Indonesia, pekerja migran mengirim remitansi senilai lebih dari 8,9 miliar dollar AS atau Rp 118 triliun. Angka itu setara dengan 1 persen produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Menurut Chaves, selama periode 2006-2016, Indonesia mencapai pertumbuhan rata-rata 5,6 persen. Angka kemiskinan berkurang dari 17,8 persen menjadi 10,9 persen. Ini memberi peluang peningkatan kesejahteraan, tetapi ada banyak warga yang berisiko tertinggal untuk memanfaatkan kesempatan.Selain meningkatkan keterampilan untuk memenuhi tuntutan luar negeri, Bank Dunia merekomendasikan pemerintah untuk meningkatkan perlindungan melalui perjanjian hukum yang mengikat di negara tujuan, meningkatkan transparansi pasar kerja luar negeri, dan mempermudah proses sebelum keberangkatan. (MKN)