Fasilitas Belajar dan Guru Jadi Prioritas

Kompas/Ismail Zakaria

Kondisi sekolah dasar di Dusun Salappak, Desa Muntei, Siberut Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, sebelum mendapat gedung sekolah baru pada 2015. Saat ini, pemerintah telah membangun gedung sekolah dasar permanen di dusun tersebut.

JAKARTA, KOMPAS — Peningkatan akses dan mutu pendidikan di daerah terdepan, terluar, dan terpencil dilakukan dengan fokus pada pembangunan fasilitas belajar dan penempatan guru. Pemanfatan teknologi informasi dan komunikasi juga mulai diperkuat untuk mengatasi sejumlah hambatan dalam peningkatan mutu pendidikan akibat kondisi geografis yang jauh dari akses informasi.

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudyaan Hamid Muhammad, di Jakarta, akhir pekan lalu, mengatakan, Presiden Joko Widodo dalam Nawacita memberikan arahan bahwa pembangunan dimulai dari daerah pinggiran. Daerah pinggiran ini didefinisikan oleh pemerintah mencakup 122 kabupaten/kota yang dikenal dengan daerah terdepan, terluar, dan terpencil (3T).

”Dalam memberikan layanan pendidikan di daerah 3T, kita menangani dua hal besar, yakni pemenuhan fasilitas belajar dan guru,” kata Hamid.

Dalam pemenuhan dan pembangunan fasilitas belajar, lanjut Hamid, Kemdikbud menganggarkan setiap tahun sekitar Rp 3,1 triliun. Alokasi ini untuk pembangunan fasilitas fisik, seperti unit sekolah baru, ruang kelas baru, rehabilitasi, dan revitalisasi, termasuk program gizi anak sekolah.

”Program gizi anak sekolah tahun lalu hanya ditempatkan pada 11 kabupaten. Pada tahun ini menjadi sekitar 100 kabupaten. Selain itu juga ada program sanitasi sekolah,” ujar Hamid.

KOMPAS/DEWI INDRIASTUTI

Pelajar SMP Silawan di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, antre untuk menukarkan uang di mobil Teras BRI di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Mota’ain, Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, Senin (17/7/2017). PLBN Mota’ain adalah perbatasan antara NTT di wilayah RI dan Timor Leste.

Kehadiran pemerintah di daerah 3T melalui layanan pendidikan, ujar Hamid, juga diwujudkan dengan membangun sekolah garis depan. Sejak pembangunan tahun 2015, sekolah garis depan sudah ada di 49 kabupaten dari 122 kabupaten (yang tergolong 3T).  Program ini sebagai bentuk afirmasi pemerintah pusat untuk memberikan layanan pendidikan yang baik di daerah-daerah berkondisi sulit.

Terkait dengan pemenuhan guru, kata Hamid, Kemdikbud sejak tahun 2015 telah menginisiasi program Guru Garis Depan (GGD). Pada tahun pertama disiapkan sekitar 800 guru dan angkatan kedua pada 2016 disiapkan sekitar 6.200 guru.

Kompas/Albertus Hendriyo Widi

Seorang perangkat Desa Mulyoharjo mendampingi pengukir mula yang tengah nyantrik atau magang mendalami seni ukir di UD Mblakang Gunung, Desa Mulyoharjo, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, Senin ( 22/8/2017).

”GGD angkatan kedua baru bisa bertugas pada tahun 2017. GGD pada tahun ini masih kami bicarakan dengan kementerian terkait. Tetapi, kami menyiapkan tambahan itu sekitar 9.000 guru,” ucap Hamid.

Untuk kesejahteraan guru di daerah khusus, Kemdikbud juga memberikan tunjangan guru daerah khusus. Pemberian tunjangan guru daerah khusus tersebut mengikuti data yang diberikan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Hamid menjelaskan, dari data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, ada sekitar 35.000 desa yang masuk kategori sangat terpencil dan terpencil.

Dari jumlah tersebut,  yang sangat terpencil sekitar 15.000 desa. Tunjangan bagi guru di daerah yang sangat terpencil disediakan Kemdikbud. Adapun yang terpencil oleh pemerintah daerah.

”Karena perintah undang-undang, pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan tunjangan di daerah khusus,” kata Hamid.

Tunjangan guru daerah sangat terpencil dianggarkan sekitar Rp 75 miliar setiap tahun. ”Memang ketersediaan guru di daerah 3T sangat kurang. Untuk pengangkatan nanti, ada permintaan supaya guru honorer yang memenuhi syarat di daerah 3T bisa diprioritaskan,” lanjutnya.

Hamid menambahkan, Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh mendapat dana otonomi khusus. Sekitar 30 persen dana itu untuk pendidikan. Dana tersebut bisa memperkuat pendidikan 3T selain program dari pemerintah pusat.

Pedalaman Papua

Secara terpisah, Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan Papua Aloysius Jopeng mengatakan, layanan pendidikan di daerah pedalaman Papua, terutama masyarakat suku adat, membutuhkan dua hal mendasar. Bagi siswa, penting ada dukungan kebutuhan gizi di sekolah supaya mereka mampu berkonsentrasi dalam belajar dan adanya guru.

Adapun bagi guru, mereka harus didukung ketersediaan tempat tinggal, bisa disediakan pemerintah/daerah dan masyarakat, serta dukungan kesejahteraan dan peningkatan kompetensi mengajar di sekolah dan daerah yang serba minim fasilitas.

Aloysius mengatakan, pembangunn sekolah berasrama di daerah 3T jadi salah satu solusi, seperti di Papua. Namun, ada tantangan dalam mengintegrasikan pendidikan di sekolah dan di asrama supaya pendidikan model ini berdampak signifikan bagi kemajuan belajar siswa.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Rasyidin menyebutkan, pemerintah pusat membantu daerahnya dengan bantuan dana alokasi khusus. Di daerah perbatasan dengan Malaysia timur ini, ada bantuan peningkatan fasilitas pendidikan.

”Negara harus hadir di derah perbatasan. Di derah perbatasan Malaysia timur, di Sarawak, sekolah saja dibangun hingga empat lantai. Jadi, pendidikan induk meningkatkan sumber daya manusia di perbatasan harus dipenuhi. Termasuk menyediakan guru yang berkualitas,” tutur Rasyidin.

Kepala Dinas Pendidukan Provinsi Aceh Laisani mengatakan, disparitas pendidikan masih jadi kendala di daerah 3T. Masalah ini diatasi dengan pemerataan guru bermutu.

Menurut Laisani, ada program untuk memutasi guru ke daerah terpencil dengan tambahan penghasilan. Selain itu, pemerintah derah menyediakan guru kontrak yang dibiayai APBD di daerah 3T.