JAKARTA, KOMPAS — Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang direvisi Dewan Perwakilan Rayat menuai polemik. Sejumlah pasal berpotensi digugat ke MK karena dianggap tidak sesuai dengan asas demokrasi. Namun, gugatan ke MK dinilai tidak efektif selama masih ada indikasi kedekatan antara MK dan DPR. Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) […]
Untuk dapat mengakses konten ini, Anda harus berlangganan salah satu paket di Gerai Kompas atau login jika sudah berlangganan. Bagi pengguna baru, daftar dan dapatkan akses bebas ke semua Berita Bebas Akses