Sultan: Waspadai Upaya Adu Domba

KOMPAS/HARIS FIRDAUS

Warga membubuhkan tanda tangan di spanduk dalam acara "Deklarasi Yogya Damai Menolak Kekerasan, Intoleransi, dan Radikalisme", Rabu (14/2), di kompleks Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta. Deklarasi itu digelar setelah adanya aksi penyerangan di Gereja Santa Lidwina, Kabupaten Sleman, DIY, Minggu (11/2).

YOGYAKARTA, KOMPAS — Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X meminta masyarakat DIY mewaspadai upaya pihak-pihak tertentu yang ingin mengadu domba umat beragama. Sultan juga berharap para pemuka agama menjadi pelopor kerukunan demi terhindarnya konflik di antara umat beragama.

”Seruan saya, hentikan persekusi dan waspadai politik adu domba antarumat beragama,” kata Sultan HB X saat berpidato dalam acara ”Deklarasi Yogya Damai Menolak Kekerasan, Intoleransi, dan Radikalisme”, Rabu (14/2), di Yogyakarta.

Deklarasi Yogya Damai digelar sebagai respons terhadap penyerangan Gereja Santa Lidwina di Kabupaten Sleman, DIY, Minggu (11/2). Deklarasi itu dihadiri forum komunikasi pimpinan daerah (Forkompinda) DIY, tokoh agama, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan di DIY.

Sultan mengecam keras penyerangan di Gereja Santa Lidwina. Namun, ia meminta penanganan kasus itu dipercayakan kepada polisi, yang berwenang menyidik dan menegakkan hukum. ”Atas terjadinya kekerasan di Gereja Santa Lidwina yang mencederai kemanusiaan kita, saya mengecam keras, dan mempercayakan kepada Polri agar segera mengungkap motif dan latar belakang tindakan pelakunya,” kata Sultan.

Terkait kasus itu, Sultan juga meminta warga DIY waspada terhadap upaya adu domba antarumat beragama. Para pemuka agama juga diminta Sultan bisa menjadi teladan dan pelopor kerukunan di antara umat beragama. Hal itu penting untuk mencegah pihak-pihak tertentu melakukan kekerasan, atau tindak intoleran dengan mengatasnamakan agama tertentu.

Dalam pidatonya, Sultan juga menyebut laporan yang menyatakan DIY termasuk wilayah dengan jumlah kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan, serta intoleransi yang tinggi. Kasus intoleransi itu, antara lain, berupa larangan atau penyegelan rumah ibadah serta diskriminasi atas dasar agama.

”Kiranya catatan ini perlu menjadi perhatian bupati dan wali kota untuk penanganannya sejak dini, sehingga jika ada potensi intoleransi, masyarakat siap menangkalnya,” kata Sultan.

Agar potensi intoleransi, kekerasan, dan radikalisme bisa ditangkal sejak dini, Sultan menyatakan, perangkat desa harus melakukan upaya-upaya preventif. Salah satu upaya preventif yang bisa dilakukan adalah menggiatkan siskamling.

Ketua MUI DIY Thoha Abdurrahman siap mendukung terwujudnya kerukunan dan toleransi umat beragama di DIY. Thoha berharap penyerangan terhadap Gereja Santa Lidwina tidak mengganggu keharmonisan hubungan antarumat beragama di DIY. ”Penyerang itu, kan, orang luar. Jadi, orang Yogyakarta jangan ikut-ikutan,” katanya.

Sementara itu, perwakilan jaringan Gusdurian sekaligus pembina Majelis Dzikir Gusdurian, Umaruddin Masdar, meminta pemerintah dan aparat hukum menekan gelombang kekerasan berbalut isu agama yang terjadi beruntun di awal 2018. Di sisi lain, masyarakat Indonesia harus belajar untuk saling menghormati antarumat beragama.

Ferganata Indra Riatmoko/DimaS Waraditya

Rabu (14/2) Majelis Dzikir Gusdurian menggelar doa bersama dengan para umat gereja Santa Lidwina di Bedog, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.