Partai Demokrat Akan Belajar dari Kelemahan di Pemilu 2014
Oleh
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Meski telah masuk tahun politik, Partai Demokrat memilih untuk tidak tergesa-gesa membahas calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung. Partai Demokrat memilih fokus untuk membangun soliditas antarkader dan membenahi kelemahan-kelemahan partai di Pemilu 2014 silam.
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan, saat ini Partai Demokrat ingin fokus membangun strategi kampanye terlebih dahulu.
”Jangan dulu bicara tentang capres dan cawapres. Jangan dulu bicara soal dengan partai mana kami akan berkoalisi,” katanya dalam acara pembentukan Komandan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat di Wisma Proklamasi 41, Menteng, Jakarta, Sabtu (17/2). Kogasma adalah satuan tugas untuk menyukseskan Partai Demokrat agar menang di Pemilu 2019.
SBY menunjuk putra sulungnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebagai Ketua Kogasma. ”Kepada Kogasma 2019, kami ucapkan selamat bertugas. Susun strategi pemenangan yang jitu. Rancang dan selenggarakan kampanye-kampanye pemenangan partai di seluruh wilayah Indonesia,” ucap SBY.
SBY mengingatkan agar Kogasma bisa menyusun strategi kampanye yang efektif, cerdas, dan beretika. ”Ingat, politik Partai Demokrat adalah politik yang baik. Jika kami menginginkan kekuasaan, kekuasaan itu haruslah diraih dengan cara-cara yang baik,” ujarnya.
AHY pun menjelaskan, saat ini Partai Demokrat akan belajar dari kelemahannya di tahun 2014. Menurut dia, ada tiga kelemahan Partai Demokrat yang harus dibenahi.
”Pertama, ketika itu kader kami banyak yang bermasalah sehingga jadi faktor pelemah bagi pemilih kami. Kedua, kader kami belum solid, dan kami berharap bisa mengikat seluruh kader. Ketiga, tidak ada capres dan cawapres yang dicalonkan ketika Pemilu 2014 sehingga Partai Demokrat kehilangan figur bagi pemilih kami,” tuturnya.
Pada Pemilu 2014, Partai Demokrat berhasil meraih 12.728.913 suara atau 10,19 persen dari total suara yang sah. Partai Demokrat menempati urutan ke-4 di bawah PDI-P, Partai Golkar, dan Partai Gerindra.
Padahal, lima tahun sebelumnya Partai Demokrat meraih puncak kejayaan. Pada Pemilu 2009, Partai Demokrat meraih suara terbanyak pada pemilu legislatif dengan 21.703.137 suara atau 20,85 persen dari total suara sah nasional. Kemenangan pada Pemilu 2009 disempurnakan dengan terpilihnya SBY menjadi Presiden Indonesia untuk periode kedua.
Menanggapi proyeksi perolehan suara pada 2019 nanti, AHY tidak mau terlalu ambisius memasang target. ”Banyak yang bilang, kami akan memasang target sebesar 15 persen untuk Pemilu 2019. Namun saya harus realistis. Tentunya kami tetap ingin ada peningkatan suara nantinya,” ucapnya.
Selain itu, tantangan soliditas menjadi salah satu fokus utama yang ingin dibangun oleh AHY. Interaksi langsung dengan masyarakat juga masih menjadi salah satu strategi kampanye yang akan dilakukan. ”Meskipun sekarang zamannya media sosial, informasi bisa disebar dengan cepat, tetapi untuk memenangkan hati dan pikiran rakyat tidak sesederhana itu. Perlu ada tatap muka dengan masyarakat,” tuturnya.
Rakernas PDI-P
Di tempat terpisah, Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto menyampaikan, PDI-P akan mulai membahas cawapres untuk Joko Widodo di Rapat Kerja Nasional (Rakornas) III.
”Rakornas III berlangsung di Bali pada 23-25 Februari dan akan ada pembahasan strategis mengenai Pemilu 2019,” katanya dalam konfrensi pers di Hotel Mercure, Jakarta, Sabtu (17/2).
Hasto menjelaskan, dalam pembahasan cawapres perlu mengikutsertakan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Presiden Jokowi, dan partai-partai pengusung.
Selain itu, lanjut Hasto, PDI-P akan membuka dialog dengan partai-partai baru yang lolos sebagai peserta Pemilu 2019. Empat partai politik baru, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Berkarya, Partai Garuda, dan Partai Perindo, lolos ke Pemilu 2019.
Selain menentukan cawapres untuk Jokowi, menurut Hasto, PDI-P juga akan segera memulai tahapan seleksi calon anggota legislatif. Pada proses seleksi, PDI-P akan melibatkan Himpunan Ahli Psikologi Indonesia.
”Partai akan melakukan seleksi secara terbuka. Tahapan seleksi seluruh calon anggota legislatif dilakukan dengan mempertimbangkan aspek ideologi berdasarkan Pancasila, kapabilitas, kepemimpinan, dan kemampuan untuk menjalankan fungsi legislasi anggaran pengawasan,” ujarnya. (DD05)