Pembangunan Ditawarkan ke Swasta

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk pertama kalinya menawarkan pembangunan jalan non-tol kepada badan usaha. Pembangunan diharapkan akan lebih cepat, lebih murah, dan lebih baik.

”Selama ini, pembangunan jalan dilakukan sendiri oleh pemerintah. Walaupun dengan anggaran tahun jamak, hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Kemantapan jalan juga hanya 91 persen, padahal targetnya 98 persen,” kata Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Arie Setiadi Moerwanto dalam Market Sounding Proyek Preservasi Jalan Nasional Non-tol dengan Skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha-Availability Payment di Jakarta, Selasa (27/2).

Untuk tahap awal, Kementerian PUPR menawarkan proyek pembangunan jalan di Riau sepanjang 43 kilometer dan Sumatera Selatan 30 kilometer. Konsesi ditawarkan selama 15 tahun. ”Total nilai proyek Rp 2,857 triliun. Badan usaha membangun dan merawat jalan ini, pemerintah akan membayar selama konsesi,” ujar Arie.

Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Keuangan Freddy R Saragih mengatakan, pemerintah berani memberikan proyek ini kepada badan usaha karena akan lebih murah dan cepat. ”Jika lebih mahal, lebih baik tidak usah,” kata Freddy.

Presiden Direktur PT Nusantara Infrastruktur Tbk Ramdani Basri mengatakan, badan usaha menyambut baik terobosan pemerintah ini. ”Akan lebih baik jika tawaran ini dibuka selebar-lebarnya untuk swasta, bukan ke BUMN. Dengan demikian, swasta pun bisa tumbuh besar,” katanya. (ARN)