GRESIK, KOMPAS — Presiden Joko Widodo mengakui adanya persoalan dalam aspek kedisiplinan dalam pengerjaan proyek infrastruktur. Rendahnya kedisiplinan mendorong pekerja cenderung mengabaikan prosedur standar yang seharusnya dilakukan. Dampaknya bisa menjadi serius seperti kecelakaan kerja.
”Misalnya bagi yang shift malam, maka siang hingga sore seharusnya dia istirahat. Begitu masuk malam, baru kerja lagi. Di luar negeri, pola kerja seperti itu diawasi. Di sini tidak ada pengawasan,” kata Presiden saat berada di kawasan industri terpadu Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE), Jumat (9/3) di Gresik, Jawa Timur.
Karena itu, Presiden meminta agar persoalan kedisiplinan tidak dianggap sebagai hal yang remeh. Kedisiplinan kerja harus menjadi bagian prosedur kerja yang tidak boleh dilewatkan. ”Yang namanya kedisplinan jangan menganggap enteng hal-hal seperti ini,” kata Presiden.
Selain kedisiplinan, aspek penting lain yang tidak boleh dilewatkan adalah pengawasan. Pengawasan harus dilakukan agar prosedur kerja tidak diabaikan. Presiden telah memerintahkan Komite Keselamatan Konstruksi untuk melakukan tugas pengawasan secara maksimal.
Begitupun kepada pemilik proyek, pemerintah memerintahkan membentuk manajer yang membidangi keselamatan kerja. ”Artinya di sisi internal, ada yang mengawasi, eksternal dari komite juga mengawasi. Meskipun sebenarnya kemarin itu dilakukan. Tetapi memang harus ditata lebih baik lagi,” kata Presiden.
Pernyataan Presiden ini disampaikan untuk merespons hasil investigasi ambrolnya tiang Tol Becakayu pada 20 Februari lalu. Investigasi Kompas menyebutkan adanya pengurangan penggunaan batang baja atau stress bar untuk mengikat bracket, penopang cetakan tiang.
Seharusnya ada 12 batang baja pada penopang cetakan tiang. Namun, investigasi Kompas menemukan fakta, hanya ada empat batang baja yang dipasang sebagai penopang cetakan tiang, Kompas (9/3).