OKI, Ujian Jerusalem, dan Solidaritas Negara Muslim

KOMPAS/ANDY RIZA HIDAYAT (NDY)

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan (tengah), Perdana Menteri Palestina Rami Hamdalah (kiri), dan Sekretaris Jenderal OKI Yousef Al-Othaimeen menjelaskan komunike yang dihasilkan pada Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Organisasi Kerjasana Islam di Istanbul, Turki, Sabtu (19/5) dinihari waktu setempat. Ada 31 butir kesepakatan yang dibuat pada KTT tersebut menyangkut masalah Palestina. Salah satu hal yang disepakati adalah pemberian perlindungan kepada rakyat Palestina.

Komunike Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa ke-7 OKI tersebut diumumkan Sekretaris Jenderal OKI Yousef Al-Othaimeen, Sabtu (19/5/2018) dini hari di hadapan jurnalis di Istanbul Congress Center, Istanbul, Turki. Yousef didampingi Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Perdana Menteri Palestina Rami Hamdallah.

”Hal yang paling penting dalam komunike ini adalah adanya perlindungan kepada warga Palestina di bawah PBB,” kata Othaimeen. Selain itu, pertemuan di Istanbul merupakan peneguhan sikap negara-negara anggota OKI bahwa isu Palestina merupakan masalah penting.

KTT Luar Biasa OKI itu digelar atas seruan Erdogan yang ingin mengambil peran terdepan dalam mengecam keras tindakan Israel di Gaza, Senin lalu, yang menewaskan sedikitnya 61 warga Palestina dan ratusan warga lain luka-luka. Ini merupakan aksi paling berdarah oleh militer Israel sejak Perang Gaza 2014.

Sebelum KTT dibuka, Erdogan menyebut isu yang dibahas dalam KTT Luar Biasa kali ini dengan istilah ”ujian Jerusalem”. Sambil melakukan otokritik, dia melontarkan keluhan terhadap negara-negara Muslim yang dia nilai ”keras, tidak toleran, dan tidak berhati-hati” satu sama lain, tetapi ”tak bertaji dan pengecut” terhadap musuh-musuh yang tidak dijelaskan.

”Jika harus berterus terang, dunia Islam telah gagal dalam ujian Jerusalem,” kata Erdogan.

Harus diakui, ada persoalan kekompakan di kalangan negara- negara anggota OKI. Yang paling menonjol, yaitu rivalitas antara Arab Saudi dan Iran. Riyadh— terlihat memperlunak sikap terhadap Israel seiring dengan meningkatnya pengaruh Pangeran Mohammed bin Salman—dan negara-negara mitranya khawatir pengucilan oleh AS jika bersikap terlalu keras pada Israel.

Arab Saudi dan Israel menemukan titik kepentingan sama untuk meredam Iran, yang dianggap oleh dua negara itu sebagai ancaman di kawasan. Di KTT tersebut, Arab Saudi ”hanya mengirim” delegasi yang dipimpin menteri luar negeri.

Karena itu, momentum ini seharusnya bisa memperkokoh persatuan negara-negara anggota OKI agar terbentuk solidaritas kuat menghadapi Israel. ”Jika Israel menghadapi front negara-negara Islam yang bersatu, mereka tidak akan bisa melanjutkan kejahatan mereka,” kata Presiden Iran Hassan Rouhani.

Pasukan internasional

Beberapa butir pernyataan dalam komunike itu, antara lain, berupa kecaman keras terhadap tindakan pasukan Israel pada rakyat Palestina di wilayah pendudukan, khususnya di Jalur Gaza. Para pemimpin negara-negara OKI menyerukan kepada komunitas internasional, khususnya Dewan Keamanan (DK) PBB, untuk menegakkan ketertiban internasional terkait Palestina.

Mereka juga menyerukan perlunya perlindungan dunia internasional bagi penduduk Palestina melalui pengiriman pasukan internasional. OKI juga mendesak Dewan Keamanan PBB, Majelis Umum PBB, Sekretaris Jenderal PBB, Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB, para pelapor dan Komisioner Tinggi PBB untuk HAM agar membentuk komite investigasi internasional terkait kekerasan di Gaza.

Delegasi Indonesia, yang dipimpin Wakil Presiden Jusuf Kalla, mengusulkan enam butir gagasan. Usulan ini disampaikan Jusuf Kalla saat berpidato di hadapan peserta konferensi. Hampir seluruh usulan Indonesia di pertemuan itu diterima oleh forum dan disepakati menjadi komunike bersama.

Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir menyatakan, pelibatan masyarakat internasional untuk menyelesaikan masalah di Palestina sebuah keharusan. Tanpa itu, tekanan negara-negara anggota OKI kurang kuat.

Desakan agar hasil KTT ini dibawa ke sidang Majelis Umum PBB dinilai strategis. Melalui forum itu, meski tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, veto AS yang selama ini selalu mengganjal isu Palestina di sidang-sidang DK PBB bisa dihindari.

”(Komunike) ini sebuah pencapaian positif, tetapi perlu diingat, perjuangan untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina masih belum berhasil,” kata Agus Maftuh Abegebriel, Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi, anggota delegasi RI.

(AP/AFP/REUTERS/SAM)