Stabilitas Rupiah Menjadi Prioritas

Oleh

· 3 menit baca

Perry Warjiyo dilantik menjadi Gubernur Bank Indonesia. Bagi Perry, kebijakan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah juga mesti berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

JAKARTA, KOMPASBank Indonesia mempunyai prioritas menjalankan mandat untuk memelihara stabilitas nilai tukar rupiah. Namun, bauran kebijakan untuk mencapai stabilitas nilai tukar rupiah juga harus bisa berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyatakan hal itu seusai dilantik sebagai Gubernur BI periode 2018-2023. Pelantikan dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Kamis (24/5/2018). Perry mengatakan, sebelum dilantik, dia telah menemui Presiden Joko Widodo untuk membicarakan sejumlah hal terkait upaya memperkuat koordinasi pemerintah dan BI dalam memperkuat stabilitas dan mendorong pertumbuhan.

”Presiden juga sepakat koordinasi di sektor fiskal dan moneter dapat memperkuat stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan dan mengatasi defisit transaksi berjalan,” ujarnya.

Perry menjanjikan penguatan kebijakan moneter melalui suku bunga acuan dan intervensi pasar untuk menstabilkan nilai tukar rupiah setelah anjlok hingga 4 persen sejak periode awal Januari hingga 21 Mei 2018. Instrumen moneter diprioritaskan untuk menghadapi tekanan yang disebabkan normalisasi kebijakan moneter AS dan terus naiknya imbal hasil obligasi Pemerintah AS, yang membuat modal asing keluar dari Indonesia.

Untuk menahan keluarnya modal asing, sejak awal tahun, BI sudah menghabiskan Rp 50 triliun untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN). Intervensi ini masih akan terus dilakukan untuk meredakan gejolak di pasar SBN karena tekanan modal keluar menyusul naiknya imbal hasil obligasi Pemerintah AS.

Selain instrumen kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas, Perry telah menyiapkan empat instrumen makroprudensial untuk mendorong pertumbuhan. Keempat instrumen itu ialah stimulus untuk pertumbuhan sektor perumahan, percepatan pendalaman pasar keuangan, kebijakan sistem pembayaran, serta akselerasi pengembangan industri syariah.

”Kombinasi moneter dan fiskal bisa menjaga stabilitas sekaligus mempercepat pertumbuhan di sektor riil. BI tidak akan mengabaikan potensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia,” kata Perry.

Jangka panjang

Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi berharap agar kebijakan BI dalam jangka panjang lebih mengarah ke stabilisasi rupiah. Kebijakan moneter, termasuk terkait suku bunga acuan BI, harus diprioritaskan untuk menjaga inflasi.

”Kita harus lihat bagaimana cara yang paling baik, apakah menaikkan lagi suku bunga acuan BI atau dibiarkan. Kalau BI terus melakukan intervensi, ya, cadangan devisa kita bisa habis karena sekarang ekspor kita lebih rendah dari impor,” ujarnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dalam situasi dan kondisi perekonomian saat ini, kebijakan BI harus fokus pada stabilitas. Hal ini perlu dipastikan agar tidak menimbulkan ketidakpastian di dalam negeri. ”Pemerintah akan mendukung sepenuhnya kebijakan BI dalam menjalankan fungsi bank sentral dalam menjaga stabilitas keuangan negara. Fokus bersama-sama dengan BI adalah menciptakan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan,” ujarnya.

Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Kartika Wirjoatmodjo berharap Gubernur BI mampu mengambil kebijakan jitu untuk mengatasi pelemahan rupiah dengan cepat. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso menilai saat ini diperlukan kebijakan BI yang dapat memberikan dampak positif terhadap volatilitas rupiah. BI juga dinilai perlu meminimalkan dampak normalisasi kebijakan suku bunga di AS terhadap sektor keuangan Indonesia. (DIM)

Editor:

kompascetak