Defisit!

Transaksi berjalan Indonesia defisit setidaknya sejak 2012. Pada 2017, transaksi berjalan defisit 17,528 miliar dollar AS atau 1,73 persen produk domestik bruto (PDB). Pada triwulan I-2018, defisit transaksi berjalan 5,542 miliar dollar AS atau 2,15 persen PDB.

Kondisi ini menunjukkan, kebutuhan RI terhadap dollar AS lebih besar daripada kemampuan menghasilkan dollar AS. Jika kebutuhan terhadap dollar AS semakin tinggi, sedangkan kemampuan menghasilkan dollar AS tak meningkat, maka logika paling sederhana pun berlaku. Permintaan yang melampaui suplai akan membuat harga naik. Demikian juga dengan nilai tukar.

Devisa antara lain dihasilkan melalui ekspor. Data Bank Indonesia (BI) menunjukkan, cadangan devisa RI per akhir April 2018 sebesar 124,862 miliar dollar AS.

Sementara, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor RI secara kumulatif pada Januari-April 2018 sebesar 58,74 miliar dollar AS. Nilai ekspor ini tumbuh 8,77 persen dibandingkan dengan Januari-April 2017. Adapun impor RI pada Januari-April 2018 sebesar 60,053 miliar dollar AS. Nilai ini tumbuh 23,65 persen dalam setahun.

Secara kumulatif, neraca perdagangan RI defisit 1,314 miliar dollar AS dalam empat bulan pertama pada 2018. Dengan pertumbuhan ekspor yang tak sampai sepertiga pertumbuhan impor, maka defisit bisa semakin dalam jika kondisi ini berlangsung terus-menerus. Padahal, impor berarti melepas dollar AS ke luar negeri, sedangkan ekspor memasukkan dollar AS ke dalam negeri. Dengan kata lain, defisit yang membesar akan berdampak pada kehilangan dollar AS yang semakin besar pula.

Menurut data BI, perusahaan yang produknya diekspor ke luar negeri tetap rajin memasok dollar AS ke pasar valas. Akan tetapi, kebutuhan dollar AS terus meningkat, sehingga nilai tukar rupiah pun tertekan. Ini penjelasan sederhananya.

Namun, ada faktor lain yang tak bisa diabaikan, yakni kondisi global. Dengan daya tarik imbal hasil obligasi AS yang meningkat, maka investor akan memburu obligasi tersebut.

Bagi Indonesia, upaya meningkatkan ekspor bukannya tak dilakukan. Di sektor otomotif, misalnya, ekspor berupa kendaraan utuh dan komponen terus didorong. Pada 2017, RI mengekspor 231.000 unit kendaraan roda empat utuh atau meningkat 20 persen dibandingkan dengan 2016. Adapun komponen yang diekspor pada 2017 sebanyak 81 juta unit atau meningkat 1.200 persen dalam setahun. Sepeda motor tak mau kalah, dengan 424.000 unit yang diekspor pada 2017 atau tumbuh 52 persen dalam setahun.

Sektor makanan dan minuman juga membukukan ekspor 11,5 miliar dollar AS pada 2017. Meskipun pada tahun yang sama sektor ini mengimpor 9,88 miliar dollar AS, masih ada selisih nilai yang menciptakan surplus. Akan tetapi, ekspor pangan olahan masih sangat kecil.

Sementara, industri mebel yang di dunia tumbuh 8-10 persen, justru makin terpuruk di Indonesia. Ekspor mebel RI yang pada 2013 bisa mencapai 3 miliar dollar AS, pada 2017 anjlok nyaris setengahnya menjadi 1,8 miliar dollar AS.

Secara teori, untuk mendorong penguatan nilai tukar secara berkelanjutan, defisit transaksi berjalan mesti ditekan. Ekspor berkelanjutan juga mesti ditingkatkan. Akan tetapi, bagi RI, langkah ini juga cukup dilematis. Sebab, upaya meningkatkan ekspor akan berimplikasi pada peningkatan sebagian impor.

Menurut data yang dirilis BPS, sebagian besar impor RI atau sekitar 74,58 persen pada periode Januari-April 2018 berupa bahan baku dan bahan penolong. Adapun sisanya, sekitar 16,34 persen berupa barang modal dan 9,08 persen berupa barang konsumsi.

Rencana menekan impor bahan baku dan bahan penolong melalui substitusi impor belum berhasil sepenuhnya. Dari tahun ke tahun, kisaran persentase bahan baku dan bahan penolong yang diimpor masih sama.

Jika berniat mendorong ekspor dan menekan impor secara bersamaan, berbagai persoalan yang terkait dengan kondisi itu mesti diselesaikan lebih dulu. Termasuk menuntaskan rencana substitusi impor. Bahan baku dan bahan penolong yang tersedia di dalam negeri akan menurunkan besaran nilai impor. Jika impor bisa dikurangi, maka kaitan paling sederhana, yakni kebutuhan dollar AS untuk membayar impor juga bisa ditekan.