Kampus Berperan Tangkal Radikalisme

Kompas

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo

BANDAR LAMPUNG, KOMPAS — Perguruan tinggi diharapkan dapat berperan dalam upaya menangkal penyebaran paham radikal. Sivitas akademika diminta berperan mengawasi kelompok yang terindikasi menyebarkan paham radikal di lingkungannya.

“Tantangan bangsa yang paling berat adalah radikalisme dan terorisme. Saat ini, hampir seluruh provinsi ada kelompok maupun perorangan yang telah terpapar paham radikal,” kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam acara seminar bertajuk “Pancasila, Kebhinekaan, dan Toleransi” di Universitas Lampung, Selasa (05/06/2018).

Acara tersebut dihadiri sekitar 500 mahasiswa dari berbagai fakultas di Universitas Lampung. Dalam acara itu, sivitas akademika Univeristas Lampung juga mendeklarasikan petisi sebagai kampus anti radikalisme.

Saat ini, kata dia, radikalisme telah merasuk ke semua lini masyarakat, termasuk kaum terdidik di lingkungan kampus. Tjahjo menyayangkan ada guru besar yang berani menyatakan ingin mengubah Pancasila sebagai ideologi negara.

Tjahjo menegaskan, data orang-orang yang terindikasi ini sudah dipegang oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan aparat kepolisian. Namun, kelompok yang telah terpapar paham radikal itu menyebar ke semua kelompok masyarat. Untuk itu, semua kalangan masyarakat, termasuk dosen dan mahasiswa harus mengawasi kelompok yang terindikasi menyebarkan paham radikal di lingkungan sekitar.

“Tugas kita adalah menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mari, kita harus berani menentukan sikap siapa kawan dan siapa lawan pada siapa pun yang berniat mengubah Pancasila dan merusak NKRI,” katanya.

Tugas untuk menjaga NKRI tersebut, kata Tjahjo, bukan hanya tugas pemerintah, aparat kepolisian, dan TNI. Namun, hal itu juga menjadi tugas seluruh elemen masyarakat yang menjadi warga negara Indonesia. Polri membutuhkan dukungan masyarakat dalam memberantas terorisme.

Dia mengatakan, perlu kerjasama semua pihak untuk menangkal penyebaran paham radikal di masyarakat. Pemerintah juga berupaya melakukan pembinaan hingga ke lingkungan desa. Tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat diminta segera melapor jika ada kelompok yang terindikasi menyebarkan radikalisme.

Saat ini, strategi penyebaran paham radikal dilakukan melalui berbagai cara, antara lain lewat komunikasi langsung. Strategi lain adalah melalui perkawinan, kegiatan perkumpulan, penerbitan buku, serta ajakan lewat media sosial. Hal itu menyebabkan pemuda yang sehari-hari mengakses internet rentan terpapar paham radikal.

Dia menambahkan, banyak tantangan yang lebih nyata yang harus segera diatasi. Tantangan bangsa yang dimaksud antara lain masih tingginya angka kemiskinan, penyalahgunaan narkoba, dan korupsi.

Saat ini, kata dia, pemerintah terus membangun infrastruktur ke pelosok Indonesia sebagai upaya konkret pemerintah dalam mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dia juga meminta agar generasi muda fokus memikirkan masa depan agar Indonesia dapat bersaing di tingkat dunia.

Rektor Universitas Lampung Hasriadi Mat Akin mengatakan, pihaknya berkomitmen menangkal paham radikalisme di lingkungan kampus. Menurut dia, selama ini, pihaknya ikut memperkuat nilai-nilai Pancasila melalui kurikulum pendidikan.

Banten tetap wapada

Sementara itu,  kampus-kampus di Banten diklaim belum disusupi pelaku radikalisme. Meski demikian, para pimpinan perguruan tinggi diminta kian mewaspadai paham tersebut. Mereka diharapkan melakukan berbagai langkah untuk mencegah masuknya radikalisme.

KOMPAS/DWI BAYU RADIUS

Gubernur Banten Wahidin Halim

Gubernur Banten Wahidin Halim di Serang, Banten, Selasa (5/6), mengatakan, pihaknya kerap bertemu dengan para rektor. Mereka diminta melakukan berbagai upaya untuk mengatasi radikalisme.

“Indikasi kampus yang terpapar radikalisme di Banten belum ditemukan. Sosialisasi mengenai bahaya radikalisme juga sudah dilakukan di kampus-kampus,” ujarnya. Sosialisasi itu dilakukan untuk membangun kesepakatan dengan tujuan meminimalkan radikalisme.

Sosialisasi itu dilaksanakan mulai Mei 2018. Wahidin mengatakan, pihaknya akan mengadakan rapat pada pekan ini agar sosialisasi lawan radikalisme tersebut dilanjutkan. “Kami menginformasikan kepada masyarakat mengenai upaya untuk mencegah radikalisme,” ujarnya.

Pejabat Sementara Bupati Lebak Ino S Rawita mengatakan, belum menerima informasi mengenai perguruan tinggi di Kabupaten Lebak yang sudah dimasuki radikalisme.

“Hingga saat ini, belum ada laporan dari Polres Lebak soal kampus yang terpapar radikalisme,” ujarnya. Ino mengatakan, berdasarkan rapat-rapat yang diselenggarakan dengan para pimpinan perguruan tinggi di Lebak, kondisi juga dianggap masih aman.

“Mahasiswa boleh berorasi tapi tidak menyebabkan mereka bertentangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ucapnya. Menurut Ino, perguruan tinggi di Kabupaten Lebak sedikit sehingga mudah dipantau. Para pimpinan perguruan tinggi diminta memantau aktivitas mahasiswanya.

“Kerja sama beberapa perguruan tinggi di Kabupaten Lebak dengan Majelis Ulama Indonesia juga sangat erat,” ujarnya.(VIO/BAY)