JAKARTA, KOMPAS — Organisasi masyarakat bernuansa Islam didorong untuk terus memperbaiki kualitas manajemen dan transparansi kebijakan, termasuk transparansi keuangan, yang diambil. Perbaikan kualitas manajemen hingga transparansi pengambilan kebijakan serta penggunaan keuangan diyakini akan mendorong kemampuan ormas Islam melayani umat lebih baik lagi.
Harapan itu disampaikan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia KH Ma’ruf Amin dan Sekretaris Jenderal MUI KH Anwar Abbas disela-sela penerimaan sertifikat ISO 2001:2015 bagi lembaga keagamaan ini di Jakarta, Jumat (8/6/2018).
Ma’ruf mengatakan, selama ini Organisasi Islam banyak dikenal enggan menerapkan manajemen modern. Nilai-nilai tradisional lebih dikedepankan. Meski banyak kalangan menilai tradisionalitas itu perlu, menurut Ma’ruf, sebagai organisasi yang melayani umat Islam seluruh Nusantara, MUI ingin menjadi Organisasi dengan manajemen modern dan bekerja dengan standar manajemen internasional.
“Banyak ormas Islam memiliki tampilan yang baik. Namun, tampilan itu seringkali tidak dibarengi dengan manajemen back-office yang buruk. Kami ingin menghapus tampilan itu dan tampil di depan mengubah itu semua,” kata dia.
Lebih lanjut dia mengatakan, dalam kapasitasnya sebagai lembaga yang melayani kepentingan umat, MUI ingin bekerja sesuai dengan standar manajemen organisasi internasional. Akuntabilitas dalam berbagai bidang pekerjaan hingga pengambilan keputusan menjadi salah satu hal yang ingin ditunjukkan oleh MUI. Termasuk dalam hal transparansi keuangan.
“Kami ingin memberi contoh, teladan bagi ormas-ormas Islam lainnya. Bekerja secara akuntabel dan transparan. Sebagai lembaga dengan tugas yang luas dan berat, melayani umat dan menjadi mitra dari pemerintah. Kedua hal ini akan memberi nilai tambah bagi lembaga ini,” kata dia.
Jimly Asshiddiqie, mantan hakim konstitusi, dalam kesempatan itu menyatakan, organisasi modern tidak hanya mengandalkan jumlah massa yang banyak sebagai kekuatannya. Manajemen modern juga harus diterapkan untuk mengatur dan melayani umat yang banyak tersebut. Dirinya mendorong organisasi masyarakat Islam untuk memperbaiki manajemen tradisional dan beralih ke manajemen modern.
Sekjen MUI Anwar Abbas mengakui Selama ini pelayanan mereka terhadap umat tidak maksimal karena mereka masih menggunakan manajemen yang tradisional. Dalam hal surat menyurat, misalnya, mereka seringkali mendapat keluhan lamanya mendapatkan surat balasan dari MUI atas sebuah persoalan. “Banyak orang yang kecewa terhadap pelayanan kami,” kata dia.
Sejak beberapa tahun terakhir mereka mulai berupaya untuk memperbarui diri dengan membangun sistem manajerial modern, termasuk dalam hal pertanggungjawaban penggunaan keuangan yang mereka kelola. “Kami harapkan kini semuanya menjadi lebih tertata. Semua ada pertanggungjawabannya, termasuk masalah penggunaan dana,” kata dia.
Perubahan ini diharapkan oleh Ma’ruf dan Anwar bisa ditularkan ke ormas-ormas Islam lainnya. Apalagi yang mereka layani adalah untuk kepentingan umat.
Program deradikalisasi
Pada saat yang sama, Ma’ruf menyatakan akan mengaktifkan kembali lembaga di internal MUI untuk membantu program deradikalisasi yang saat ini makin merebak di Indonesia. Setelah sempat tidak aktif, lembaga ini akan diaktifkan kembali sebagai sebuah badan khusus.
“Kami ingin membantu pemerintah membangun kedamaian. Karena kehidupan yang maslahat itu bisa tercipta bila ada Keamanan dan perdamaian di dalamnya,” kata Ma’ruf.
Anwar menyatakan, selama ini unit khusus di MUI yang ikut membantu program deradikalisasi adalah unit yang bersifat Adhoc atau temporer. Kini, dengan kondisi kebangsaan sekarang, unit adhoc tersebut akan dijadikan badan khusus yang bersifat tetap.
Lembaga tersebut nantinya akan bekerja sama dengan lembaga-lembaga miliki pemerintah untuk membantu menangai deradikalisasi di hulu, sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh lembaga ini.