Benahi Total Pelayaran Toba

KOMPAS/PRIYOMBODO

Warga melihat daftar nama penumpang KM Sinar Bangun yang tenggelam di Pelabuhan Tigaras, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Kamis (21/6/2018). Hingga hari keempat setelah tenggelamnya KM Sinar Bangun di perairan Danau Toba, diperoleh data 19 orang selamat, 3 orang meninggal, serta 184 orang hilang.

SAMOSIR, Kompas Pelayaran di Danau Toba mendesak dibenahi. Alasannya, selama ini manajemen pelayaran dijalankan secara tradisional, seperti tidak menyediakan tiket, tidak ada perhitungan beban, tidak ada fasilitas keselamatan, dan tidak ada uji kelaikan kapal. Kondisi ini berbanding terbalik dengan narasi pengembangan wisata Toba menjadi destinasi wisata unggulan.

Direktur Caritas Pembangunan Sosial Ekonomi Keuskupan Agung Medan Markus Manurung OFM Cap, Kamis (21/6/2018), mengatakan, puluhan tahun pelayaran rakyat di Danau Toba dilakukan secara tradisional. Seolah berapa pun jumlah penumpang dan barang bisa masuk ke kapal. Di tengah perjalanan, baru penumpang ditarik ongkos.

”Jadi, tidak ada prosedur standar operasi kelayakan dan pelayanan kapal. Penumpang tidak tahu batasan orang dan barang yang diangkut, nakhoda bisa pakai celana pendek, bahkan bertelanjang dada, orang bisa merokok sembarangan, semua tidak diatur,” kata Markus.

Kondisi itu tak menjadi masalah saat sepi penumpang, tidak sampai 10 orang. Namun, saat hari raya, pesta adat, atau masa libur, penumpang membeludak, hal itu menjadi masalah, seperti kasus kecelakaan Kapal Sinar Bangun, Senin lalu. Kapal berukuran 35 GT itu mengangkut lebih dari 200 penumpang dan puluhan sepeda motor.

Markus mengatakan, kecelakaan itu menjadi kampanye negatif bagi pariwisata di Danau Toba. Kecelakaan berbanding terbalik dengan narasi pemerintah untuk membangun Toba.

”Harus ada pembenahan administrasi dan sistem keselamatan yang menyeluruh. Kecelakaan ini menjadi momentum untuk memperbaiki pelayaran Toba,” kata Markus.

Sertifikasi kelaikan

Anggota Komisi III DPRD Samosir dari Fraksi PDI-P, Megianto Sinaga, mengaku telah berkali-kali mengusulkan pembangunan dok kapal di Toba. Usulan dilakukan ke provinsi dan Kementerian Perhubungan karena anggaran dan sumber daya manusia Pemkab Samosir terbatas.

Selain memperbaiki dok kapal yang rusak, juga perlu menerbitkan sertifikasi kelaikan kapal yang dilakukan setahun sekali. ”Selama ini tak ada pihak yang mengeluarkan sertifikat kelaikan kapal. Kapal yang rusak diperbaiki sendiri oleh pemiliknya di dermaga,” ujar Megianto.

Samosir, kata Megianto, memiliki sekitar 30 dermaga. Tiga di antaranya dermaga feri yang dikelola Kemenhub. Selain itu ada 8 dermaga Pemkab Samsosir, 8 dermaga kecamatan, dan 3 dermaga melayani pelayaran antarkabupaten. Selebihnya adalah dermaga pelayaran rakyat.

Sejauh ini hanya kapal feri yang memberikan tiket pada penumpang. Kapal rakyat sama sekali tak ada tiket. Jumlah kapal rakyat yang melayani pelayaran diperkirakan mencapai 100 kapal dengan ukuran di atas 7 GT.

Sejauh ini, Pemkab Samosir memberi bantuan pembangunan dermaga-dermaga rakyat itu, tetapi selalu terkendala kepemilikan tanah sehingga Pemkab Samosir tak melakukan pengawasan pada dermaga-dermaga itu.

Bupati Samosir Rapidin Simbolon mengakui pengoperasian dan pengawasan pelayaran di Danau Toba tak berjalan dengan baik. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 58 Tahun 2007 tentang perubahan atas Keputusan Menhub Nomor 73 Tahun 2004, pemkab mengatur penyelenggaraan angkutan sungai dan danau bagi kapal di bawah 7 GT. Sementara pemprov mengatur kapal di atas 7 GT.

”Saya sudah berbicara dengan pelaksana harian Gubernur Sumut agar ke depan penyelenggaraan angkutan danau dapat dibenahi total dan menyeluruh. Samosir menjadi salah satu destinasi yang banyak diminati wisatawan. Karena itu, ke depan, pengelolaannya akan terus diperbaiki,” kata Rapidin.

Rapidin mengakui, selama ini, koordinasi antara Pemkab Samosir dan Pemprov Sumut tak berjalan mulus. Salah satunya karena unit pelaksana teknis daerah tak jalan. Ke depan, pengaturan dilakukan di jalur Simanindo-Simalungun juga pelayaran feri dari Pelabuhan Tomok.

Ketua Tim Pusat Krisis Kementerian Pariwisata Guntur Sakti mengatakan, Kemenhub menghentikan sementara pengoperasian kapal rakyat untuk diaudit. ”Atas hal ini pariwisata di Toba memang terdampak, tetapi semua pihak, termasuk wisatawan yang akan ke Danau Toba, juga sangat memahami situasi atas musibah ini,” kata Guntur.

Tahun 2017, sekitar 300.000 wisatawan berkunjung ke Danau Toba. Bandara Silangit juga setiap hari didarati 10 penerbangan domestik dan satu penerbangan internasional.