Pembiayaan Pemerintah Dorong Penyaluran KPR

KOMPAS/NORBERTUS ARYA DWIANGGA MARTIAR

Jajaran direksi Bank Tabungan Negara dalam paparan kinerja semester I-2018, Rabu (18/7/2018), di Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS – PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk menargetkan penyaluran kredit pemilikan rumah atau KPR tumbuh di atas 20 persen hingga akhir tahun ini. Selain relaksasi rasio pinjaman terhadap aset, faktor pendorong lainnya adalah penyaluran KPR baik melalui subsidi selisih bunga dan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP.

“Program sejuta rumah tidak hanya berupa KPR subsidi, tapi juga KPR nonsubsidi. Tahun ini BTN menargetkan menyalurkan KPR subsidi 600.000 unit dan KPR nonsubsidi 150.000 unit. Pada semester I kami konsentrasi menyalurkan KPR subsidi selisih bunga, sementara nanti di semester II kami juga menyalurkan FLPP sehingga akan menjadi percepatan,” kata Direktur Utama BTN Maryono, dalam paparan semester I-2018, Rabu (18/7/2018), di Jakarta.

Kredit perumahan memang menjadi penopang kinerja BTN. Hingga semester I-2018, kredit yang disalurkan BTN mencapai Rp 211,35 triliun atau tumbuh 19,14 persen. Pendorong utamanya adalah kredit perumahan yang tumbuh 19,76 persen atau menjadi Rp 191,3 triliun. Dari jumlah itu, porsi KPR baik subsidi maupun nonsubsidi lebih dari 73,5 persen.

Lebih rinci, penyaluran KPR subsidi tumbuh lebih tinggi dibanding KPR nonsubsidi. Penyaluran KPR subsidi tumbuh 30,26 persen, sementara KPR nonsubsidi tumbuh 13,4 persen. Dalam konteks Program Satu Juta Rumah, per Juni 2018, BTN telah menyalurkan KPR untuk 423.303 unit rumah baik KPR subsidi maupun nonsubsidi. Dari jumlah tersebut, 307.360 unit berupa kredit konstruksi. Sementara, khusus untuk KPR subsidi, BTN telah menyalurkan untuk 297.044 unit rumah.

Menurut Maryono, BTN tidak mengubah target penyaluran KPR tahun ini antara 22-24 persen. Sebab, meskipun di satu sisi Bank Indonesia menaikkan BI 7-Days Reverse Repo Rate, namun di sisi lain BI juga merelaksasi rasio pinjaman terhadap aset.

KOMPAS/NORBERTUS ARYA DWIANGGA MARTIAR

Direktur Utama Bank Tabungan Negara, Maryono.

“Diharapkan relaksasi ini bisa menjadi penyeimbang dan berdampak pada ekspansi KPR nonsubsidi. Makanya BTN makanya tidak mengubah target,” ujar Maryono.

Untuk KPR subsidi, lanjut Maryono, hingga akhir Juni, BTN menyalurkan KPR subsidi yang dibiayai dengan skema subsidi selisih bunga. Untuk paruh kedua tahun ini, BTN berencana untuk menyalurkan KPR yang dibiayai dengan skema FLPP.

Direktur BTN Budi Satria menambahkan, pada awal tahun ini, penyaluran KPR subsidi mengalami pelambatan karena disesuaikan dengan peraturan pemerintah yang baru. Peraturan tersebut terkait spesifikasi bangunan untuk rumah subsidi. Pembahasan berakhir pada Maret sehingga pengembang baru bisa mulai membangun pada April.

“Setelah ini kami akan ikut skema FLPP, maka penyaluran KPR subsidi akan cepat. Tidak ada perubahan peraturan bagi masyarakat, tapi lebih ke pengembang dengan adanya sertifikasi pengembang dan penyediaan pengawas. Itu saja,” kata Budi.

Secara terpisah, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan, pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menyetujui permohonan BTN untuk kembali menyalurkan KPR subsidi dengan skema FLPP. Kini, hanya tinggal menunggu proses administratif berupa perjanjian kerja sama operasional antara BTN dengan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP).