Soal Korupsi SDA, Walhi Beri Rekomendasi

Kompas/Alif Ichwan

Two staffers from the Corruption Eradication Commission (KPK) show banknotes confiscated during the arrest of graft suspects in Central Lampung, at a press conference at the KPK building in Jakarta on Thursday night. The KPK named three graft suspects and confiscated Rp 1 billion related to a bribery case allegedly involving a local councilor and PT SMI for an infrastructure development project.

JAKARTA, KOMPAS-Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi, Kamis (2/8/2018), mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, guna menyampaikan rekomendasi penanganan korupsi di sektor sumber daya alam.

Menjelang Pemilu 2019, Walhi menemukan indikasi tingginya permainan pemberian izin dan praktik korupsi di sejumlah daerah, yang diduga untuk membiayai Pemilu 2019.

”Dari hasil kajian kami, satu tahun jelang pemilu dan satu tahun sesudah pemilu, proses perizinan banyak diberikan. Di level kabupaten, biasanya perizinan terkait sawit karena pertambangan sudah ditarik izinnya di tingkat gubernur. Inilah pintu masuk korupsi, yang kami sampaikan kepada pimpinan KPK,” ujar Direktur Eksekutif Walhi Nur Hidayati.

Walhi juga memberikan catatan atas sejumlah langkah KPK, di antaranya mendorong KPK agar menghitung kerugian negara dari kerusakan lingkungan akibat korupsi pada perizinan.