Efek Biodiesel pada 2019

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah mendorong pemanfaatan biodiesel sebagai bahan bakar nabati. Mulai 1 September 2018, mandatori B20 atau pencampuran 20 persen biodiesel ke dalam satu liter solar diberlakukan. B20 dinilai sebagai salah satu upaya substitusi impor minyak. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, yang dikutip Kompas, Minggu (5/8/2018), neraca perdagangan minyak dan gas defisit sepanjang 2017. Pada Januari-Juni 2018, neraca perdagangan migas defisit 5,4 miliar dollar AS,Meski demikian, menurut Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, mandatori B20 belum bisa memperbaiki neraca perdagangan dalam jangka pendek. Perbaikan neraca perdagangan paling cepat pada tahun depan. "Kalau total neraca perdagangan tahun 2018 mungkin belum. Migas juga belum karena defisit dalam enam bulan sudah 5,4 miliar dollar AS, tidak mungkin dapat segitu hingga akhir tahun," kata Damin. Darmin menambahkan, program B20 bisa menghemat devisa hingga akhir tahun. Namun, penerapannya menunggu peraturan presiden dan peraturan menteri ESDM. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Rida Mulyana mengatakan, penghematan devisa dari penerapan B20 sekitar 3,4 miliar dollar AS. Pemanfaatan B20 diperkirakan menghemat 4 juta kiloliter (kl) solar impor hingga akhir 2018. "Jika pertumbuhan ekonomi terus membaik, penghematan impor bisa 6,2 juta kl pada 2019," kata Rida. Ketua Harian Asosiasi Produsen Biodiesel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan mendukung kebijakan perluasan penggunaan B20. Aprobi siap bekerja sama dan memastikan pasokan dalam negeri dan ekspor terjaga. Saat ini ada 21 perusahaan produsen biodiesel di Indonesia. Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Yohannes Nangoi mengatakan, pelaku industri otomotif tak mempermasalahkan B20. "Cuma ada kuncinya. Biosolar itu campuran antara minyak kelapa sawit dan solar. Jadi, solarnya harus bagus, itu yang kami minta, harus euro 2," kata Yohannes. Siap dikembangkanPengajar pada Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi Universitas Trisakti, Jakarta, Pri Agung Rakhmanto, mengatakan, biodiesel adalah jenis bahan bakar nabati yang paling siap dikembangkan. Namun, ada catatan terkait kewajiban pencampuran biodiesel ke dalam solar, antara lain kemampuan fiskal pemerintah menyubsidi selisih harga solar dengan harga biodiesel. "Selain itu, apakah isu-isu teknis terkait pemakaian biodiesel pada mesin kendaraan sudah benar-benar teratasi? Jangan sampai kebijakan ini justru membebani sektor lain," ujarnya. Menurut Pri Agung, kebijakan pencampuran biodiesel muncul karena ketidakmampuan RI memperbaiki sektor hulu migas yang produksinya merosot. Sementara sektor hilir lambat meningkatkan kapasitas kilang. PT Adaro Energy Tbk, salah satu perusahaan swasta yang menerapkan pencampuran biodiesel dalam solar sejak 2015, mengaku tak menemui kendala pada mesin kendaraan tambang. Menurut Head of Corporate Communication Adaro Energy Febriati Nadira, ada 1.500 alat operasi tambang Adaro yang menggunakan campuran biodiesel 10-15 persen. Pasokan biodiesel didapat dari PT Pertamina. "Alokasi biodiesel tahun ini untuk Adaro sebanyak 637 juta liter atau sekitar 2,5 juta liter setiap hari," kata Nadira. Berdasarkan data Kementerian ESDM, serapan biodiesel pada 2014 sebanyak 3,32 juta kl yang berkurang menjadi 1,62 juta kl pada 2015. Realisasi serapan 2017 sebanyak 3,23 juta kl dan target tahun ini 5,7 juta kl. (APO/KRN/CAS)