Mencermati Dinamika Pilpres 2019

Pendaftaran pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang hendak berkontestasi dalam Pemilu 2019 akan ditutup pada 10 Agustus 2018. Hingga empat hari menjelang batas akhir pendaftaran tersebut, partai politik masih gencar menjalin komunikasi dan koalisi. Publik kembali disuguhi suasana politik yang dinamis. Sepanjang proses penentuan pasangan capres dan cawapres ini, publik menilai arah gerakan koalisi parpol cenderung lebih banyak mengedepankan kepentingan elite politik. Mayoritas publik mengikuti perkembangan dinamika politik nasional melalui media massa dan media sosial. Berdasarkan hasil jajak pendapat Litbang Kompas, sekitar 80 persen responden mengaku memantau pemberitaan terkait perkembangan koalisi parpol melalui pemberitaan media. Empat dari 10 responden mengaku rutin mengikuti pemberitaan terkait kontestasi politik nasional yang kini tengah berlangsung. Pemberitaan terkait koalisi parpol dalam rangka pencalonan capres-cawapres diakses oleh mayoritas publik dari media massa, baik koran, televisi, radio, maupun portal berita online. Sementara 19 persen lainnya mengikuti perkembangan lewat media sosial. Di tengah dinamika politik yang berlangsung, sebagian besar publik mengaku lebih banyak mempertimbangkan latar belakang figur dalam memilih capres atau cawapres. Latar belakang figur itu antara lain terkait rekam jejak prestasi, agama, kemapanan ekonomi, dan tingkat pendidikan pasangan calon (paslon) yang ikut kontestasi.Koalisi parpol Becermin pada hasil Pemilu 2014, kinerja mesin parpol tidak serta-merta menjadi penentu utama dalam memenangi kontestasi politik. Banyak faktor lain yang juga berpengaruh, seperti latar belakang figur paslon yang diusung.Pada Pilpres 2014, pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla didukung oleh koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Hanura. Sementara pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa diusung koalisi Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Bulan Bintang (PBB). Namun, peta koalisi berubah pasca-Pemilu 2014. Tiga partai yang sebelumnya mendukung Prabowo merapat ke koalisi parpol pendukung pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Ketiga partai tersebut adalah PPP, Partai Golkar, dan PAN. Sementara koalisi parpol oposisi yang tetap bertahan adalah Partai Gerindra dan PKS. Sedangkan Partai Demokrat memilih tidak secara tegas memosisikan diri dalam salah satu dari dua koalisi parpol tersebut. Sementara itu, menyambut Pemilu 2019, enam parpol pemilik kursi di DPR telah menyatakan mendukung Jokowi. Parpol itu adalah PDI-P, Partai Golkar, PKB, PPP, Partai Nasdem, dan Hanura.Sementara itu, Partai Gerindra dan Partai Demokrat telah mendeklarasikan dukungannya untuk Prabowo. Sedangkan PAN dan PKS belum secara tegas mendeklarasikan arah dukungan mereka. Sejumlah parpol peserta Pemilu 2019 yang saat ini tidak memiliki kursi di DPR juga terbagi dalam sejumlah sikap. Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) telah menyatakan dukungannya kepada Jokowi. Sementara Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Berkarya, dan Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) hingga saat ini belum menunjukkan arah dukungannya secara jelas.Publik menilai dua koalisi yang terbangun hingga saat ini sudah efektif. Lebih dari separuh responden mengamini keberadaan dua koalisi sudah cukup efektif untuk menghasilkan pemilihan presiden yang berkualitas pada 2019. Sebagian besar publik menunjukkan sikap terbuka dengan terbentuknya dua koalisi besar yang masing-masing mengusung Jokowi dan Prabowo. Publik memandang dinamika koalisi parpol yang berlangsung cenderung bersifat pragmatis. Peta koalisi parpol yang terbentuk cenderung lebih didominasi kepentingan elite parpol. Sebagian publik menilai elite parpol memanfaatkan pemilu untuk mendapatkan tiket masuk ke koalisi dan kemudian memperoleh posisi pasca-pemilu. Latar belakang sosokLatar belakang figur menjadi pertimbangan utama publik dalam menentukan capres-cawapres yang akan dipilih. Berdasarkan hasil jajak pendapat ini, hanya 8,5 persen responden yang menyatakan kedekatan pilihan dengan parpol pendukung menjadi pertimbangan dalam memilih capres-cawapres. Sejumlah aspek terkait latar belakang sosok capres-cawapres yang menjadi bahan pertimbangan publik antara lain rekam jejak atau prestasi, agama, tingkat pendidikan, status sosial ekonomi, kepribadian, penampilan fisik, latar belakang suku, dan jenis kelamin.Rekam jejak/prestasi dari capres paling banyak dipertimbangkan, yakni 37 persen responden. Kondisi ini membuat nama-nama lama cenderung masih sangat kuat beredar karena merupakan tokoh-tokoh senior serta pernah memiliki jabatan tertentu, baik memimpin partai, wilayah, maupun organisasi.Latar belakang agama masih menjadi hal yang cukup menentukan arah pilihan publik. Sedikitnya 17 persen responden dalam jajak pendapat ini memandang latar belakang agama menjadi faktor penting saat mengambil keputusan dalam memilih pemimpin.Sementara itu, tak kurang dari 15 persen responden menilai kemapanan capres dan cawapres dalam hal ekonomi juga cukup penting. Latar belakang kemapanan ekonomi diyakini akan mampu membuat capres fokus melaksanakan tugasnya bagi negara. Selain itu, hal lain yang dianggap penting adalah latar belakang pendidikan dari sosok capres. Sekitar 10 persen responden menilai tingkat pendidikan akan sangat memengaruhi dalam menentukan kebijakan serta keputusan terkait kepentingan nasional mengingat tantangan yang semakin berat pada masa mendatang. Pemilu tidak saja bicara soal kekuasaan yang harus diperoleh dengan memilih sosok yang mumpuni, tetapi terlebih tentang persoalan-persoalan bangsa yang harus diselesaikan. Empat dari 10 responden menilai persoalan ekonomi masih akan sangat mendominasi. Selain itu, persoalan korupsi, politik/hukum dan keamanan, serta pendidikan juga dinilai masih akan tinggi. Oleh karena itu, parpol bersama sosok capres dan cawapres tidak boleh berhenti pada koalisi demi kepentingan kursi. Akan tetapi, juga harus mempromosikan gagasan dan program strategis untuk menghadapi masalah ke depan demi Indonesia yang lebih baik.(SUSANTI AGUSTINA S/LITBANG KOMPAS)