Komitmen yang disampaikan saat penentuan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta, Jumat (21/09/2018) malam itu disambut tepuk tangan hadirin yang hadir. Dalam rapat pleno terbuka penentuan nomor urut itu, pasangan Jokowi-Ma’ruf mendapat nomor urut 01, sedangkan Prabowo-Sandiaga mendapat nomor urut 02. Penentuan nomor urut dengan diberi angka nol itu merupakan kesepakatan bersama untuk menghindari kerancuan dengan nomor urut partai politik peserta Pemilu 2019.
Setelah pengambilan nomor urut rampung, masing-masing pasangan calon menyampaikan pidato. Pasangan Jokowi-Ma’ruf diberi kesempatan pertama.
Jokowi mengajak semua komponen bangsa menjadikan pemilihan presiden (pilpres) untuk memberi pendidikan politik kepada masyarakat guna mematangkan demokrasi. Dengan dasar ini, ia mengajak kontestasi diarahkan pada adu program, gagasan, ide, dan rekam jejak.
“Saya mengajak semua menjauhkan diri dari saling memfitnah dan saling menghina, saling menjelekkan sebab itu tidak sesuai dengan etika dan nilai keindonesiaan. Jangan sampai karena kontestasi politik silaturahim di antara kita menjadi tidak baik,” katanya.
Dalam pidatonya, Prabowo juga mengutarakan pesan yang relatif sama. Dia meminta rakyat Indonesia menjalani Pemilu 2019 dengan sejuk, damai, dan dilandasi semangat kekeluargaan untuk mencari hal yang terbaik bagi bangsa. Menurut Prabowo, kontestasi pemilu bukan ajang untuk mencari kesalahan dan kekurangan masing-masing pihak.
“Kita semua satu keluarga besar NKRI. Karena itu kita harus menyikapi semua persoalan bangsa sebagai persoalan keluarga besar kita. Saya berharap semua pihak selalu bersikap tenang, tidak emosional, dan menahan diri. Mari songsong proses demokrasi ini dengan baik dan tenang,” tutur Prabowo.
Di tingkat tim kampanye masing-masing pasangan calon, komitmen tersebut juga akan diterjemahkan dalam bentuk strategi berkampanye.
Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Sandiaga, Djoko Santoso, mengatakan, pihaknya akan mengarahkan dan mengonsolidasikan semua tim sukses agar tetap menjamin pemilu aman dan menjaga demokrasi. “Semangat itu akan kami break down semua besok (hari ini) kepada semua timses untuk jadi perhatian karena yang namanya kompetisi pemilu itu rebutan hati dan pikiran rakyat, bukan saling menjatuhkan,” ujarnya.
Ia juga akan tegas kepada kader parpol yang tidak taat pada semangat itu. “Ada sanksi, ya ditegur. Kalau sudah tiga kali ya kena sanksi,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf, Abdul Kadir Karding menuturkan, tim Jokowi-Ma\'ruf di tingkat operasional harus berkampanye dengan cara yang benar, sopan, serta menyebarkan konten di media sosial dengan santun serta yang bisa membangun suasana sejuk dan damai.
Kampanye damai
Pada hari Minggu (23/09/2018) esok hari, Pemilu 2019 akan memasuki masa kampanye yang akan berlangsung sekitar tujuh bulan, hingga 13 April 2019. Pemilu 2019 akan digelar pada 17 April 2019. Sebagai konsekuensi dari pemilu serentak nasional pertama di 2019, kampanye pilpres akan bersamaan dengan kampanye calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
Pada Pemilu kali ini, masa kampanye lebih pendek dibandingkan Pemilu Legislatif 2014 yang berlangsung lebih dari setahun, yakni 11 Januari 2013 hingga 5 April 2014. Namun, masa kampanye pilpres menjadi lebih panjang dibanding tahun 2014 yang hanya berlangsung sekitar satu bulan, yakni 4 Juni hingga 5 Juli 2014.
Pada Pemilu kali ini, masa kampanye lebih pendek dibandingkan Pemilu Legislatif 2014 yang berlangsung lebih dari setahun, yakni 11 Januari 2013 hingga 5 April 2014. Namun, masa kampanye pilpres menjadi lebih panjang dibanding tahun 2014 yang hanya berlangsung sekitar satu bulan, yakni 4 Juni hingga 5 Juli 2014.
Mengawali masa kampanye, KPU akan menyelenggarakan deklarasi damai yang diisi dengan karnaval bertema budaya nusantara pada Minggu pagi. Acara ini dipusatkan di kawasan Monumen Nasional di Jakarta. Dalam karnaval itu, para pimpinan parpol serta pasangan capres-cawapres akan mengenakan pakaian adat dan berjalan kaki di Jalan Medan Merdeka Barat.
Ketua KPU Arief Budiman mengingatkan, suasana selama kampanye hanya bisa tetap tenang jika para peserta pemilu memahami bahwa esensi dari kampanye bukan untuk menjatuhkan kompetitor. Namun untuk meraih simpati pemilih agar mereka setuju dan memahami apa yang akan dikerjakan para kandidat jika mereka terpilih.
“Memasuki masa kampanye yang panjang ini, diharapkan semua pihak bisa menjaga komitmen agar suasana tetap tenang dan stabil,” harapnya.
Ketua Badan Pengawas Pemilu Abhan juga mendorong peserta pemilu membangun model kampanye yang efektif dan murah guna menekan biaya politik. Salah satunya dengan kampanye dialogis, memperbanyak pertemuan tatap muka dengan para calon pemilih. Dia juga mengingatkan peserta pemilu untuk menghindari hal-hal yang bisa berujung pada pidana, seperti politik uang serta kampanye dengan konten yang menghujat peserta atau pihak lain.
Koordinator Juru Bicara Prabowo-Sandiaga Dahnil Anzar Simanjuntak menuturkan, argumentasi dan perdebatan bisa terjadi saat memberikan pesan kepada publik. Namun, hal itu jangan sampai menimbulkan perkelahian.
Pengamanan Area KPU - Sejumlah personil kepolisian berjaga di depan Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta, saat pengundian nomor urut paslon capres cawapres, Jumat (21/9/2018).
Konsistensi
Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran Muradi, mengatakan, konsistensi elite untuk mewujudkan kampanye yang damai di Pemilu 2019 amat ditunggu. Pasalnya, dari pemilu ke pemilu, deklarasi damai atau janji yang disampaikan para elite politik, kerap kali dilanggar oleh para elit itu sendiri.
Jika elite bisa membuktikan konsistensinya dalam mewujudkan kampanye yang damai, publik pendukung masing-masing peserta pemilu diyakini bisa tetap damai dan turut menjaga pemilu yang jujur dan adil.
Terkait hal itu, menurut Muradi, perlu langkah-langkah preventif guna memastikan elite konsisten dengan janjinya menjunjung pemilu damai. Bawaslu, misalnya, harus lebih intens mengawal tindak-tanduk peserta pemilu, dan bergerak cepat mengingatkan atau bahkan memberi sanksi saat mereka menyimpang dari komitmen awal.
Perlu langkah-langkah preventif guna memastikan elite konsisten dengan janjinya menjunjung pemilu damai. Bawaslu harus lebih intens mengawal tindak-tanduk peserta pemilu, dan bergerak cepat mengingatkan atau bahkan memberi sanksi saat mereka menyimpang dari komitmen awal.
Bawaslu di setiap tingkatan juga diharapkan lebih intens berkoordinasi dengan aparat keamanan dan pemerintah daerah.
“Bawaslu memiliki data indeks kerawanan pemilu. Berdasarkan data itu, langkah preventif bisa ditempuh dengan bekerja sama dengan aparat keamanan dan pemerintah daerah,” tambahnya.
Selain itu, kelompok-kelompok di masyarakat, seperti ormas keagamaan, juga memiliki peran untuk menjaga pemilu damai. Lembaga-lembaga ini diharapkan senantiasa mengingatkan publik atau bahkan menegur elit yang menyimpang. Hal lain yang juga amat penting, penyelenggara pemilu, aparat keamanan, dan pemerintah, tetap bersikap netral.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F09%2F20180921_ENGLISH-NOMOR-CAPRES_C_web_1537545917.jpg){kind=logo}
