Saat ”Apel” Busuk di Tengah Sebuah Sistem

KOMPAS/MACHRADIN WAHYUDI RITONGA

Pendopo Bupati Cianjur tampak Sepi, Rabu (12/12/2018) sekitar jam 19.00. Tidak ada aktivitas di lingkungan pendopo selain penjagaan di beranda depan.

Lebih dari 100 kepala daerah dan puluhan anggota legislatif  sejak Komisi Pemberantasan Korupsi berdiri terjerat kasus korupsi.   Kasus-kasus korupsi tersebut seharusnya menjadi pelajaran dengan  menghindari kasus korupsi. Namun,  yang terjadi   justru  berbeda, kasus korupsi kepala daerah dan anggota legislatif  terus bertambah.  Ucapan penyesalan dengan raut wajah bersalah tak pernah ditunjukkan oleh mereka yang tertangkap tangan dan  menggunakan rompi oranye saat berstatus  tersangka  korupsi.

Sejumlah pejabat publik bahkan  ada yang pernah datang ke KPK   ikut menandatangani pakta integritas antikorupsi. Sebagian lainnya  meminta KPK mendampinginya agar tak terjebak  jerat korupsi. Sebut saja Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti dan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari yang pernah mendapat penghargaan antikorupsi, tetapi akhirnya dibui karena korupsi. Juga  Gubernur Aceh Irwandi Yusuf yang mengirim surat ke KPK  untuk meminta pendampingan. Saat itu Wakil Ketua KPK Saut Situmorang bahkan turun ke Aceh.

Yang fenomenal  adalah  kasus bekas Ketua DPR  Setya Novanto, yang sebelum kasusnya diselisik KPK, dan kini menjadi narapidana korupsi, jelas-jelas pernah mendukung langkah KPK bersama pimpinan lembaga lainnya dalam pemberantasan korupsi. Bekas Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman sebelum kasus suapnya juga beberapa kali ke KPK dan berdiskusi mendukung langkah KPK dalam memberantas korupsi.

Namun, mengapa justru tokoh-tokoh dan pejabat publik tersebut mengingkari sikap dan komitmen awalnya dengan jatuh dalam kubangan yang sama pada kasus korupsi?

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Janitors clean the main lobby of the Corruption Eradication Commission (KPK) building in Jakarta on Monday, June 18, 2018.

Menurut Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat,  Hamdi Muluk, fenomena  yang terjadi pada para pejabat   publik di pusat dan daerah tersebut menggambarkan  pertemuan antara buah apel busuk (bad apple) dan sistem yang buruk.

”Di tengah sistem yang tidak bersih itu, orang yang memiliki bibit-bibit kurang baik atau  apel busuk  memang gampang tergoda. Jadi, ada kombinasi. Sistem yang rusak akan menjadi celah bagi orang-orang yang memang berniat buruk sejak  awal,” ujar Hamdi saat dihubungi, Selasa (11/12/2018), di Jakarta.

Umumnya orang yang terlibat kasus korupsi telah menyalahgunakan komitmennya  sebagai pejabat publik. Namun, dengan berbagai dalih,  mereka  memberikan argumentasi yang seolah-olah menjadi sebuah pembenaran.  Padahal, dalih yang terbukti di persidangan, mereka terjebak kasus korupsi  karena mahalnya biaya politik saat pemilihan kepala daerah.

Mahalnya biaya politik ini memang tak bisa dimungkiri. Kebutuhan dana kampanye dalam pilkada tergolong sangat besar. Kajian Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri memperkirakan biaya kampanye pemilihan gubernur berkisar Rp 20 miliar hingga Rp 100 miliar, sedangkan untuk pemilihan bupati/wali kota berkisar Rp 20 miliar-Rp 30 miliar. Tak heran, ketika biaya politik kian irasional, godaan untuk mengembalikan biaya politik  semakin kencang.

”Makanya, banyak orang yang mencoba korupsi walau tahu risikonya akan tertangkap. Mereka suka bilang begini, ’kami lagi sial saja, masih banyak pelaku lainnya  belum tertangkap’,” tutur Hamdi.

Menurut Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan, banyak faktor yang  mendorong komitmen awal pejabat  dan tokoh publik atas pemerintahan bersih tetapi kemudian terjebak dalam lingkaran korupsi. ”Mulai  dari keluarga, ada dari birokrat, ada dari legislatif, partai politik, bahkan karena melihat ada kesempatan sehingga  tergoda,” ujar Ade.

Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Arie Sudjito, memperkuat pendapat tersebut. Pakta integritas merupakan syarat formal yang sebenarnya berfungsi menguatkan kepala daerah. Namun, semuanya itu  kembali lagi pada komitmen  diri pejabat dan tokoh publik itu sendiri.