Perdana Menteri Inggris Theresa May (kiri, tengah) berpidato di sidang Majelis Rendah setelah parlemen menolak tuntutan mosi tidak percaya terhadap pemerintah, di London, Inggris, Rabu (16/1/2019).
LONDON, MINGGU -- Perdana Menteri Inggris Theresa May meminta parlemen menghormati rakyat Inggris yang memberi mandat pada pemerintah untuk mengurus proses Brexit.
Pernyataan May itu terkait laporan di media bahwa parlemen akan "mengambil alih" kewenangan pemerintah dalam proses Brexit. "Upaya apa pun untuk menghilangkan kekuasaan pemerintah untuk mewujudkan Inggris keluar dari Uni Eropa secara teratur, sungguh mengkhawatirkan," kata May.
Terkait itu, May meminta para anggota parlemen yang menginginkan Inggris keluar dari UE untuk mendukung kesepakatan Brexit. "Kalau tidak, parlemen bisa menghentikan Brexit," kata May.
May pada Senin (21/1/2019) ini dijadwalkan menyampaikan "Rencana B" kesepakatan Brexit pasca penolakan Majelis Rendah parlemen Inggris, pekan lalu, ketika 432 anggota parlemen menolak kesepakatan Brexit dan 202 orang mendukung.
Para anggota parlemen, Senin ini, berencana mengajukan sejumlah amandemen melalui pemungutan suara untuk menguji soliditas di Majelis Rendah.
Salah satu rencana May terkait backstop di perbatasan Irlandia Utara yang dikecam oleh mayoritas anggota parlemen, adalah tawaran agar urusan perbatasan ditangani secara bilateral antara Inggris dan Republik Irlandia.
REUTERS/CLODAGH KILCOYNE
Pendukung kampanye anti-Brexit, Borders Against Brexit, berunjuk rasa di luar kantor Pemerintah Irlandia di Dublin, Irlandia, 25 April 2017.
Menurut koran The Sunday Times, kesepakatan bilateral Inggris dengan Irlandia akan mampu menarik dukungan dari Partai Unionis Demokratik (DUP) yang menjadi mitra koalisi Konservatif. DUP pekan lalu menolak kesepakatan Brexit karena alasan backstop Irlandia Utara.
Backstop adalah komitmen Inggris dan UE untuk menghindari pengawasan perbatasan di Irlandia Utara, terlepas apakah Inggris keluar dari UE dengan atau tanpa kesepakatan. Persoalannya, seperti apa bentuk pengawasan yang tanpa penjagaan dan tetap memberi kebebasan pada warga maupun barang dari Irlandia Utara masuk ke Irlandia dan sebaliknya, belum ditemukan.
Dalam kesepakatan Brexit yang ditandatangani May dan UE, selama formula yang pas belum ditemukan, Irlandia Utara akan diperlakukan dalam bea cukai Uni Eropa. Hal inilah yang ditentang DUP, juga oleh sebagian anggota Konservatif karena menganggap langkah itu sama saja dengan membelenggu Inggris.
Menanggapi usulan May, Menlu Irlandia Simon Coveney mengatakan, kesepakatan Brexit yang telah ditandatangani antara Inggris dan UE, November lalu, merupakan hal yang absolut, termasuk isu backstop. Brussels berulang kali menegaskan tidak akan menegosiasikan kesepakatan Brexit, kecuali Inggris mau mencabut sejumlah "garis merah". Terkait itu, mantan PM John Major mengimbau May mencabut "garis merah", seperti melarang pergerakan bebas warga UE di Inggris.
