JAKARTA, KOMPAS - Pemerintah diminta mengawasi masuknya garam impor di tengah melimpahnya panen garam rakyat. Impor garam dikhawatirkan merembes ke pasar lokal dan menggerus garam rakyat.
Humas Koperasi Sekunder Induk Garam Nasional (SIGN) Jakfar Sodikin, di Jakarta, Minggu (20/1/2019) menyatakan, memasuki pasca produksi, garam rakyat belum terserap optimal. Di tengah kondisi itu, garam impor diduga mengalir masuk ke sentra produksi garam rakyat.
Di Juwana, Jawa Tengah, misalnya, sebanyak 35.000 ton garam diimpor oleh industri pengolahan ketika panen garam rakyat berakhir pada akhir tahun lalu. Impor itu diperuntukkan bagi aneka pangan, pakan ternak, dan pengasinan. Padahal, industri tersebut tidak bergerak di usaha pakan ternak dan pengasinan ikan.
Sementara itu, garam rakyat masih belum terserap optimal dan saat ini terjadi penumpukan garam di beberapa sentra produksi. Harga garam impor berkisar 55 dollar AS per ton atau Rp 800 per kilogram (kg) atau jauh lebih rendah dibandingkan harga jual garam lokal sekitar Rp 1.300-1.500 per kg di tingkat gudang. Tanpa pengawasan, dikhawatirkan garam impor akan merembes ke pasar lokal dan semakin menyulitkan penyerapan garam rakyat.
“Kami berharap pemerintah melakukan pengawasan mendalam sejauh mana peruntukan garam-garam impor yang masuk di saat garam hasil panen rakyat masih belum terserap,” katanya.
“Semua pihak harus mengawasi (garam impor) agar tidak rembes ke garam konsumsi yang harus memakai garam rakyat,” katanya.
Dari data Kementerian Kelautan dan Perikanan, jumlah produksi garam per Desember 2018 mencapai 2.719.256 ton, meliputi garam produksi petambak garam rakyat sebesar 2.349.630 ton dan produksi PT Garam (Persero) sebanyak 369.626 ton. Pada tahun 2018, pemerintah membuka kuota impor garam industri sebesar 3,7 juta ton, lebih tinggi dibandingkan rata-rata impor garam industri sekitar 2 juta ton per tahun. Tahun 2017, total produksi garam nasional hanya 1,11 juta ton.
Secara terpisah, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Brahmantya Satyamurti Poerwadi, mengemukakan, lintas kementerian sedang melakukan verifikasi stok garam rakyat di beberapa sentra produksi. Diharapkan hasil verifikasi tuntas akhir Januari 2019.
“Semua pihak harus mengawasi (garam impor) agar tidak rembes ke garam konsumsi yang harus memakai garam rakyat,” katanya.