Kodam Cenderawasih Tetapkan Siaga Pengamanan Pemilu

KOMPAS/FABIO COSTA

Salah satu TPS dalam pelaksanaan Pilgub Papua di Kota Jayapura pada 27 Juni 2018 lalu.

JAYAPURA, KOMPAS - Komando Daerah Militer XVII/Cenderawasih menginstruksikan jajarannya di 28 kabupaten dan 1 kota di Papua untuk siaga pengamanan pemilu pada 17 April 2019. Prioritas utama adalah menghentikan aksi teror kelompok kriminal separatis bersenjata.

Hal ini disampaikan Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih Kolonel (Inf) Muhammad Aidi di Jayapura, Selasa (22/1/2019). Aidi mengatakan, seluruh jajaran di 28 kabupaten dan 1 kota ditugaskan untuk mendeteksi potensi konflik dan gangguan keamanan sejak dini.

"Kami telah menginstruksikan para Bintara Pembina Desa (Babinsa) untuk mengumpulkan data terkait potensi konflik di setiap tempat tugasnya. Hal ini untuk memastikan pelaksanaan pemilihan presiden dan anggota legislatif berjalan aman," kata Aidi.

KOMPAS/FABIO COSTA

Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Muhammad Aidi

Kodam XVII/Cenderawasih juga telah memetakan lima kabupaten yang rawan gangguan kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) dalam pelaksanaan pemilu tahun ini. Kelima daerah ini adalah Kabupaten Mimika, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Nduga, Kabupaten Puncak, dan Kabupaten Puncak Jaya.

Adapun para pemimpin KKSB di lima daerah itu adalah Goliath Tabuni, Lekagak Telenggen, Purom Wenda, Militer Murib, dan Kamaniel Waker. "Kelima daerah ini menjadi prioritas kami dalam pengamanan pada saat pelaksanaan dan pascapemilu," kata Aidi.

Sebelumnya, Kepala Polda Papua Inspektur Jenderal Martuani Sormin mengatakan, Papua paling rawan konflik dalam pemilu di Indonesia dilatarbelakangi sulitnya kondisi geografis, jaringan komunikasi dan transportasi, serta jumlah personel yang belum ideal jika dibandingkan dengan luas wilayah.

DOKUMENTASI BIDANG HUMAS POLDA PAPUA.

Kapolda Papua Inspektur Jenderal Martuani Sormin

Ia pun memaparkan, kondisi geografis yang sulit dan minimnya sarana transportasi menyebabkan pergeseran pasukan terlambat. Faktor geografis juga sering menyebabkan pendistribusian logistik menjadi terhambat.

"Kami bersinergi dengan KPU dan Bawaslu Papua agar segala kendala yang dapat mengganggu distribusi logistik pemilu 17 April mendatang bisa tertangani,” tuturnya.

Ia pun menuturkan, kelompok bersenjata masih menebar teror di empat kabupaten dari tujuh kabupaten yang rawan konflik pemilu di Papua. Empat wilayah ini adalah Puncak, Puncak Jaya, Lanny Jaya, dan Nduga.