Daerah Maluku Utara Ajukan Percepatan

KOMPAS/SONYA HELLEN SINOMBOR

Presiden Joko Widodo mengunjungi Pelabuhan Galela usai meresmikan lima pelabuhan laut, Rabu (6/4/2016) di Tobelo, Halmahera Utara, Maluku Utara.

JAKARTA, KOMPAS —Sejumlah kepala daerah dari Provinsi Kepulauan Maluku Utara menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/1/2019). Dalam pertemuan sekitar 1 jam itu, mereka mengusulkan sejumlah proyek infrastruktur guna mempercepat pembangunan. Nilai investasinya Rp 5 triliun.

Mereka yang hadir adalah Bupati Pulau Taliabu Aliong Mus, Bupati Kepulauan Sula Hendrata Thes, Bupati Halmahera Utara Frans Manery, dan Bupati Pulau Morotai Benny Laos. Hadir pula Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Maluku Utara Alien Mus dan Ishak Naser.

Menjawab pertanyaan wartawan seusai pertemuan, Aliong Mus menyatakan, pertemuan itu atas undangan Presiden. Kemarin, kepala daerah menyampaikan sejumlah usulan pembangunan di wilayah mereka.

Usulan itu, antara lain, pembangunan pelabuhan laut dan jalan lingkar di masing-masing kabupaten serta bandar udara di Morotai dan Taliabu. Usulan lain adalah pembangunan industri kelapa dan cengkeh di Provinsi Kepulauan Maluku Utara.

Ada pula usulan pembangunan rumah sakit dan peningkatan kapasitas listrik. Saat ini, menurut Aliong, ada beberapa wilayah di Kepulauan Maluku Utara yang belum bisa menikmati listrik 24 jam. ”Program Presiden, tahun ini listrik menyala 24 jam sehari,” katanya.

Total anggaran yang dibutuhkan untuk percepatan pembangunan di Kepulauan Maluku Utara seperti usulan pada pertemuan itu, yakni sekitar Rp 5 triliun. Sebagian proyek akan diakomodasi dalam perubahan anggaran di pertengahan tahun.

Sebagian lagi dengan nilai anggaran lebih besar dialokasikan pada tahun anggaran 2020. Atas usulan daerah itu, kata Aliong, Presiden Jokowi menanggapi positif. Presiden berencana meninjau provinsi itu. ”Waktunya belum ditetapkan. Nanti akan disampaikan bagian protokoler Istana. Yang jelas tahun ini,” kata Aliong.

Kebijakan khusus

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng mengatakan, pemerintah pusat dan DPR harus mengambil kebijakan khusus mempercepat pembangunan daerah kepulauan.

Ini penting, antara lain guna menekan kemiskinan di daerah kepulauan dan daerah. Selain itu, sebagian besar daerah kepulauan itu merupakan perbatasan sehingga amat strategis.

Pemerintah perlu mengambil kebijakan khusus karena daerah kepulauan memiliki tantangan pembangunan lebih besar ketimbang daerah-daerah lain. Kondisi geografisnya sulit dan harga barang mahal.

”Terlalu lama daerah kepulauan dan perbatasan tidak diperhatikan pusat. Oleh karena itu, sejalan dengan kebijakan Presiden Jokowi yang ingin membangun dari pinggiran, pemerintah harus mengambil kebijakan khusus,” ujarnya. (LAS)