Harapan Reformasi Kepolisian Tetap Mengemuka

POLRI

Salinan Surat Telegram Kapolri ST/188/I/KEP/2019 tertanggal 22 Januari 2019, terdapat rotasi jabatan Perwira Tinggi dan Perwira Menengah Polri.

Jakarta, Kompas – Mutasi atau pergantian sejumlah jabatan utama Kepolisian Negara RI, terutama kepala Badan Reserse Kriminal Polri serta kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, diharapkan mampu melanjutkan upaya reformasi kepolisian di bidang reserse dan pembinaan personel. Selain itu, Inspektur Jenderal Idham Azis yang akan menjabat sebagai kepala Bareskrim Polri dinilai perlu menyelesaikan pekerjaan rumah terkait kasus yang melibatkan pegawai dan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Seperti diketahui, dalam dalam Surat Telegram bernomor ST/188/I/KEP/2019 yang dikeluarkan pada Selasa (22/1/2019), Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian memutuskan untuk memberikan promosi kepada Idham dari kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya menjadi kepala Bareskrim Polri. Atas penunjukkan itu, maka Idham akan menerima kenaikan pangkat menjadi bintang tiga.

Sementara itu, Kepala Bareskrum Polri Komisaris Jenderal Arief Sulistyanto akan ditugaskan sebagai kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri. Adapun posisi pemimpin Polda Metro Jaya akan diamanhkan kepada Inspektur Jenderal (Irjen) Gatot Eddy Pramono yang kini menjabat Asisten Kepala Polri bidang Perencanaan (Asrena) sekaligus Ketua Satuan Tugas Nusantara Polri.

“Pergantian jabatan itu bertujuan sebagai penyegaran, sehingga Polri dapat semakin kuat dan optimal dalam melayani dan mengayomi masyarakat, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, serta dalam peran penegakan hukum,” ujar Iqbal, Selasa (22/1/2019), di Jakarta.

Lebih lanjut, Iqbal memastikan, proses mutasi dan promosi itu merupakan bagian dari jenjang karir masing-masing perwira tinggi tersebut. Proses itu telah melalui pertimbangan Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi Polri.

PANDU WIYOGA UNTUK KOMPAS

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigadir Jenderal (Pol) Dedi Prasetyo (tengah) saat memberikan keterangan pada wartawan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (22/1/2019).

Selain jabatan di atas, surat telegram tersebut juga mengumumkan pergantian di sejumlah jabatan utama Polri. Misalnya, Komandan Korps Brigade Mobil Polri akan diamanatkan kepada Irjen Ilham Salahudin, lalu Irjen Rudy Sufahriadi yang sebelumnya menjadi Komandan Korps Brimob akan diangkat dalam jabatan baru sebagai Asisten Kepala Polri bidang Operasi.

Kemudian, Irjen Agung Sabar Santoso akan menggantikan Gatot sebagai Asrena Polri, serta kepala Polda Sulawesi Selatan yang akan diemban oleh Irjen Hamidin.

Dihubungi terpisah, komisioner Komisi Kepolisian Nasional, Poengky Indarti, berharap Idham mampu melanjutkan kinerja Arief dalam lima bulan terakhir, terutama untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan profesionalitas anggota reserse. Langkah-langkah penyidikan berbasis ilmiah yang telah dilakukan Bareskrim Polri, misalnya dalam kasus hoaks tujuh kontainer pembawa surat suara tercoblos dan hoaks penganiayaan Ratna Sarumpaet, dapat terus dikembangkan dan menjadi basis penanganan perkara.

“Penegakan hukum masih menjadi sorotan masyarakat. Harapan masyarakat agar reserse kepolisian semakin profesional dalam penyelesaian kasus, bersih, dan menjunjung tinggi HAM harus dapat diwujudkan,” kata Poengky.

Pembenahan personel Polri yang telah dilakukan Arief ketika menjabat Asisten Kepala Polri bidang Sumber Daya Manusia, lanjut Poengky, dapat menjadi bekal sebagai pimpinan Lemdiklat Polri. Menurut dia, Arief memiliki modal untuk mencerdaskan dan meningkatkan profesionalitas anggota kepolisian melalui metode-metode yang dapat disusun oleh Lemdiklat Polri.

LORENZO ANUGRAH MAHARDHIKA UNTUK KOMPAS

Menko Polhukam Wiranto (tengah) bersama dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kiri) dan Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian (kanan) dalam konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam pada Senin (17/12/2018) siang.

Utang kasus

Selain itu, Poengky menekankan, pekerjaan rumah kasus besar yang harus diselesaikan Idham, misalnya kasus penyiraman Novel Baswedan dan teror di rumah dua pimpinan KPK.

“Kasus Novel menjadi PR Idham di Polda Metro Jaya, sehingga ketika dia menjadi Kabareskrim diharapkan jadi prioritas untuk dituntaskan,” ujarnya.

Menurut Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Muhammad Isnur, apabila Idham benar-benar serius untuk mengungkap kasus Novel, maka seharusnya tidak sulit dan tidak akan lama untuk menyelesaikan perkara itu. Kewajiban mengungkap kasus Novel, tambahnya, menjadi kewajiban kepolisian, sehingga ia berharap Polri serius untuk mengungkap dalang penyerangan Novel.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi menggelar dukungan untuk menuntaskan kasus penyerangan terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan di pelataran Gedung KPK, Jakarta, Selasa (15/1/2019). Penyerangan terhadap Novel sudah berlangsung hampir dua tahun namun hingga saat ini penyelidikan kasus tersebut belum menunjukan hasil optimal.KOMPAS/RADITYA HELABUMI (RAD)15-01-2019