Indonesia Mendorong Penanganan Konflik secara Damai

KEMENTERIAN LUAR NEGERI

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan pesan mengenai pentingnya penyelesaian konflik di Palestina dalam Debat Terbuka Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Selasa (22/1/2019), di New York, Amerika Serikat.

JAKARTA, KOMPAS - Dalam debat terbuka Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), Selasa (22/1/2019), di New York, Amerika Serikat, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menekankan bahwa penanganan konflik di Palestina serta negara lain di Timur Tengah harus mendapat perhatian penuh dari DK PBB. Penanganan konflik itu harus dilakukan melalui politik yang damai dan inklusif.

"Keberhasilan menyelesaikan isu Palestina akan menentukan kredibilitas dan kepercayaan komunitas internasional terhadap DK PBB," ucap Retno saat pertemuan DK PBB, Selasa, di New York. Pertemuan itu merupakan pertama kalinya Indonesia hadir sebagai anggota tidak tetap DK PBB selama 2019-2020.

Retno telah berulang kaki menyampaikan komitmen Indonesia dalam mendukung proses perdamaian di Palestina. Melalui forum DK PBB, Indonesia akan mengintensifkan dukungannya kepada Palestina.

“Saya sengaja hadir pada pertemuan Dewan Keamanan PBB ini, untuk menegaskan dukungan penuh Indonesia atas perjuangan Palestina,” kata Retno.

KEMENTERIAN LUAR NEGERI

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah berulang kaki menyampaikan komitmen Indonesia dalam mendukung proses perdamaian di Palestina.  Retno tampil dalam Debat Terbuka Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Selasa (22/1/2019), di New York, Amerika Serikat.

Ada tiga poin yang disampaikan oleh Retno mengenai penanganan konflik di Palestina. Pertama, semua pihak harus mematuhi hukum internasional dan semua resolusi PBB terkait, serta tidak mengambil langkah-langkah provokatif atau kekerasan.

Kedua, proses perdamaian di Palestina harus memiliki legitimasi. Bagi Retno, penanganan konflik di Palestina harus mematuhi parameter internasional yang telah disepakati dan mendapat dukungan secara Multilateral.

“Indonesia menegaskan, \'Two-State Solution\' merupakan satu-satunya jalan untuk memajukan proses perdamaian Palestina dan Israel,” ucapnya.

Ketiga, Retno menyampaikan keprihatinan Indonesia atas krisis kemanusiaan yang terus dialami Palestina sejak lama. Ia menegaskan, blokade Israel di Gaza, yang telah berlangsung selama 11 tahun dan menyebabkan krisis kemanusiaan harus segera dihentikan.

Krisis makanan

Menurut Muhannad Hadi, yang telah bekerja di World Food Programme (WFP) selama 30 tahun, mengatakan, krisis kemanusiaan yang dialami sejumlah negara di Timur Tengah saat ini merupakan yang paling buruk yang pernah ia lihat selama karirnya. WFP adalah bagian dari PBB yang memberi bantuan kemanusiaan berupa makanan.

KOMPAS/AYU PRATIWI

Muhannad Hadi, Direktur Regional untuk Timur Tengah, Afrika Utara, Asia Pusat, DAN Eropa Timur dari World Food Programme (WFP), ketika ditemui di Jakarta, Rabu (23/1/2019).

"Di Gaza misalnya, ada banyak anak-anak yang kekurangan gizi. Tidak ada makanan dan minuman. Selain itu, pada malam hari, ada anak-anak yang sering diserang tikus. Mereka juga tidak punya baju yang sesuai untuk pergi ke sekolah," ujar Hadi, Direktur Regional untuk Timur Tengah, Afrika Utara, Asia Pusat, DAN Eropa Timur dari WFP, dalam acara diskusi publik di kantor Foreign Policy Community of Indonesia, Jakarta, Rabu (23/1/2019).

Sementara itu, di Yemen, hingga 90 persen kebutuhan makanan warganya dipenuhi dari produk impor. "Mereka sangat tergantung dengan negara lain. Peperangan membuat segalanya semakin buruk. Sektor swasta lumpuh, bank bangkrut, dan mata uang mereka terdevaluasi," tutur Hadi.

Bantuan untuk begara-negara tersebut dirasa semakin diperlukan. Pada 2019, WFP memerlukan total dana sebesar 9 miliar dollar AS untuk menyalurkan bantuan makanan kepada korban yang membutuhkan. Sering kali, kebutuhan itu lebih besar daripada dana yang diperoleh.

Apalagi, sejak 2018, Amerika Serikat mulai mengurangi anggarannya untuk dana operasi PBB. Untuk menutupi kekurangan itu, WFP terus berupaya untuk memperoleh dana yang diperlukan dari pemerintah lain serta sektor swasta.

"Semakin banyak krisis kemanusiaan terjadi di Afrika Utara dan Timur Tengah. Kami akan terus berusaha untuk menjangkau pemerintah dan donor dari sektor swasta untuk memenuhi kebutuhan biaya operasi kami," kata Hadi.

Pada Rabu misalnya, ia bertemu dengan perwakilan dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk saling memperkuat hubungan kerja sama. "Saya berharap dapat memperoleh dukungan finansial atau pun lainnya," ucap Hadi.

Ia berharap, dengan kehadiran Indonesia dalam DK PBB, isu kemanusiaan dan perdamaian dapat memperoleh lebih banyak perhatian dari dunia. "Indonesia merupakan negara dengan jumlah populasi Islam terbesar di dunia. Indonesia merupakan bangsa besar. Negara lain mengagumi Indonesia," tutur Hadi.