Ormas Islam Siap Mengawal Pemilu

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menerima perwakilan sejumlah organisasi masyarakat Islam yang tergabung dalam Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/1/2019). LPOI menyampaikan kesiapannya untuk mengawal Pemilu 2019 agar berjalan dengan aman dan lancar, serta siap melawan hoaks, fitnah dan adu domba.

Ormas-ormas Islam menyatakan kesiapan mengawal Pemilu 17 April 2019. Kesiapan itu disertai tekad melawan peredaran berita bohong.

JAKARTA, KOMPAS -  Sebanyak lima belas organisasi kemasyarakatan Islam menyatakan kesiapan mereka mengawal penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden pada 17 April 2019 mendatang. Tak hanya itu, semua ormas tersebut juga bergandengan tangan melawan peredaran kabar bohong dan isu-isu yang mengadu domba bangsa.

Komitmen tersebut disampaikan para pemimpin ormas Islam yang bergabung dalam Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI). LPOI, menurut Said Aqil Siroj, terdiri atas 15 ormas Islam yang berdiri sejak sebelum RI merdeka.

Beberapa ormas tersebut antara lain Nahdlatul Ulama (NU), Syarikat Islam Indonesia (SII), Al Wasliyah, Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), Ittihadiyah, Persatuan Umat Islam, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI), Mathlaul Anwar, Al Irsyad Al Islamiyah, dan Persatuan Islam.

Para pengurus LPOI yang dipimpin Said Aqil Siroj bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/1/2019). Presiden didampingi Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, serta Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

”Kami semua menyatakan siap menyukseskan pemilu presiden dan pemilu legislatif supaya berjalan aman dan damai. Kami juga siap melawan hoaks (dan) isu-isu yang berisi fitnah dan mengadu domba,” tutur Said Aqil.

Selama ini, isu agama dalam kaitan untuk mengadu domba masyarakat kerap digunakan dalam kampanye para kandidat Pemilu Presiden.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Para perwakilan organisasi masyarakat Islam yang tergabung dalam Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) mengunjungi Istana Merdeka, Jakarta, untuk bersilaturahmi dengan Presiden Joko Widodo, Selasa (22/1/2019). LPOI menyampaikan kesiapannya untuk mengawal Pemilu 2019 agar berjalan dengan aman dan lancar, serta siap melawan hoaks, fitnah dan adu domba.

Tak pelak, saling serang antarkelompok warga menggunakan isu agama terus terjadi. Hal tersebut menyebabkan jurang pemisah antara pendukung satu calon dengan pendukung calon lain semakin lebar.

Jangan terpecah belah

Jejaring yang dimiliki dalam ormas, dengan kader ormas ataupun santri, bertekad akan bergerak melawan kabar bohong dan ujaran-ujaran kebencian. Berbagai pihak, kata Said Aqil, akan tetap menjaga keutuhan bangsa. Sebab, tak semestinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tersusun dari masyarakat yang beragam dipecah belah hanya karena perhelatan pemilu.

Saiq Aqil menambahkan, para ulama sebagai guru bangsa tetap tak akan terjebak sebagai tim sukses. Namun, sebagai individu, semua memiliki hak untuk memilih dan mendoakan calon terbaik untuk menjadi pemimpin negara.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Ketua Umum Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) Said Aqil Siradj memperkenalkan perwakilan ormas Islam yang tergabung LPOI saat bertemu presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/1/2019). LPOI menyampaikan kesiapannya untuk mengawal Pemilu 2019 agar berjalan dengan aman dan lancar, serta siap melawan hoaks, fitnah dan adu domba.

Sekretaris Jenderal LPOI Lutfi A Tamimi menambahkan, para kader diyakini akan mengikuti para ulama pemimpin organisasi kemasyarakatan Islam ini. LPOI juga mengapresiasi kepemimpinan positif oleh Presiden Joko Widodo.

Basis kekuatan moral

Awal Agustus lalu di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nashir mengingatkan agar semua institusi agama dan keulamaan tetap menjadi basis bagi kekuatan moral.

Dengan demikian, institusi keagamaan tidak semestinya digunakan untuk kepentingan tertentu. Kendati begitu, setiap ulama memiliki hak sebagai warga negara untuk mempunyai orientasi politik sendiri.

Muhammadiyah pun mendukung proses demokrasi yang sehat, positif, dan demokratis. Kendati demikian, netralitas organisasi akan tetap dijaga sehingga Muhammadiyah tak akan terikat dengan partai politik mana pun.

KOMPAS/HARIS FIRDAUS

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP)Muhammadiyah, Haedar Nashir (kanan), didampingi Ketua Umum PP Aisyiyah, Siti Noodjannah Djohantini, menunjukkan salah satu buku yang ada di rumah baca di Kampung Warmon Kokoda, Kabupaten Sorong, Papua Barat, Sabtu (12/1/2019). Pembangunan rumah baca itu merupakan salah satu program Muhammadiyah untuk memberdayakan masyarakat Suku Kokoda di kampung tersebut.