Pengelolaan Risiko Bencana Akan Mengurangi Korban dan Kerugian
›
Pengelolaan Risiko Bencana...
Iklan
Pengelolaan Risiko Bencana Akan Mengurangi Korban dan Kerugian
Oleh
Ahmad Arif / Ismail Zakaria
·4 menit baca
MENTAWAI, KOMPAS - Potensi gempa dan tsunami dari segmen megathrust tidak harus disikapi sebagai ancaman bagi pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat, terutama di Kepulauan Mentawai yang mengandalkan pariwisata. Risiko bencana yang dikelola dengan baik justru akan memberi nilai lebih bagi kegiatan ekonomi.
Tim Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang didukung pakar dan aktivis kebencanaan saat ini melakukan pemetaan dan pendampingan di desa-desa yang berpotensi terdampak gempa dan tsunami dari segmen megathrust Mentawai. Zona megathrust ini menyimpan energi gempa hingga magnitudo 8,8 dan berpotensi memicu tsunami besar.
Kepala BNPB Doni Monardo, di Mentawai, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Kamis (7/2/2019), mengatakan, upaya kesiapsiagaan yang saat ini dilakukan merupakan implementasi dari perintah Presiden Joko Widodo untuk mengurangi risiko bencana. Untuk pertamakalinya, dilakukan konsolidasi besar-besaran sebelum terjadi gempa. Hal ini juga bagian dari pelajaran atas sejumlah kejadian bencana, seperti gempa di Lombok, gempa dan tsunami di Palu, serta tsunami di Selat Sunda yang menelan ribuan korban jiwa.
Untuk pertamakalinya, dilakukan konsolidasi besar-besaran sebelum terjadi gempa. Hal ini juga bagian dari pelajaran atas sejumlah kejadian bencana gempa yang menelan ribuan korban jiwa.
Ketika berdialog dengan pengelola wisata di Pulau Makakang, Kecamatan Sipora Utara, Mentawai Doni mengingatkan agar mereka menyiapkan jalur evakuasi untuk memberi rasa aman kepada para wisatawan. Belajar dari kejadian tsunami di Selat Sunda pada 22 Desember 2018, wisatawan sangat rentan menjadi korban bencana.
Dalam kunjungan kerjanya di Mentawai tersebut, Doni juga menyerahkan sejumlah logistik untuk masyarakat seperti tenda, makanan siap saji, matras hingga 10 unit telepon satelit untuk tiap kecamatan.
Doni berencana membawa para pelaku wisata dan BPBD Bali yang telah sukses membuat sertifikasi siaga bencana di kalangan hotel dan restoran sejak tahun 2013. Untuk mendapatkan sertifikat siaga bencana, hotel-hotel ini harus menyiapkan jalur dan tempat evakuasi, logistik, menyiapkan karyawan mereka menghadapi kondisi darurat, termasuk juga menyampaikannya ke tamu-tamu mereka. Beberapa hotel telah menjadikan sertifikasi ini sebagai nilai lebih yang bisa dijual untuk tamu-tamu mereka (Kompas, 22 Juli 2016).
Masyarakat menyiapkan diri
Peneliti Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Udrekh mengatakan, setelah gempa 2016, sebagian masyarakat di Mentawai telah menyiapkan diri menghadapi kondisi darurat gempa. "Banyak yang sudah memiliki rumah kedua di dataran tinggi lengkap dengan logistik. Untuk ancaman gempa megathrust, saya lebih mengkhawatirkan Kota Padang," kata dia.
Kota Padang memiliki kerentanan tsunami yang tinggi, dibandingkan Kepulauan Mentawai. Selain karena tingginya kepadatan penduduknya, kawasan pesisir di Kota Padang juga cenderung landai.
Kota Padang memiliki kerentanan tsunami yang tinggi, dibandingkan Kepulauan Mentawai.
Kajian yang dilakukan Irina Rafliana dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menemukan, gempa M 7,8 yang terjadi di Samudera Hindia pada 2016 menyebabkan kemacetan di jalanan Kota Padang. Sirine tsunami juga terlambat dibunyikan hingga satu jam lebih. Beruntung saat itu tidak terjadi tsunami.
"Melihat kondisi ini, memang lebih baik jangan menunggu sirine atau perintah evakuasi. Masyarakat harus dilatih dengan evakuasi mandiri," kata Irina.
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan, masyarakat di Kota Padang telah siap menghadapi ancaman megathrust Mentawai. Masyarakat telah menerima informasi terkait megathrust Mentawai sejak 2011.
Irwan mengatakan, berbagai langkah telah dilakukan, seperti sosialisasi di masjid oleh para ustaz, sekolah di semua tingkat, termasuk juga kantor, hotel, dan tempat publik yang memerlukan langkah evakuasi. ”Sekarang, masyarakat setiap kali merasakan gempa sudah langsung keluar ruangan untuk evakuasi diri,” kata Irwan di Padang, Kamis.
Data BPBD Sumbar, saat ini ada sekitar satu juta warga yang tinggal di kawasan pesisir Sumbar. Mereka tersebar di Pesisir Selatan, Padang, Pariaman, Padang Pariaman, Agam, Pasaman Barat, dan Kepulauan Mentawai.
Banyak warga yang tinggal di kawasan zona merah telah menyiapkan diri menghadapi kemungkinan terburuk akibat gempa dan tsunami meski mereka tidak tahu tentang megathrust Mentawai.
”Saya tahu yang harus saya lakukan kalau ada gempa besar dan durasinya panjang, lari menjauhi pantai atau mencari tempat tinggi atau shelter,” kata Aida Nursanti (50), warga Tabing, Padang Utara, yang sehari-hari berjualan kelapa muda di kawasan Pantai Padang.
Meskipun begitu, menurut Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana Sumbar Khalid Saifullah, sosialisasi kesiapsiagaan individu, keluarga, dan komunitas baik di sekolah, kantor, maupun tempat publik dalam menghadapi gempa bumi dan tsunami harus tetap dilakukan.