Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha, Panglima Angkatan Darat Kerajaan Thailand Apirat Kongsompong (kiri), dan beberapa pejabat lainnya memberikan hormat di depan potret Raja Maha Vajiralongkorn sebelum membuka latihan manajemen bencana di sebuah pangkalan militer di Lopburi, Kamis (14/2/2019).
BANGKOK, JUMAT —Perdana menteri sekaligus pimpinan junta militer Thailand, Jenderal Prayuth Chan-ocha, akan semakin mudah memenangi pemilu. Hal itu menyusul adanya hambatan yang dihadapi oposisi.
Pemilu 24 Maret 2019 adalah yang pertama sejak kudeta 2014. Militer mencoba memperkuat legitimasi lewat pemilu ini. Sebelum pemilu ini, junta membubarkan parlemen hasil pemilu 2014. Sebagai pengganti, junta membentuk parlemen yang semua anggotanya ditunjuk junta. Selain itu, junta juga mengamendemen konstitusi pada 2017. Dengan kontitusinya itu, junta berupaya mempertahankan kekuasaan.
Untuk parlemen selepas pemilu Maret, 250 senator atau anggota majelis tinggi ditunjuk oleh junta. Sementara 350 anggota majelis rendah atau DPR akan dipilih melalui pemilu. ”Prayuth hanya membutuhkan 126 kursi (dari 500 kursi) di majelis rendah untuk menang. Ini bukan permainan yang adil dan seimbang,” kata peneliti Kajian Komunitas ASEAN di Universitas Naresuan Thailand, Paul Chambers.
Dengan memenangi 126 kursi DPR, junta akan didukung total 376 dari semua 600 anggota Majelis Nasional. Lewat penguasaan mayoritas di parlemen, Prayuth akan berpeluang kembali terpilih sebagai perdana menteri Thailand. Kali ini, ia bisa terpilih melalui proses demokrasi. Bukan melalui kudeta seperti pada 2014.
Adapun kubu oposisi, yakni Pheu Thai dan Thai Raksa Chart serta koalisinya, diprediksi akan memperoleh maksimal 220 kursi. Target itu akan sulit tercapai jika Thai Raksa Chart dibubarkan. Permohonan pembubaran Thai Raksa Chart sedang disidangkan Mahkamah Konstitusi.
Thai Raksa Chart diusulkan dibubarkan gara-gara mencalonkan anggota keluarga kerajaan Thailand, Ubolratana Rajakanya Sirivadhana Barnavadi (67), sebagai PM. Adik Ubolratana yang juga Raja Thailand, Maha Vajiralongkorn, mengumumkan manuver Ubolratana tidak pantas bagi anggota keluarga kerajaan.
Selepas pengumuman itu, Ubolratana menyatakan batal mencalonkan diri. KPU juga mengumumkan pencalonan Ubolratana tidak akan diproses. Sementara para petinggi Thai Raksa Chart mengumumkan kesetiaan kepada Raja dan menyesal atas manuver politiknya.
Kampanye
Tekanan kepada oposisi berbentuk pelarangan siaran terhadap Voice TV yang sahamnya dimiliki dua anak Thaksin Shinawatra. Larangan itu menyusul penayangan dua acara yang menghadirkan politisi Pheu Thai.
Meski di bawah tekanan, Pheu Thai tetap menggelar kampanye terbuka pada Jumat malam di Bangkok. Pendukung Pheu Thai, yang diperkirakan berjumlah ribuan orang, terlihat di dekat balai kota Bangkok. Meski dinyatakan sebagai buronan setelah digulingkan, lalu melarikan diri ke luar negeri, mantan PM Thailand Thaksin Shinawatra tetap mendapat dukungan luas di Thailand.
Hal itu dibuktikan dengan kemenangan partai-partai bentukan loyalis Thaksin di berbagai pemilu. Kemenangan itu memang akhirnya dibatalkan lewat berbagai kudeta seperti pada 2014. (AFP/REUTERS/RAZ)
