Dari Perdebatan Soal Beras Sampai “Unicorn”
Meski debat kedua pemilihan presiden telah usai, Minggu (17/2/2019) malam, perbincangan linimasa masih hangat. Banyak topik disoroti mulai dari hal-hal “remeh” sampai yang “ruwet”. Namun, luasnya ruang diskusi yang ditawarkan jagat maya acapkali mengesampingkan verifikasi informasi.
Untuk itu, tim Kompas merangkum beberapa pernyataan Joko Widodo dan Prabowo Subianto yang dibandingkan dengan data serta fakta. Kedua calon presiden nyatanya beberapa kali melontarkan pernyataan kurang akurat dan agak keliru dalam debat bertema energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup ini.
Berikut petikannya :
JOKOWI — 180 triliun dana desa, telah dibangun 191.000 kilometer (KM) jalan desa dan 58.000 unit irigasi.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, total dana desa yang dikucurkan pemerintah dalam kurun waktu 2015-2018 senilai Rp 187,5 triliun.
Pada 2015, alokasi dana desa Rp 20,8 triliun kemudian meningkat menjadi Rp 46,9 triliun (2016), Rp 60 triliun (2017), dan Rp 59,86 triliun (2018). Pagu alokasi dana desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 sebesar Rp 70 triliun ditambah dana bantuan kelurahan Rp 3 triliun.
Hasil dari gelontoran dana desa selama 2015-2018, antara lain untuk pembangunan 123.800 kilometer (km) jalan desa, sanitasi dan air bersih 38.331 unit, posyandu 11.574 unit, dan pendidikan anak usia dini (PAUD) desa 18.177 unit. Selain itu, dibangun 58.000 irigasi dan 4.100 embung di hampir seluruh desa.
PRABOWO — Banyak utang komersial untuk membangun infrastruktur berdampak tidak efisiennya infrastruktur tersebut.
Mengutip data Kementerian Keuangan, alokasi dana infrastruktur dalam APBN meningkat lima tahun terakhir, yaitu Rp 157,4 triliun (2014), Rp 256,1 triliun (2015), Rp 269,1 triliun (2016), Rp 379,4 triliun (2017), dan Rp 410,4 triliun (2018). Pagu dana infrastruktur dalam APBN 2019 sebesar Rp 415 triliun.
Selain APBN, alternatif pembiayaan infrastruktur lainnya melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA).
Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) menyebutkan, saat ini ada 57 proyek dengan skema KPBU, terdiri dari 36 proyek konektivitas, 11 proyek fasilitas perkotaan, dan 10 proyek fasilitas sosial.
Skema KPBU ini sudah digunakan sejak 1990. Pada 1990-2016, ada 120 proyek KPBU di Indonesia senilai 18,6 miliar dollar AS, yang sebagian besar berupa pembangunan sektor energi, transportasi, air, dan teknologi informasi. (Kompas, 3/8/2018). Selain KPBU, ada 11 proyek infrastruktur yang menggunakan skema PINA dengan total investasi 2,3 miliar dollar AS.
JOKOWI — Dalam 2 tahun kita telah membagikan konsesi lahan untuk petani, nelayan, hak ulayat, ada, sebanyak 2,6 juta hektar dari 12,7 juta hektar yang kita siapkan agar tanah-tanah menjadi produktif .
Mengutip data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, hingga 31 Januari 2019, pemerintah sudah menyerahkan pengelolaan 2,5 juta hektar perhutanan sosial kepada 600.000 kepala keluarga. Program perhutanan sosial ini berupa pemberian akses kelola lahan kepada masyarakat selama 35 tahun. Pemberian akses kelola juga dibarengi insentif bantuan modal, akses pasar, dan pendampingan yang dikelola secara klaster. Target 12,7 juta lahan untuk program perhutanan sosial ini.
PRABOWO — Pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR) harus diubah 80% plasma 20% inti.
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang pedoman perizinan usaha perkebunan pada Bab II Pasal 1, menyebutkan, perusahaan perkebunan yang mengajukan Izin Usaha Perkebunan (IUP) atau IUP Budidaya (IUP-B) dengan luas 250 hektar atau lebih wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitarnya dengan luasan paling kurang 20 persen (dua puluh per seratus) dari luas areal IUP-B atau IUP.
JOKOWI — Dalam 4 tahun telah dibangun banyak sekali jalan, pelabuhan baru atau pengembangan, airport baru dan pengembangan agar konektivitas antar provinsi, antar kabupaten dan kota tersambung dengan baik
Mengutip data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dalam kurun waktu 2015-2018 terbangun jalan sepanjang 3.432 KM, jalan tol 947 KM, 19 pelabuhan— sebanyak 8 pelabuhan sedang dibangun dan ditargetkan selesai akhir tahun 2019, serta 10 bandara baru dan revitalisasi 408 bandara di daerah rawan bencana, terisolasi, dan wilayah perbatasan.
PRABOWO — Kalau kita bandingkan dengan indeks per kilometer infrastruktur, apakah tol, LRT atau kereta api yang dilaksanakan di Vietnam, Thailand, Malaysia, Maroko, semuanya itu dua kali lebih efisien, lebih murah rata-rata dibandingkan Indonesia.
Data Logistic Performance Index tahun 2018 yang dirilis Bank Dunia, skor bidang infrastruktur Indonesia dibandingkan negara tetangga, yaitu :
- Indonesia: 2,89 (peringkat ke-46 dari 160 negara)
- Vietnam: 3,01 (peringkat ke-39)
- Thailand: 3,14 (peringkat ke-32)
- Malaysia: 3,15 (peringkat ke-41)
Baca juga : Debat Kedua Lebih Berkualitas
Untuk menentukan Logistic Performance Index, ada enam indikator yang diteliti Bank Dunia, yaitu bea cukai, infrastruktur, pengiriman internasional, kompetensi logistik, pelacakan dan penelusuran, serta waktu.
JOKOWI — Dalam 3 tahun tidak terjadi kebakaran lahan, hutan, dan gambut. Kebakaran lahan dan hutan masih terjadi pada 2016-2018.
Masih ada kebakaran lahan dan hutan kendati luas lahan yang terbakar berkurang. Mengutip data Direktorat Pengaduan Kasus Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tercatat kebakaran hutan tahun 2016 seluas 14.604,84 hektar, 11.127,49 hektar (2017), dan 4.666,39 hektar (2018).
PRABOWO — Kita harus berani lebih banyak dari Malaysia yang perkebunan intinya lebih banyak.
Berdasarkan data Kementerian Pertanian dan laman bumn.go.id, lahan perkebunan kelapa sawit Malaysia lebih kecil dari Indonesia. Luas lahan perkebunan sawit di Malaysia 6 juta hektar, sementara Indonesia seluas 14,03 juta hektar. Namun, rata-rata produktivitas lahan kelapa sawit di Malaysia 12 ton per hektar, sementara Indonesia 3 ton per hektar.
JOKOWI — sudah memulai B20, sudah 98% dan sudah rampung menuju B100. Plannya sudah sangat jelas dan rigit sehingga tidak tergantung impor, targetnya itu.
Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, penyaluran minyak nabati yang telah melalui proses esterifikasi (FAME) tahun 2018 sebesar 3.478.825 kiloliter (KL), atau 86% dari target penyaluran FAME sebesar 4.041.358 KL. Rinciannya untuk Public Service Obligation (PSO) 2.720.753 KL atau 94% periode Januari-Desember, dan Non-PSO 758.072 KL atau 66% periode September-Desember.
Baca juga : Kedua Kandidat Ingin Fokus pada Tantangan Revolusi Industri
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat secara bulanan penyaluran FAME membaik. Pada Desember, rasio realisasi penyaluran FAME dengan volume FAME teoritis sebesar 93%. Pemerintah menargetkan penyaluran FAME tahun 2019 mencapai 6,2 KL sehingga realisasi B20 bisa di atas 93 persen.
PRABOWO — Dalam waktu dekat kita akan menjadi nett importir bahan bakar kita.
Berdasarkan laporan neraca pembayaran yang dirilis Bank Indonesia, neraca perdagangan migas masih defisit yang artinya impor lebih tinggi dari ekspor. Pada 2014, defisit neraca migas sebesar 23,9 juta dollar AS, 13,1 juta dollar AS (2015), 9,6 juta dollar AS (2016), 12,8 juta dollar AS (2017), dan 18,4 juta dollar AS (2018).
Indonesia adalah negara pengimpor minyak sejak 2004. Produksi minyak di dalam negeri kurang dari 800.000 barel per hari, sedangkan konsumsi bahan bakar minyak nasional berkisar 1,5 juta-1,6 juta barel per hari. Sisanya dipenuhi dari impor yang nilainya bergantung pada volume, harga minyak mentah, dan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS.
JOKOWI—Sejak 2014 sampai sekarang impor beras turun dan produktivitas meningkat. Tahun 2018, produksi 33 juta ton dan konsumsi 29 juta ton, artinya ada surplus hampir 2,8 juta ton
Impor beras tidak menunjukkan tren penurunan. Badan Pusat Statistik mencatat impor beras merangkak naik dari 844.163,7 ton tahun 2014, 861.601 ton (2015), 1.283.178,5 ton (2016), 305.274,6 ton (2017), dan terakhir 2,25 ton (2018). Impor beras didominasi dari Vietnam, Thailand, India, Pakistan, dan China.
Adapun menurut Kementerian Pertanian, produksi beras tahun 2018 sebesar 46,5 juta ton dengan konsumsi beras nasional 33,47 juta ton. Untuk itu, surplus beras sebesar 13,03 juta ton.
PRABOWO—Kami akan membuat BUMN khusus bidang perikanan dan kehutanan kita.
Saat ini Indonesia sudah memiliki dua BUMN bidang perikanan, yaitu Perum Perikanan Indonesia (Perindo) yang berdiri sejak 1990, dan PT Perikanan Nusantara (Perinus) berdiri sejak 1934.
Adapun BUMN kehutanan yang ada saat ini adalah Perum Kehutanan Negara (Perhutani) didirikan berdasarkan Peraturan Pemeritah Nomor 15 tahun 1972 yang mengalami beberapa kali perubahan hingga yang terbaru PP Nomor 72 Tahun 2010.
JOKOWI—Kita telah membangun palapa ring yang menjadi backbone digitalisasi dengan boradband luas. Di Indonesia Bagian Barat 100 persen, Indonesia bagian tengah 100 persen, Indonesia bagian timur 90 persen.
Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebutkan, paket Palapa Ring di Indonesia bagian barat selesai 100 persen selesai per Maret 2018, sementara wilayah bagian tengah 100 persen selesai Desember 2018. Adapun Indonesia bagian timur baru 88,14 persen per 22 Desember 2018 dan ditargetkan selesai akhir tahun 2019.
PRABOWO—Yang bapak maksud unicorn itu apa?
Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika, unicorn merupakan gelar yang diberikan kepada suatu perusahaan rintisan atau start up yang memiliki nilai valuasi lebih dari 1 miliar dollar AS. Saat ini tujuh dari empat perusahaan unicorn di Asia Tenggara berasal dari Indonesia, yakni Tokopedia, Bukalapak, Go-Jek, dan Traveloka.
JOKOWI — Dalam 4 tahun ini 7.000 kapal asing yang melakukan ilegal fishing. 488 kapal dibakar dan ditenggelamkan.
Kapal ilegal yang ditenggelamkan pada November 2014-Agustus 2018 berjumlah 488 unit kapal yang terdiri dari Vietnam 276 unit, Filipina 90 unit, Thailand 50 unit, Malaysia 41 unit, Indonesia 26 unit, Papua New Guinea 2 kapal, China 1 unit, elize 1 kapal, serta kapal tanpa negara 1 unit.
PRABOWO—Menteri bapak sendiri mengatakan bahwa ada 11.400 triliun uang Indonesia di luar negeri. Di seluruh bank di Indonesia , uangnya hanya Rp 5.465 triliun.
Berdasarkan hitungan pemerintah, setidaknya uang warga negara Indonesia yang disimpan di luar negeri mencapai Rp 11.000 triliun. (Kompas, 6/12/2016). Adapun data Bank Indonesia menyebutkan, likuiditas perekonomian atau uang beredar pada Desember 2018 sebesar Rp 5.758,3 triliun atau tumbuh 6,3 persen secara tahunan.