Program Transmigrasi di Kalteng Ditolak

Puluhan orang Dayak yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Dayak melakukan aksi penolakan program transmigrasi di Kalimantan Tengah. Menurut mereka, seharusnya pemerintah membenahi sertifikasi lahan di Kalteng yang dinilai masih semerawut.

KOMPAS/DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO

Wakil Gubernur Kalteng Habib Said Ismail (tengah memegang mik) menerima para pendemo dan memberikan pernyataan soal transmigrasi di Palangkaraya, Senin (18/2/2019),

PALANGKARAYA, KOMPAS – Puluhan orang Dayak yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Dayak melakukan aksi penolakan program transmigrasi di Kalimantan Tengah. Menurut mereka, seharusnya pemerintah membenahi sertifikasi lahan di Kalimantan Tengah yang dinilai masih semerawut.

Aksi tersebut dimulai pada Senin (18/2/2019) sekitar pukul 10.00 wib di depan kantor DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) lalu berlanjut di depan kantor Gubernur Kalimantan Tengah. Para pendemo diterima oleh beberapa wakil rakyat dan Wakil Gubernur Kalteng Habib Said Ismail.

Sebelumnya, pemerintah membuka kembali keran transmigrasi dan membuat kerja sama dengan pemerintah Jawa Tengah. Kawasan yang akan dipakai ada di Desa Kahingai, Kabupaten Lamandau. Kawasan itu disiapkan untuk menampung 100 keluarga asal Jawa Tengah.

KOMPAS/DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO

Suasan demonstrasi yang dilakukan Aliansi Masyarakat Dayak di depan kantor Gubernur Kalteng Senin (18/2/2019).

Ingkit Beni Sam Djaper, koordinator aksi, mengungkapkan, program transmigrasi merupakan bentuk ketidakadilan untuk masyarakat Dayak. Dalam program tersebut, para transmigran mendapatkan tanah seluas dua hektar lengkap dengan sertifikat tanah.

“Kami bukannya menolak warga atau suku lain dari luar Kalimantan tetapi harusnya ada prioritas penyelesaian masalah. Sedangkan warga di kampung mau buat surat kepemilikan tanah (SKT) saja masih ribet apalagi sertifikat,” ungkap Ingkit.

Dari data Badan Petanahan Nasional (BPN) Kalteng tahun 2017, Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) menargetkan penerbitan 79.500 sertifikat ke masyarakat Kalteng. Namun sampai Desember 2018, baru 14.529 sertifikat yang terbit.

Selain itu, lanjut Ingkit, pihaknya juga menolak pencabutan moratorium transmigrasi. Alasannya, moratorium tersebut dibuat dengan tujuan untuk menyelesaikan konflik tanah maupun sosial yang tercipta karena transmigrasi.

“Kawasan yang transmigrasi sekarang ini banyak ditinggal, contohnya di Bukit Rawi, sisa lima anggota keluarga saja. Sisanya ditinggalkan atau dijual, mengapa harus dibuka kawasan baru,” ungkap Ingkit.

Kawasan yang transmigrasi sekarang ini banyak ditinggal, contohnya di Bukit Rawi, sisa lima anggota keluarga saja. Sisanya ditinggalkan atau dijual, mengapa harus dibuka kawasan baru

Dari data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalteng, sedikitnya terdapat 102.000 transmigran dalam kurun waktu 58 tahun terakhir. Semuanya tersebar di 14 kabupaten/kota di Kalteng.

Menurut Ingkit, pemerintah mengklaim program transmigrasi dilakukan untuk mendukung ketahanan pangan. Namun, kenyataannya masih banyak masalah ketahanan pangan dan konflik lahan yang belum diselesaikan.

“Makmurkan dulu rakyat atau warga yang ada, mengapa harus transmigrasi,” kata Ingkit.

KOMPAS/DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO

Wakil Gubernur Kalteng Habib Said Ismail menerima para pendemo di ruang kerjanya.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Syahril Tarigan menjelaskan, program food estate yang sedang direncanakan untuk ketahanan pangan akan membuka peluang bagi 1,4 juta pekerja. Namun, angka itu masih belum bisa dipenuhi karena angkatan kerja di Kalteng hanya 1,2 juta, maka dari itu transmigrasi dilakukan untuk mendukung program food estate.

“Banyak yang menduga angka 1,4 juta orang itu adalah target transmigran, tidak.  Itu peluang pembukaan lapangan pekerjaan dalam program food estate, program itu membuka lapangan pekerjaan yang besar,” kata Syahril.

Syahril menjelaskan, 100 orang transmigran yang akan tinggal di Kabupaten Lamandau merupakan bentuk kerja sama antar daerah untuk saling mendukung program di masing-masing daerah. Ia tidak banyak menjelaskan atau menanggapi terkait penolakan program tersebut.

Wakil Gubernur Kalteng Habib Said Ismail saat menemui para pendemo mengungkapkan, pihaknya akan memanggil beberapa instansi terkait untuk membahas penolakan tersebut. Ia akan melakukan rapat terbatas dan melibatkan semua pihak termasuk para pendemo.

“Saya tidak bisa menjanjikan kapan akan memberikan jawaban tetapi secepatnya akan kami bahas dan akan kami sampaikan hasilnya, yang jelas semua aspirasi masyarakat saya terima,” kata Habib.