Regulasi Pendaanaan dengan Swasta Perlu Disiapkan

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Warga mencari informasi mengenai program rumah DP 0 persen atau Samawa (solusi rumah warga) di Kantor Walikota Jakarta Pusat, Jakarta, Selasa (6/11/2018). Unit yang ditawarkan sejak 1 November tersebut dijual mulai Rp 184 juta hingga Rp 341 juta untuk harga tertinggi.

JAKARTA, KOMPAS- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu membuat skema dan regulasi pendanaan dengan swasta untuk pembangunan rumah DP 0 rupiah. Jika tidak bekerja sama dengan swasta, maka pemenuhan target rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) sebanyak 50.000 unit rumah per tahun, akan sulit tercapai.

Direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan mengatakan hal itu, dalam diskusi bertajuk "Rumah DP 0 Rupiah Impian Warga DKI", di Jakarta, Rabu (20/02/2019).

"Saat ini, kami sedang membangun 780 unit rumah DP 0 persen di Klapa Village Jakarta Timur. Rencananya akan ada lagi pembangunan sekitar 900 unit lagi. Tetapi, hal ini masih jauh dari RPJMD sebesar 50.000 unit pertahun," ujarnya.

Kepala Unit Pengelola Teknis (UPT) Fasilitas Pemilik Rumah Sejahtera Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi (DPRKP) Dzikran Kurniawan menjelaskan, saat ini memang belum ada regulasi yang mengatur kerja sama antara pemprov dengan swasta dalam program rumah DP 0 rupiah ini.

"Kami perlu menyiapkan regulasi agar pengusaha bisa segera ambil bagian dalam program ini. Regulasinya mungkin terkait kemudahan izin agar swasta maupun pengusaha bisa bekerja sama dalam program ini," tuturnya.

Oleh karena itu, menurut Dzikran, pemprov masih memetakan kira-kira kebutuhan yang diperlukan oleh swasta agar bisa ikut serta dalam program ini.

KOMPAS/DHANANG DAVID ARITONANG

Diskusi "Rumah DP 0 Rupiah Impian Warga DKI" di Jakarta, Rabu (20/02/2019).

Selain itu, pemprov juga berencana memberikan kemudahan kredit konstruksi kepada pihak swasta agar mereka mau ikut berkolaborasi.

"Program rumah DP 0 Rupiah ini memang sebagian besar untuk memenuhi unsur sosial kepada masyarakat. Tentu keuntungan yang didapat oleh pengusaha tidak akan sebesar jika mereka bekerja sama untuk kegiatan komersial," ucapnya.

Yoory menambahkan, saat ini pemerintah telah mengucurkan dana sekitar Rp 530 miliar untuk tahun 2018 dan Rp 800 miliar sedang diproses untuk 2019.

Biaya tersebut akan digunakan untuk pembangunan empat lokasi baru di Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur. Ia berharap, pengusaha bisa berpartisipasi dalam pembangunan rumah DP 0 rupiah di lokasi baru ini.

Ketua Umum BPC Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jaktim, Andre Tirtoadji menyampaikan, sejumlah pengusaha yang tergabung dalam HIPMI masih mempertanyakan mekanisme kerja sama terkait program DP 0 rupiah ini.

"Sebenarnya banyak pengusaha yang tertarik untuk membantu program Gubernur DKI, apalagi program DP 0 rupiah ini sifatnya merupakan kegiatan sosial. Tetapi, kami masih belum tahu payung hukum serta mekanisme kerja samanya," ucapnya.

Andre melihat, sekalipun program ini sarat dengan nilai sosial, tetapi sebagai pengusaha tentunya ingin mendapat keuntungan dari proyek tersebut.

Menurutnya, sejumlah aspek dari sisi perizinan hingga prosedur perlu dipikirkan matang-matang oleh pemerintah.

"Seperti harus ada kajian berapa harga tanah yang akan dibangun sebagai rumah susun milik ini. Selain itu, masyarakat kan baru akan membayar ketika unitnya sudah jadi dengan DP nol rupiah, ini pembagian insentifnya dengan pengembang serta swasta karena harus membiayai DP mereka terlebih dahulu," katanya.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Proyek pembangunan rumah susun Klapa Village di Duren Sawit, Jakarta Timur, Kamis (31/1/2019). Rusun yang dijual dengan uang muka atau down payment nol persen akan rampung pada Juli 2019.

Serah Terima

Dzikiran mengatakan, pada Juli 2019 akan ada kegiatan serah terima unit untuk rumah DP 0 persen di Klapa Village. Namun, hingga saat ini, pemprov masih belum mau mengumumkan nama-nama siapa saja yang berhak menerima unit rumah tersebut.

"Nanti akan kami umumkan jika sudah mendekati waktu serah terima. Selain itu kan masih perlu ada survei lagi kira-kira siapa saja yang berhak menerima unit ini," katanya.

Pemprov DKI juga akan mulai membuka pendaftaran untuk sekitar 1000 unit Rumah DP 0 persen gelombang kedua. Nantinya rumah ini harus diprioritaskan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Kami juga akan mengkaji lagi, kira-kira siapa saja masyarakat yang berhak masuk kategori MBR.," ucapnya.

Pada gelombang pertama untuk rusunami Klapa Village, pemprov menetapkan agar masyarakat dengan pendapatan minimal Rp 4 juta hingga maksimal Rp 7 juta, berhak untuk mendaftar program rumah DP 0 persen.

Tipe rumah yang ditawarkan yaitu tipe 21 dan tipe 36. Tipe 21 terdiri dari empat pilihan luas, yaitu ukuran 21 meter persegi seharga Rp 184,8 juta, ukuran 22,25 meter persegi seharga Rp 195,8 juta, ukuran 23,95 meter persegi dijual dengan harga Rp 210,76 juta, dan 24,25 meter persegi dengan harga Rp 213,4 juta.

Sementara tipe 36 hanya ada dua jenis luas, yaitu 34,65 meter persegi dijual dengan harga Rp 335.412.000 dan 35,3 meter persegi seharga Rp 341.704.000. Jumlah semua rumah ada 780 unit.