Mandalika Diusulkan Jadi Destinasi Wisata Olahraga

KOMPAS/KHAERUL ANWAR

Bandara Internasional Lombok Praya di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Senin (11/2/2019), relatif sepi dari pengguna transportasi udara karena mahalnya tiket pesawat dan penerapan bagasi berbayar oleh maskapai.

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Pariwisata mengusulkan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat, menjadi destinasi wisata olahraga. Daya dukung infrastruktur yang kini sedang dibangun diyakini membuat Mandalika cocok untuk wisata olahraga.

”Saat ini di Mandalika sedang disiapkan pembangunan jalur lintasan balap motor MotoGP dan Mandalika akan menjadi tuan rumah balap motor bergengsi MotoGP pada 2021,” kata Menteri Pariwisata Arief Yahya.

Selain lintasan MotoGP yang bisa digunakan sebagai jalan kawasan saat tidak ada perlombaan balap motor, Mandalika juga punya lapangan golf serta fasilitas untuk pertemuan, insentif, konvensi/konferensi, dan pameran (MICE).

Posisi sebagai destinasi wisata olahraga ini akan menguatkan Lombok sebagai tujuan wisata utama, tidak lagi menjadi tujuan kedua setelah Bali.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip Kompas, Jumat (22/2/2019), Indonesia menerima 15,81 juta kunjungan wisman pada 2018.

”Saat ini Lombok sudah dikenal sebagai wisata halal. Posisinya sebagai wisata halal telah meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) yang naik 1 juta orang dan wisatawan Nusantara (wisnus) yang naik 50 persen. Dengan menjadi destinasi wisata olahraga, jumlah wisman yang datang akan meningkat jauh,” kata Arief.

Pulau Lombok pernah menempati posisi ketiga dari 15 pulau terbaik di dunia setelah Pulau Jawa dan Pulau Bali versi Travel and Leisure. Arief menargetkan, saat kompetisi MotoGP digelar pada 2021, akan ada 100.000 wisman yang datang ke Lombok.

Kementerian Pariwisata juga sudah menetapkan Kawasan Mandalika sebagai destinasi superprioritas selain Borobudur, Danau Toba, dan Labuan Bajo. Namun, kendati sudah ditetapkan sebagai destinasi superprioritas, hingga kini jalan menuju Mandalika belum dibangun. Padahal keberadaan jalan dari Bandara Internasional Lombok ke Mandalika akan memudahkan perjalanan wisatawan.

Terkendala

Arief mengakui, saat ini pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika terkendala akibat akses jalan sepanjang 17 kilometer (km) itu belum terbangun. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bertugas membangun jalan tersebut, tetapi pemerintah daerah yang bertugas membebaskan lahan untuk jalan tersebut. Namun sampai sekarang, lahan itu belum dibebaskan.

KOMPAS/RHAMA PURNA JATI

Menteri Pariwisata Arief Yahya

”Sebenarnya pembebasan lahan memang tanggung jawab pemda. Namun,  Lombok sempat dilanda gempa tahun lalu sehingga pemda membutuhkan waktu dan biaya untuk memulihkan kondisinya. Kami sedang mengusulkan ke Kementerian PUPR agar pembebasan lahan menggunakan dana dari Bank Dunia,” kata Arief.

Kami sedang mengusulkan ke Kementerian PUPR agar pembebasan lahan menggunakan dana dari Bank Dunia.

Direktur Utama PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) Abdulbar M Mansoer mengatakan, dalam pembangunan KEK Mandalika, semua pihak memiliki tugas masing-masing.

”Kami membangun infrastruktur di dalam kawasan, Kemen PUPR membangun akses jalan bypass menuju Mandalika. Dan, pemda bertugas membebaskan lahan. Saya sudah mendapatkan komitmen dari Kementerian PUPR untuk membangun jalan itu, tetapi hingga kini pembangunan itu tidak bisa direalisasikan karena lahannya belum bebas,” kata Abdulbar.

Jalan yang akan dibangun bukan jalan tol, melainkan jalan bypass atau arteri, sepanjang 17 km dengan lebar 50 meter.

Direktur Operasional dan Konstruksi PPI A Ngurah Wirawan menyampaikan, jika pemda kesulitan mendapat anggaran untuk pembebasan lahan, pemda juga bisa meminjam dari Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Pinjaman itu bisa dikembalikan dengan cara dicicil.

”Pemda sebenarnya tidak perlu khawatir karena pendapatan asli daerah yang akan masuk dari pajak hotel dan restoran akan sangat tinggi. Kabupaten Badung setiap tahun menerima pajak dari kawasan Nusa Dua yang memiliki 5.000 kamar sebesar Rp 400 miliar. Mandalika, yang jumlah kamarnya akan mencapai 15.000 unit, tentu akan memberikan pajak hotel dan restorannya hingga Rp 1,2 triliun. Tetapi memang pajak ini baru bisa dirasakan apabila pembangunannya sudah jadi. Makanya, akses jalannya harus segera dibangun,” kata Ngurah.

Mengenai pembangunan Mandalika, Abdulbar mengatakan, telah mendapat pinjaman dari Asian Infrastructure Investment Bank sebesar 248,4 juta dollar AS atau Rp 3,6 triliun.

”Dengan pinjaman ini, kami menganggarkan belanja modal tahun ini berupa paket pembangunan senilai Rp 2,25 triliun. Anggaran ini berupa paket yang bisa selesai dalam satu tahun atau dua tahun,” jelas Abdulbar.

Belanja modal ini akan dipakai untuk membangun infrastruktur di kawasan Mandalika yang mendukung fasilitas sirkuit MotoGP yang segera dibangun oleh perusahaan kontraktor dari Perancis, Vinci Construction Grands Projects.

”Untuk lisensi penyelenggaraan MotoGP, sudah kami dapatkan dari Dorna SL pada 29 Januari 2019. Kami bisa mengalahkan Brasil yang juga ingin mempunyai arena MotoGP. Dorna SL selaku pemegang merek MotoGP hanya ingin membuat 21 sirkuit MotoGP di seluruh dunia dan Indonesia menjadi sirkuit yang ke-21,” ujar Abdulbar. (ARN)