Papua Minim Sarana Mitigasi Tsunami

DOKUMEN BPPT

Sesuai peta rencana pemasangan pelampung (buoy) pendeteksi tsunami, disiapkan 22 lokasi perairan Indonesia yang akan dipasang buoy pendeteksi tsunami, baik yang buatan Jerman, Amerika, maupun Indonesia. Hingga kini, yang masih terpasang hanya 1 unit buoy milik Malaysia yang terpasang di perairan utara Aceh. Sumber: BPPT

JAYAPURA, KOMPAS — Provinsi Papua dan Papua Barat belum memiliki infrastruktur mitigasi bencana tsunami seperti tempat penampungan (shelter) bagi warga. Padahal, 16 kabupaten di wilayah pesisir yang tersebar di dua provinsi tersebut rawan gempa.

Demikian fakta ini terungkap dari pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Papua dan Papua Barat pada Jumat (22/2/2019).

Manajer Pusat Pengendali Operasi BPBD Papua Jonathan Koirewoa mengatakan, tak ada sama sekali shelter tsunami atau gedung perlindungan di lima daerah rawan gempa. Enam daerah tersebut adalah Nabire, Biak Numfor, Sarmi, Waropen, Jayapura, dan Kepulauan Yapen.

Selain tidak ada shelter, lanjut Jonathan, alat sensor peringatan tsunami hanya ada di Kota Jayapura. Sementara di lima daerah lain tak ada alat tersebut.

”Kami berharap bantuan dari pemerintah pusat. Sebab, kami sama sekali tak memiliki anggaran untuk penyediaan sarana tersebut,” harap Jonathan.

Hal senada disampaikan Kepala BPBD Papua Barat Derek Ampnir. Ia mengungkapkan, 11 dari 13 kabupaten di Papua Barat yang rawan gempa terletak di daerah pesisir.

Alat peringatan tsunami hanya terpasang di empat daerah di Papua Barat, yakni Manokwari, Kota Sorong, Fakfak, dan Raja Ampat.

”Kami juga tidak memiliki anggaran untuk pembangunan sarana seperti shelter. Anggaran BPBD Papua Barat per tahun hanya sekitar Rp 2 miliar,” tutur Derek.

Ia menambahkan, BPBD Papua Barat telah mengajukan anggaran untuk pembangunan shelter di sejumlah kabupaten ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

”Kami berharap adanya pembangunan shelter secara bertahap di Papua Barat. Tujuannya agar kegiatan mitigasi pascatsunami lebih efektif,” kata Derek.

KOMPAS/FABIO M LOPES COSTA

Salah satu ruas Jalan Trans-Papua yang menghubungkan Wamena dan Habema sepanjang 52 kilometer di Kabupaten Jayawijaya, Papua, Kamis (4/5). Total panjang jalan yang telah diaspal sepanjang 37,5 kilometer. Menurut rencana, Presiden Joko Widodo akan meninjau ruas jalan ini pada 10 Mei 2017.

Kepala Subbidang Pelayanan Jasa Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah V Jayapura Suroto ketika dikonfirmasi mengatakan, alat peringatan tsunami yang peranannya sangat vital masih minim di Papua dan Papua Barat.

”Pengadaan alat pendeteksi tsunami di Papua dan Papua Barat sangat dibutuhkan. Akan tetapi, hal ini bergantung pada penyediaan alat dari pusat,” tutur Suroto.

Berdasarkan catatan Kompas, total terjadi 14 kali gempa di wilayah Papua dan Papua Barat sejak akhir Desember hingga Februari ini. Gempa dengan kekuatan terbesar, yakni Magnitudo 6,1, mengguncang Kabupaten Manokwari Selatan, Papua Barat, pada 28 Desember 2018. Pusat gempa terletak pada koordinat 1,58 Lintang Selatan dan 134,12 Bujur Timur di darat.