Pengurus Cabang Berharap Pengelolaan Anggaran Lebih Fleksibel

KOMPAS/ADRIAN FAJRIANSYAH

Wakil Ketua Umum PB PABBSI Djoko Pramono (kanan) dan Pelaksana Tugas Pejabat Pembuat Komitmen Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Muhammad Gajah Nata Surya setelah penandatanganan kesepakatan anggaran pelatnas 2019 di Kemenpora, Jakarta, Senin (25/2/2019). Pada tahap awal, tiga cabang sudah menandatangani MOU anggaran pelatnas, yakni PB PBSI (bulu tangkis), PB PABBSI (angkat besi), dan PB WI (wushu).

Pengurus cabang berharap bisa mengelola anggaran pelatnas lebih fleksibel. Hal itu untuk menyiasati kebutuhan mengikuti uji coba internasional dan menambah jumlah atlet yang masuk pelatnas.

JAKARTA, KOMPAS – Di tengah anggaran pelatnas yang terbatas, pengurus cabang olahraga berharap bisa mengelola anggaran secara fleksibel. Hal itu terutama terkait pembayaran honor bagi atlet yunior dan untuk mengikuti kejuaraan internasional. Namun, mereka tetap berkomitmen menggunakan anggaran sesuai ketentuan.

Setelah tarik-ulur sejak akhir tahun 2018, Kementerian Pemuda dan Olahraga serta penguru cabang akhirnya menyepakati anggaran pelatnas 2019 di Kantor Kemenpora, Jakarta, Senin (25/2/2019). Tiga cabang yang telah menandatangani kesepakatan itu adalah PB PABBSI (angkat besi, berat dan binaraga), PB PBSI (bulu tangkis), dan PB WI (wushu).

Selain dihadiri perwakilan tiap cabang, penandatanganan kesepakatan itu disaksikan Menpora Imam Nahrawi, Deputi III Bidang Pembudayaan Olahraga Kemenpora Raden Isnanta, dan Pelaksana Tugas Harian Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Chandra Bhakti.

Anggaran pelatnas 2019 yang dikucurkan untuk PABBSI sebesar Rp 11 miliar, PBSI sebesar Rp 14 miliar, dan WI sebanyak Rp 10,9 miliar. Angka itu jauh lebih kecil dari usulan ketiga cabang. PABBSI semula mengusulkan sekitar Rp 20 miliar, PB PBSI hampir Rp 40 miliar, dan PB WI Rp 30 miliar.

Wakil Ketua Umum PB Pabbsi Djoko Pramono mengaku bisa memahami jumlah anggaran yang lebih kecil daripada usulan awal. Mereka menyadari anggaran Kemenpora terbatas dan cabang yang harus dibiayai mencapai 56 cabang pada SEA Games 2019 di Filipina.

”Kami bersyukur akhirnya bisa MOU sekarang, dan kabarnya anggaran cair pada Jumat ini. Kami khawatir kalau MOU molor sampai Maret, sebab, kebutuhan kami banyak. Dua bulan ini saja, kami harus mencari dana mandiri hingga Rp 2 miliar untuk ikut dua kejuaraan di Thailand dan China yang memperebutkan poin ke Olimpiade Tokyo 2020,” ujarnya.

Namun, Djoko berharap pengurus cabang diberi keleluasaan mengelola anggaran yang terbatas itu. Keleluasaan itu memungkinkan mereka mengoptimalkan anggaran untuk kebutuhan atlet. Misalnya, untuk menambah jumlah atlet sesuai kebutuhan pelatnas.

Pengurus cabang yang akan mengatur strategi agar semua atlet dapat honor. Misalnya mengurangi honor atlet yunior atau remaja, yang sudah mendapat honor dari Sekolah Khusus Olahraga atau Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar. PB PABBSI berencana memasukan 20 atlet ke pelatnas 2019, terdiri atas atlet elite, atlet yunior (17-20 tahun), dan remaja (maksimal 17 tahun).

”Kami kan harus mempersiapkan atlet yunior untuk mengikuti SEA Games dan regenerasi jangka panjang. Kalau harus memberi honor sesuai pagu Rp 10 juta per atlet, anggaran yang ada tidak cukup. Bisa jadi honor atlet yunior atau remaja dikurangi sekitar Rp 4 juta per atlet, karena mereka juga sudah dapat dari SKO atau PPLP,” ucap Djoko.

Hal serupa diungkapkan Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi PB PBSI Susi Susanti. PBSI berniat menghapus item pembelian peralatan dari anggaran pelatnas, karena hampir semua atlet memiliki sponsor peralatan sehingga tidak perlu disediakan peralatan baru.

Dana itu dialihkan untuk beruji coba atau mengikuti kejuaraan internasional lebih banyak. ”Kami ditargetkan meloloskan atlet sebanyak-banyaknya ke Olimpiade Tokyo 2020. Kalau tidak rutin ikut kejuaraan, peluang itu semakin kecil,” kata Susi.

”Reward and Punishment”

Imam mempersilakan cabang menggunakan anggaran pelatnas sesuai ketentuan yang ada, dan mempertanggungjawabkannya. Tahun ini, Kemenpora akan bersikap lebih tegas pada pihak yang diberi bantuan anggaran, terutama cabang.

Ketegasan itu ditunjukkan lewat penghargaan dan hukuman (reward and punishment). Pada cabang yang berhasil memenuhi target prestasi, tidak tertutup peluang anggaran pelatnas tahun berikutnya akan ditambah. Sebaliknya, cabang yang tidak memenuhi target prestasi, anggaran tahun berikutnya akan dikurangi.

Penyusunan laporan pertanggungjawaban juga akan lebih disiplin. Cabang yang terlambat berpeluang masuk dalam buku hitam dan tidak diberi anggaran lagi. ”Jangan hanya cabang yang menuntut kami. Kami juga minta tanggungjawab cabang yang sudah diberi anggaran,” tutur Imam.

Pelaksana Tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Deputi IV Kemenpora Muhammad Gajah Nata Surya menyampaikan, ada 53 cabang yang mengusulkan bantuan anggaran pelatnas. Dua cabang belum menyerahkan usulannya. Selebihnya telah masuk tahap verifikasi akhir. Mereka menargetkan semua cabang sudah menandatangani kesepakatan, pertengahan Maret.

”Tahun ini prosesnya  lebih hati-hati. Kami ingin semuanya mengikuti aturan, setahap demi setahap, tidak lompat-lompat. Itu agar semuanya terukur, akuntabel, dan bisa dipertanggungjawabkan. Hal itu untuk mengantisipasi kesalahan seperti kasus yang pernah terjadi di sini,” ujar Gajah.