JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemberantasan Korupsi mendorong pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat membuat regulasi tata kelola partai politik yang tepat, terlebih terkait penganggaran. Hal ini dinilai bisa menjadi salah satu upaya untuk menghadirkan pemilihan umum yang bersih dan berbiaya murah. [...]
Untuk dapat mengakses konten ini, silakan berlangganan paket Kompas Digital Premium atau login jika sudah berlangganan. Bagi pengguna baru, daftar dan dapatkan akses bebas ke semua Berita Bebas Akses