Politisi Muda Berjatuhan
Penangkapan Romahurmuziy oleh KPK menunjukkan bahwa sejumlah politisi muda yang mestinya membawa angin segar dan perubahan, telah terjebak dalam sistem lama.
JAKARTA, KOMPAS - Penangkapan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan M Romahurmuziy oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, menjadi peringatan keras proses alih generasi politik di Indonesia. Hal ini antara lain karena Romy, panggilan Romahurmuziy, saat ini merupakan ketua umum termuda dari partai politik pemilik kursi di DPR.
Namun, Romy yang ditangkap di sebuah hotel Surabaya, Jawa Timur, Jumat (15/3/2019) pukul 07.50 karena diduga menerima suap terkait pengisian jabatan di Kementerian Agama, bukan pimpinan partai politik (parpol) pertama yang diproses hukum KPK. Pada 2014, KPK antara lain juga memproses hukum Suryadharma Ali, yang saat itu menjabat ketua umum (ketum) PPP.
Romy yang lahir September 1974, juga bukan ketum termuda pertama dari parpol yang diproses hukum.
Saat diumumkan jadi tersangka pada Februari 2013 oleh KPK, Anas Urbaningrum juga ketum termuda dari parpol pemilik kursi di DPR. Saat itu, Anas yang juga ketum parpol dengan kursi terbanyak di DPR RI, yaitu Partai Demokrat, akan berusia 43 tahun. Pengusutan kasus Anas, dimulai dari proses hukum terhadap Nazarudin pada tahun 2011. Ketika proses hukum itu dimulai, Nazarudin yang saat itu bendahara umum Partai Demokrat, baru berusia 33 tahun.
Sejumlah kepala daerah yang masih berusia muda, juga sudah ada yang diproses hukum. Mereka antara lain mantan Gubernur Jambi Zumi Zola yang bulan ini berusia 39 tahun. Pada Desember 2018, dia divonis 6 tahun penjara karena menerima gratifikasi dan menyuap anggota DPRD Provinsi Jambi. Proses hukum juga dialami mantan Walikota Kendari Adriatma Dwi Putra (29 tahun).
Kasus korupsi yang menjerat sejumlah politisi muda, mengindikasikan bahwa upaya pembenahan sistem kerja dan pengelolaan dana partai politik perlu segera diwujudkan.
Ketua KPK Agus Rahardjo menuturkan, KPK mendorong parpol membuka pengelolaan keuangannya. “Jika kita bisa memberi pendanaan yang ideal bagi parpol, kita bisa memaksa partai untuk diaudit secara mendalam. Dengan demikian, jika menyalahi aturan bisa diketahui dan mendapat sanksi seperti bisa tidak ikut pemilu. Ini perlu didorong,” tuturnya.
Ditangkap
Romy ditangkap bersama dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin, Kepala Dinas Kementerian Agama Gresik Muafaq Wirahadi, dan pihak swasta yaitu Agtaria Adriana. Dalam penangkapan ini, KPK juga menyita uang Rp 50 juta.
KPK yang telah beberapa waktu memantau Romy menduga, Romy kerap meminta uang dari pihak-pihak yang ingin memperoleh posisi tertentu di Kementerian Agama. Salah satunya, diduga dari Haris yang pada 5 Maret lalu, menjadi Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur.
Setelah menangkap Romy, KPK menyegel sejumlah ruangan, seperti ruang kerja menteri agama, ruang kerja sekretaris jenderal Kementerian Agama, dan ruang kerja kakanwil Kemenag Jatim.
Sementara itu, saat tiba di gedung KPK sekitar pukul 20.00, Romy tak mengeluarkan sepatah katapun. Ia mengenakan setelan serba hitam, mulai dari jaket, celana panjang, topi, hingga kacamata. Mulutnya ditutup oleh masker abu-abu.
Sebelum sampai gedung KPK, Romy dan beberapa orang lain diperiksa di ruang Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Markas Polda Jawa Timur. Sekitar pukul 14.30, penyidik KPK membawa Romy meninggalkan Polda, menuju Jakarta dengan menggunakan pesawat.
Hingga semalam pukul 23.45, KPK masih memeriksa Romy.
Langkah mundur
Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Firman Noor mengatakan, makin banyaknya kasus korupsi yang dilakukan politisi muda merupakan langkah mundur di tengah momentum bonus demografi dan alih generasi politik Indonesia.
Hal itu mengindikasikan bahwa sejumlah politisi muda yang seharusnya membawa angin segar dan perubahan, telah terjebak dalam sistem politik lama. Kondisi ini bisa diakibatkan oleh rendahnya niat politik para politisi muda itu maupun sistem yang mengharuskan politisi harus mengantongi modal besar.
“Politisi muda terbiasa, keenakan, lalu ikut memanfaatkan peluang dari sistem yang buruk dan terjebak di dalamnya untuk bisa bertahan,” tutur Firman.
Politisi muda terbiasa, keenakan, lalu ikut memanfaatkan peluang dari sistem yang buruk dan terjebak di dalamnya untuk bisa bertahan
Di sisi lain, lanjut Firman, regenerasi di tubuh parpol juga semu. Ini karena politisi muda umumnya bawaan politisi senior, hingga mereka membawa pola pikir dan budaya dari seniornya.
Keadaan ini disayangkan, di tengah momentum bonus demografi dan panggung politik Indonesia yang banyak disebut akan mengalami alih generasi pada 2024 atau lima tahun mendatang.
“Jika kondisi ini tak diatasi, akan muncul generasi milenial yang semakin apatis terhadap politik dan sistem politik yang semakin sulit untuk diubah. Ini , karena semangat perubahan toh ternyata dimentahkan oleh sosok-sosok muda itu sendiri,” kata Firman.
Mirip
Ketua Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) PPP Jawa Timur Musyaffa\' Noer mengatakan, Romahurmuziy berada di Jatim sejak Rabu untuk melakukan konsolidasi dengan berbagai pihak.
"Rabu di Malang Raya, Kamis di Blitar dan Kabupaten Kediri. Kemudian tadi malam (Kamis) di Surabaya dan bermalam di Hotel Bumi Surabaya," jelasnya.
Anggota Majelis Tinggi PPP Hasrul Azwar menyampaikan, penangkapan Romy tak akan terlalu banyak elektabilitas partainya di Pemilu 2019. Dia menuturkan, kondisi PPP saat ini sedikit mirip dengan 2014 saat Suryadarma Ali diproses hukum. Saat itu, banyak lembaga survei yang memperkirakan PPP tidak akan lolos ambang batas parlemen 3,5 persen.
“Namun, ternyata kami mencapai 6,5 persen. Jadi apa yang menimpa ketua umum, tak akan mempengaruhi elektabilitas. Pemilih kami tahu apa yang harus dilakukan,” kata Azwar.