JAKARTA, KOMPAS — Kalangan dunia usaha menilai dukungan berbagai pihak, termasuk pemerintah, penting dalam menjaga pertumbuhan industri. Berbagai sektor industri, terutama yang bercorak padat karya, berperan besar dalam menyerap tenaga kerja.
”Membesarkan industri mebel dan kerajinan adalah keniscayaan yang harus dilakukan pemerintah agar lapangan kerja tersedia, devisa masuk, dan mampu berkompetisi di pasar global,” kata Sekretaris Jenderal Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia Abdul Sobur lewat pesan tertulis dari Guangzhou, China, Selasa (19/3/2019).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada 2017 ada 1.918 unit usaha mebel skala menengah dan besar yang menyerap 200.000 tenaga kerja langsung. Sementara Kementerian Perindustrian mendata jumlah industri kerajinan di Indonesia lebih dari 700.000 unit dan menyerap 1,32 juta tenaga kerja.
Kemenperin juga mencatat peningkatan ekspor mebel dalam tiga tahun terakhir. Nilai ekspor mebel pada 2016 sebesar 1,60 miliar dollar AS yang naik menjadi 1,63 miliar dollar AS pada 2017. Ekspor mebel pada 2018 sebesar 1,69 miliar dollar AS.
”Industri mebel dan kerajinan tahun ini punya target (ekspor) 3 miliar dollar AS; yang terdiri atas 2 miliar dollar AS untuk mebel dan 1 miliar dollar AS untuk kerajinan,” kata Abdul Sobur.
Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Kamar Dagang dan Industri Indonesia Anton J Supit menilai, peningkatan kualitas tenaga kerja di Indonesia penting, termasuk melalui program vokasi. ”Pembenahan kualitas angkatan kerja dibutuhkan agar mampu mengimbangi tuntutan pasar,” kata Anton.
Menurut Anton, upaya itu membutuhkan peran dunia usaha dan pemerintah. Kolaborasi seluruh pemangku kepentingan menentukan keberhasilan peningkatan kualitas sumber daya manusia pekerja di Indonesia.
Biro Hubungan Masyarakat Kemenperin pada awal pekan ini merilis data sebanyak 2.612 sekolah menengah kejuruan (SMK) dan 899 industri terlibat dalam program pendidikan vokasi link and match. Sejak diluncurkan pada 2017, program itu diproyeksikan menggandeng lebih dari 400.000 siswa-siswi SMK di Jawa, Sumatera, hingga Sulawesi.
Ada juga program pendidikan vokasi berbasis kompetensi berkonsep sistem ganda di seluruh unit pendidikan milik Kemenperin. Pemerintah memfasilitasi pembangunan politeknik di kawasan industri dan pelatihan industri berbasis kompetensi dengan sistem 3 in 1 yang mencakup pelatihan, sertifikasi, dan penempatan kerja. (CAS)
